http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009110406213161
Rabu, 4 November 2009
OPINI
TAJUK: Tsunami Ketidakpercayaan
DUKUNGAN publik bagi Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto mengalir
deras. Ada yang menyebut dukungan itu seperti tsunami yang menggulung.
Celakanya, semakin deras tsunami dukungan, semakin deras pula tsunami
ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Itulah yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Chandra dan Bibit,
dua pemimpin nonaktif KPK, yang ditahan polisi karena diduga menyalahgunakan
wewenang, justru mendapat simpati besar dari publik. Kepercayaan terhadap
pemerintah, khususnya kepada kepolisian dan kejaksaan, menukik tajam. Ini tentu
pukulan yang berbahaya bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
semestinya sedang menikmati bulan madu dengan pendukungnya.
Simpati bagi Chandra dan Bibit dari para facebooker yang dalam tiga hari
sudah mencapai 400 ribu--dan akhir pekan ini ditargetkan menjadi 1 juta--adalah
petunjuk kasatmata tentang tsunami ketidakpercayaan.
Penjelasan pers baik oleh SBY maupun Kapolri Jenderal Bambang Hendarso
Danuri tentang kasus yang menimpa Chandra dan Bibit tidak serta-merta
menimbulkan kepercayaan. Terbukti, setelah keterangan SBY bahwa dia tidak akan
mengintervensi proses hukum dan keterangan panjang lebar Kapolri tentang kasus
yang sama, dukungan di Facebook justru semakin melonjak. Aksi lain berupa
demonstrasi di berbagai kota meluas, termasuk gerakan pita hitam bagi yang
mendukung Chandra dan Bibit.
Karena penjelasan Presiden bahwa ia akan berada di garis paling depan
melawan setiap upaya untuk melemahkan KPK tidak juga meredakan arus dukungan
terhadap Bibit dan Chandra, terpaksa dibentuklah tim independen pencari fakta
untuk kasus ini.
Tetapi, belum lagi bekerja, tim independen ini mulai dipertanyakan karena
beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan SBY. Sebut saja
Denny Indrayana yang menjadi staf khusus presiden bidang hukum serta Amir
Syamsuddin yang menjadi pengurus Partai Demokrat.
Jadi, mengapa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terutama
kepada lembaga penegak hukum, menggelora bagai tsunami akhir-akhir ini?
Pertama, penegak hukum bekerja semata mendewakan prosedur, sedangkan
publik mempersoalkan rasa ketidakadilan dari kasus Bibit dan Chandra. Keadilan
dan kebenaran yang semata memenuhi tuntutan prosedur tidak bertemu dengan
keadilan yang mengganggu nurani dan akal sehat publik.
Kedua, KPK yang sedang dikriminalisasi adalah lembaga yang oleh publik
dianggap lebih baik daripada lembaga polisi dan kejaksaan.
Terhadap rekaman yang bocor, polisi hanya berkutat pada siapa yang
merekam dan membocorkan, tetapi tidak mengusut tegas dan tuntas orang-orang
yang disebut dalam rekaman itu.
Lembaga penegak hukum di Indonesia bercitra amat jelek. Untuk
mengembalikan citra agar memperoleh kepercayaan publik, dibutuhkan kinerja luar
biasa.
Selama ini polisi dan kejaksaan tidak memperlihatkan reformasi perilaku
penegakan hukum. Karena itu, kerja KPK yang sesungguhnya biasa saja dipuja
publik sebagai prestasi luar biasa.
Di negara lain, skandal yang memalukan biasanya diobati dengan kesadaran
mengundurkan diri para pejabat yang bertanggung jawab.
<<bening.gif>>
