Pak Ambon, mbok ya yang dihajar tuh yang bilang kata b* itu bukan semua
anggota DPR..
Kalau masih kurang puas, ya man tereman se-fraksi si preman lah.. tapi bukan
semua
aleg DPR.. ngaco tuh..

-- 
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com

Pada 13 Januari 2010 06:24, sunny <[email protected]> menulis:

>
>
> Refleksi : *Tentu saja di Dewan Penipu Rakyat (DPR) kata bangsat adalah
> masalah biasa, bukan pelanggaran hukum apa pun, karena begitulah mutu
> para penipu!*
>
>
> http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kata-bangsat-dari-dewan-terhormat/
>
> Senin, 11 Januari 2010 13:30 Kata Bangsat dari Dewan Terhormat
>
> OLEH: ARDI WINANGUN
>
> *memanas, sampai-sampai antaranggota pansus ter­jadi saling debat kusir,
> bSuasana Sidang Pansus Bank Century dari hari ke hari se­makin ah­kan salah
> satu anggota pansus dari Partai Demokrat Ruhut Sitom­pul mengatakan kata
> bangsat kepada pemimpin si­dang dari Fraksi PDIP Gayus Lum­buun.*
>
> Nah, bila demikian di mana letak etika anggota DPR bila sudah mengatakan
> umpatan yang termasuk dalam kategori kotor dan merendahkan itu?
>
> Menjadi anggota DPR di Indonesia syaratnya memang sangat mudah sehingga
> setiap orang bisa mengajukan dirinya menjadi anggota DPR. Hal demikian di
> satu sisi membuat adanya egaliter politik, siapa saja berhak dipilih dan
> memi­lih. Namun di sisi lain, dengan adanya kebebasan maka tidak ada seleksi
> sehingga orang yang berkualitas dan tidak beretika bisa terpilih.
>
>
> Munculnya kata bangsat yang dilontarkan oleh Ruhut itu merupakan sebuah
> bentuk politik yang menghalalkan se­gala cara. Bila ini dibiarkan ten­tu
> dalam sidang-sidang ang­­gota DPR akan terjadi ti­dak hanya umpatan, namun
> perkelahian. Meski itu sudah pernah terjadi, tetapi tingkatnya akan lebih
> tinggi dan lebih seru. Memang kalau kita melihat parlemen-parlemen di
> ne­gara lain, di Taiwan misalnya, dalam sidang-sidang parlemen mereka sering
> adu fisik, na­mun hal yang demikian bu­kan budaya kita dan tidak
> men­cerminkan sikap memiliki ka­pasitas sebagai anggota DPR.
>
>
> Kesalahan partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif
> (caleg)-nya inilah yang mencitrakan bahwa partai itu sekadar merekrut orang
> tanpa melihat kemampuan dan etikanya. Tak heran bila ada partai politik yang
> bercitrakan artis karena banyak merekrut artis. Untuk itu partai politik
> dalam merekrut calegnya harus mempertimbangkan kapasitas, kualitas, dan
> etika. Bisa saja secara kapasitas dan kualitas Ruhut memenuhi, namun kalau
> secara etika itu perlu dipertanyakan karena dirinya sudah mengeluarkan kata
> bangsat.
>
>
> Selama ini partai politik merekrut caleg hanya ber­dasarkan pertimbangan
> ketenaran, kekayaan, dan ketokohan semata. Ketenaran inilah yang membuat
> banyak partai politik yang merekrut calegnya dari kalangan artis. Figur yang
> ganteng, cakap, dan lucu ter­nyata merupakan penampilan yang menarik bagi
> masyarakat, sehingga masyarakat pun ber­duyun-duyun mencentang­nya. Namun,
> sepertinya dunia artis belum bisa menjanjikan ke­mampuannya dalam dunia
> politik.
>
>
> Indikasinya adalah, berda­sarkan pengalaman dari aktor Arnold
> Schwarzenegger yang menjadi Gubernur California, USA, ternyata
> Schwarzenegger setelah enam tahun menjadi gu­benur gagal mewujudkan
> pembaruan fiskal yang dijanjikannya pada awal jabatannya dan kesempatan
> untuk me­menuhi janjinya itu semakin menyusut. Kemudian, ber­da­sarkan
> umpatan bangsat tadi dengan mengacu apa yang di­ungkapkan Gayus Lumbuun
> menghadapi Ruhut merupakan suatu yang sulit sebab yang dihadapi adalah
> pemain sinetron.
>
> Hati-hati Pilih Caleg
> Artis terjun dalam dunia sinetron tentu membuat mereka bingung, gugup, dan
> kelihatan linglung dalam dunia yang selama ini baru baginya. Dunia politik
> merupakan du­nia yang sangat jauh dari du­nia keartisan. Mereka yang
> bia­sanya bekerja dalam dunia ak­ting, glamor, sebagai presenter atau master
> of ceremony (MC), tiba-tiba harus bersentuhan de­ngan dunia yang penuh
> in­trik, adu debat, lobi-lobi, me­nyerap aspirasi, dan me­ngawasi jalannya
> pemerintahan.
>
>
> Apabila mereka tidak sanggup, tentunya mereka akan lebih banyak
> dikendalikan oleh partai politiknya, sebab mereka tidak menguasai masalah
> atau bahan-bahan yang harus di­ker­jakan. Apabila demikian yang terjadi,
> aspirasi dan perjuangan yang diamanatkan rakyat kepada mereka tidak akan
> bisa dilakukan.
>
> Bila demikian, partai politik harus lebih hati-hati dalam memilih calegnya.
> Menurut pengamat politik dari LSI Bur­hanuddin Muhtadi, jika ting­kah laku
> Ruhut ini keseringan dengan cara-cara yang kurang santun akan bisa merusak
> citra Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hati-hatinya
> partai politik me­rekrut caleg juga dikha­wa­tirkan oleh Ketua Mahkamah
> Konstitusi Mahfud MD.
>
>
> Mahfud MD mengeluhkan soal rendahnya kualitas dari hasil produk legislasi
> yang dihasilkan DPR. Menurut mantan politikus Partai Kebang­kitan Bangsa
> itu, hal ini bisa terjadi karena banyaknya ang­gota DPR yang bukan orang
> hukum, bahkan sekolahnya hanya di pesantren. Jadi, tidak mengerti legal
> drafting (pembuatan undang-undang) dan aturan ketatanegaraan.
> Sebenarnya banyak ang­gota DPR yang tidak hanya tidak beretika dalam
> ucapan, namun juga banyak yang tidak beretika dalam tindakan. Berdasarkan
> pengalaman, kita sering melihat anggota DPR bolos daripada mengikuti
> pro­ses-proses pembuatan legislasi. Ini bisa terjadi karena faktor tidak
> bisa mengikuti pembahasan materi.
>
>
> Mereka tidak bisa meng­ikuti pembahasan materi karena tidak menguasai
> masalah. Ini bisa terjadi karena mereka tidak memiliki kapasitas, se­hingga
> mereka merasa tidak enjoy berada di dalam ruang sidang. Daripada kelihatan
> diam dan tidak vokal, mereka lebih memilih bolos atau se­kadar tanda tangan
> kehadiran saja, sebab bila tetap memaksakan dirinya di dalam rua­ngan akan
> membuat mereka salah ucap atau mengumpat dengan kata-kata yang kotor,
> misalnya bangsat.
>
> Penulis adalah Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI.
>

Kirim email ke