Refleksi : Kalau pemilu dari rakyat untuk rakyat, tentu sekali masalah kesehatan dan apa saja yang menyangkut kehidpun rakyat tidak akan termarginaslisasikan, tetapi bila yang disebut Pesta Demokrasi dibuat atas nama rakyat untuk penguasa, maka masalah kesehatan seperti juga pokok-pokok utama lainnya yang terkait kehidupan masa mayoritas tidak akan diprioritaskan selama kampanye mau pun sesudah Pemilu. Kata-kata mutiara mengingatkan kita : "pengalaman adalah guru terbaik". Bukankah mereka yang kini berebutan kursi kekuasan telah mendominasi kedudukan di puncak kekuasaan negara semasa Orba? Begitupun pun selama 10 tahun periode yang disebut reformasi. Selama masa-masa tsb mereka tidak melakukan perubahan mendasar yang membawa perubahan ekonomi, sosial maupun kebudayaan demi terjaminnya perbaikan kehidupan rakyat yang meningkat secara konstan. Jadi agaknya tidak keliru bila lebih baik dari semula berpendapat skeptis terhadap apa yang mereka janjikan semasa pemilu dari pada optimisme yang mengecewakan di kemudian hari. .
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=8461 2009-06-08 Isu Kesehatan Termarginalkan Seminggu Pilpres [JAKARTA] Seminggu masa kampanye pemilihan presiden, isu kesehatan termarginalkan. Para calon presiden (capres) belum mengenal peran kesehatan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena efek atau hasilnya tampak satu generasi. Para capres seharusnya mempunyai visi dan siap bekerja untuk membangun generasi mendatang., dan dicari capres yang visioner, yang berkomitmen kepada bangsa untuk jangka panjang bukan hanya saat menjabat, bukan sekadar populis, dan menyadari bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia (HAM) yang sekaligus investasi sumber daya manusia (SDM). Demikian pernyataan Forum Peduli Kesehatan Rakyat (FPKR) saat pendeklarasian forum itu, Senin (8/6), di Jakarta. FPKR adalah forum yang dibentuk para pengamat kesehatan yang prihatin terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Anggota forum antara lain para akademisi, seperti Profesor Hasbullah Thabrany dan Profesor Does Sampurno dari FKM UI, Profesor Firman Lubis dari FK UI, mantan Rektor UI Profesor Usman Chatib Warsa, mantan Dirut PT Askes Indonesia dr Orie Sutadji, mantan Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Jabar dan Aceh dr Adnan Mahmud, ahli Ilmu Hukum Kesehatan dr Nasser, Ketua Terpilih PB IDI dr Prio Sidipratomo. Tujuh Tantangan Menurut Hasbullah, ada tujuh fakta yang menjadi tantangan Sistem Kesehatan Indonesia (SKI). Bila salah langkah, bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli. Ketujuh fakta itu adalah, pertama angka kematian ibu (AKI) tinggi. Setiap tahun lebih dari 3.000 ibu meninggal dan lebih dari 50.000 bayi meninggal. Kondisi ini membuat Indonesia ditegur PBB karena tidak mencapai Millenium Development Goal (MDG) "Ini merupakan pelanggaran HAM karena pemerintah sesungguhnya mampu mencegah kematian ibu dan bayi jika sistem kesehatan dijalankan terarah dan mengikuti sistem baku," tegas Hasbullah. Kedua, kesehatan belum diperlakukan sebagai investasi SDM, baik dari segi produktivitas dan kualitas. Ini tercermin dari human development index (HDI) peringkat 107 dari 177 negara di dunia. Ketiga, SKI bergerak tak terkendali mengikuti hukum pasar yang menyebabkan hasil pembangunan tidak oprimal dan Indonesia terbelakang di ASEAN dalam bidang kesehatan. Padahal, seluruh literatur telah membuktikan kegagalan dalam mekanisme pasar dalam pelayanan kesehatan. Faktanya, kata Hasbullah, semakin banyak dokter dan rumah skait (RS) namun harga pelayanan kesehatan semakin mahal. Bahkan, RS publik yang milik pemerintah ikut bersaing di mekanisme pasar. Akibatnya, banyak penduduk yang sakit menjadi miskin dan menderita karena tak mampu membeli layanan kesehatan. Di sisi lain semakin banyak RS pemerintah berjualan, bukan melayani. Keempat, sebagian besar penduduk tidak mendapat perlindungan, baik ketika sehat agar tidak sakit maupun ketika sakit agar tidak makin parah. Kelima, kejadian sakit telah membuat penduduk miskin, karena biaya layanan kesehatan sangat mahal. Semakin banyak RS memasang taris jor-joran. Keenam, Indonesia belum konsisten dengan amanat konstitusi yang menempatkan kesehatan dan jaminan sosial untuk seluruh rakyat, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 dan 3. Ketujuh, sangat ironis karena anggaran Departemen Kesehatan tahun 2009 hanya Rp 19,6 triliun dari Rp 1,022 triliun APBN. Jumlah itu hanya 2 persen dari APBN. Di sisi lain, rakyat membakar uang sekitar Rp 150 triliun/tahun untuk rokok. [N-4]
