http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=8521
2009-06-11 Alutsista Indonesia Kalah dari Malaysia Kemiskinan Perlemah Pertahanan [JAKARTA] Persoalan kemiskinan yang dihadapi Indonesia, memaksa pemerintah tak punya pilihan lain kecuali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pada program-program ekonomi dan sosial yang diharapkan membawa dampak pada pengurangan jumah penduduk miskin. Hal itu membawa konsekuensi anggaran sektor pertahanan (militer) menjadi terbatas, sehingga memperlemah kinerja sektor pertahanan. Pada gilirannya, kelemahan sektor pertahanan nasional dimanfaatkan pihak luar untuk mengancam kedaulatan wilayah NKRI, seperti yang dilakukan Malaysia, yang akhir-akhir ini kerap berpatroli di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Demikian benang merah pandangan sejumlah pengamat, di Jakarta, Kamis (11/6). Mereka mengomentari insiden Ambalat terkait dengan keandalan militer Indonesia dalam menangkal ancaman dari luar, serta maraknya kecelakaan alat angkut militer yang menewaskan banyak personel militer. Pengamat militer Iswahyudi Karim menilai, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Malaysia jauh lebih baik dibanding Indonesia. "Kemiskinan di dalam negeri menyebabkan pemerintah harus berkonsentrasi pada peningkatan kesejahteraan dalam negeri, sehingga perlu pendanaan yang besar dari APBN," ujarnya. Akibatnya, Malaysia yang secara ekonomi relatif lebih baik, memiliki cukup dana untuk membangun sektor pertahanannya secara memadai. Dia mencontohkan, tank Scorpio yang dimiliki Malaysia, semuanya dalam keadaan layak pakai, karena pemeliharaan dan penyediaan suku cadangnya tidak ada kendala. "Indonesia, untuk beberapa sarana tidak ada suku cadang sama sekali," lanjutnya. Namun, Iswahyudi menambahkan, meskipun dari aspek kepemilikan alutsista kurang, Indonesia masih unggul dari Malaysia dalam jumlah personel militer dan kemampuan tempur. "Jadi tidak perlu terlalu khawatir adanya ancaman dari Malaysia," ujarnya. Menurutnya, jika pemerintah ingin membangun sektor pertahanan yang andal, harus ada kemauan politik untuk meningkatkan alokasi di APBN untuk belanja militer. Senada dengan itu, ekonom Yanuar Rizky mendesak pemerintah untuk menetapkan prioritas penggunaan anggaran, sehingga bisa menjangkau kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. "Sekarang banyak dana kementerian untuk iklan di televisi, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk memperkuat ekonomi, pendidikan, dan sektor pertahanan. Sangat disesalkan di tengah maraknya iklan pemerintah tersiar berita pesawat militer jatuh," katanya. Terkait anggaran, dalam APBN 2009, porsi anggaran pertahanan Indonesia cukup besar. Departemen Pertahanan/TNI memperoleh anggaran Rp 33,7 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 3,5 triliun, dari pagu realisasi anggaran pertahanan tahun 2008 yang sebesar Rp 30,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian alutsista TNI hanya sebesar Rp139,1 miliar. Dalam penjelasannya belum lama ini, Direktur Perencanaan Makro Bappenas, Bambang Prijambodo mengakui, anggaran alutsista biasanya kurang didahulukan ketimbang anggaran lain, seperti subsidi BBM atau pendidikan. Apalagi, terdapat amanat konstitusi yang mengatur besaran anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Persaingan di ASEAN Terkait dengan kasus Ambalat, Yanuar Rizky mengaitkannya dengan fenomena perebutan aset dan infrastruktur antarnegara anggota ASEAN. Dalam rangka menuju masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015, masing-masing negara di dalam kawasan mencoba mempertahankan kapitalisasi melalui daya saing dan pengelolaan aset. "Itu yang terjadi sekarang berupa persaingan ekonomi di antara negara-negara ASEAN untuk menjadi negara terkuat. Malaysia sudah mulai memperkuat kekuasaannya di wilayah ASEAN dengan mengambil aset-aset di Indonesia seperti di perbankan. Penetrasi ekonomi Malaysia di Indonesia semakin nyata, dan bisa menjadi ancaman," ujarnya. Malaysia Minta Maaf Sementara itu, Panglima Angkatan Tentara Malaysia, Jenderal Tan Sri Abdul Aziz Zainal menyampaikan permintaan maaf terkait pelanggaran batas laut yang dilakukan kapal angkatan laut Tentara Diraja Malaysia, di Perairan Ambalat. Permintaan maaf itu disampaikan saat pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Jakarta, Rabu (10/6). Menhan mengungkapkan, Abdul Aziz mengakui bahwa Ambalat masuk dalam wilayah kedaulatan NKRI. "Kondisi keamanan kedua negara kini dalam keadaan yang bisa dikendalikan. Malaysia dan RI berencana melanjutkan pertemuan untuk membahas batas laut Perairan Ambalat bulan depan," kata Juwono. Pada kesempatan itu, Malaysia juga menawarkan kerja sama di bidang industri militer. Menurutnya, kualifikasi industri pertahanan Malaysia bisa dipertimbangkan untuk mengikuti tender pengadaan alutsista Indonesia. Hal yang sama akan diterapkan bagi industri militer Indonesia untuk diberi kesempatan memenuhi kebutuhan pertahanan Malaysia. "Malaysia juga menawarkan bengkel untuk pemeliharaan sarana alutsista Indo- nesia," tambahnya. Juwono menambahkan, pihaknya menawarkan patroli bersama di wilayah perbatasan laut kedua negara tanpa mengabaikan aturan pelibatan atau kode etik, yang sudah dilaksanakan kedua angkatan laut sejak 2005. "Jadi, setiap angkatan bersenjata mengamankan wilayah lautnya masing-masing, dengan tidak mendekati batas laut teritorial masing-masing negara," tuturnya. Namun, gagasan tersebut dikritik Ketua Lembaga Kajian Sosial Politik John Caine Center, Najib Attamimi. "Kalau patroli bersama, batas laut mana yang dipakai? Malaysia punya versi sendiri, demikian pula Indonesia. Langkah patroli bersama ini sangat tidak taktis dan merugikan kepentingan Indonesia," tegasnya. Menurut Najib, inti persoalan di Ambalat adalah Malaysia yang mencoba menganeksasi wilayah Indonesia. Karena itu, tawaran patroli bersama lari dari substansi persoalan dan cenderung menguntungkan Malaysia. Terkait penyelesaian Ambalat, mantan anggota Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, Laksamana Ahmad Ramli Mohd Nor meminta Malaysia dan Indonesia mengaplikasi Memorandum of Understanding (MoU) 2002, untuk menghindari ketegangan konflik Ambalat. MoU itu antara lain memuat upaya mencegah insiden di laut, yakni kapal-kapal AL kedua negara ditarik keluar dari area terse-but hingga masalah ini diselesaikan. [EMS/D-10/D-11/ Bernama. com/L-9]
