http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=28464

      Kamis, 11 Feb 2010, | 52 

      Ical: Ditembak Mati Sekalipun, Golkar Tak akan Berubah
      Golkar Siap "Perang" 
     
     
      Jakarta, AE.- Partai Golkar betul-betul ingin menunjukkan tekadnya untuk 
membongkar skandal Bank Century. 
      Kemarin, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie beserta Menko Kesra 
Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri 
Perindustrian MS Hidayat, Gubernur Riau Rusli Zainal, Gubernur Sumatra Selatan 
Alex Nurdin dan punggawa Fraksi Golkar di DPR menggelar pertemuan di ruang 
Fraksi Golkar di Gedung DPR Jakarta.

      Aburizal Bakrie menegaskan Partai Golkar konsisten ingin membangun 
pemerintahan bersih. Partai Golkar, katanya, akan mengingatkan kalau ada yang 
salah, meski Partai Golkar tergabung dalam koalisi. "Sikap ini kita lakukan 
juga di fraksi untuk tetap konsisten sebagai konsekuensi logis. Maka, Partai 
Golkar akan siap menerima apa pun keputusan dari Presiden," katanya.

      Pada saat yang sama, dia menegaskan masalah pajak tidak ada hubungannya 
dengan sikap Partai Golkar. Masalah pajak ini tidak akan bisa mempengaruhi 
sikap Partai Golkar. "Ancaman ditembak mati pun, Partai Golkar tidak akan 
berubah," tegasnya. 

      Ichal menegaskan, Partai Golkar tidak pernah berkoalisi dengan Partai 
Demokrat. "Tapi berkoalisi dengan Presiden. Kebetulan Partai Demokrat 
berkoalisi dengan Presiden. Jadi kedudukannya sama. Demokrat bukan Presiden. 
Partai Demokrat adalah partai yang berkoalisi dengan Presiden," kata Ketua Umum 
DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta siang, 
Rabu, (10/2).

      Ical, demikian ia akrab disapa, menegaskan, semua partai dalam posisi 
yang sejajar. Hal itu, terangnya, tercantum dalam kontrak koalisi. Jadi tidak 
bisa saling ancam. "Saya tidak pernah bisa mengancam. Tapi jangan coba 
mengancam saya," kata Ical.

      Pada saat yang sama, dia juga menepis isu yang berkembang bahwa dirinya 
telah membuat deal baru dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Cuma ada 
satu deal dengan SBY, yaitu kontrak koalisi. Tidak ada deal lain selain 
menyejahterakan rakyat," tegasnya. 

      Menteri-menteri di Partai Golkar yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu 
(KIB) II juga siap menerima keputusan apa pun yang akan diambil oleh Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial Rakyat Agung 
Laksono menyatakan mengenai reshuffle tergantung Presiden. "Soal reshuffle, itu 
hak prerogatif Presiden. Beliau punya hak mengangkat dan memberhentikan," kata 
Agung di Gedung DPR Jakarta siang ini Rabu, (10/2).

      Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Partai Aburizal Bakrie menegaskan 
bahwa yang punya hak untuk menilai kinerja seorang menteri adalah Presiden. 
Selain itu, katanya, kalau ada menteri dari Partai Golkar yang tidak bekerja 
dengan baik, Golkar juga punya hak untuk menarik. "Partai Golkar juga berhak 
me-recall," tegasnya. 

      Politisi Partai Golkar Yorris Raweyai kepada wartawan di gedung DPR, Rabu 
(10/2) di sela pertemuan petinggi Golkar dengan Fraksi Partai Golkar, 
menegaskan pihaknya tidak mempan dengan ancaman petinggi Partai Demokrat yang 
akan meminta kepada Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinet menyusul 
ketidakkonsistenan mitra koalisi dalam Pansus Angket Century.

      Menurut dia, dalam blantika perpolitikan di tanah air, Partai Golkar 
bukan partai kemarin sore yang langsung gemeteran menghadapi ancaman yang 
dilayangkan Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Sekjen Amir 
Syamsuddin.

      "Golkar bukan partai baru. Mereka seharusnya sadar dan paham kalau Golkar 
berkoalisi bukan dengan Partai Demokrat tapi dengan presiden SBY. Demokrat saja 
bagian dari koalisi. Jadi ancaman itu tak berpengaruh. Bodoh kalau Golkar 
sampai tergiring dengan opini yang mereka buat," kata Yorris.

      Pansus, dia menambahkan, berbicara soal hukum, bukan politik. Pernyataan 
dua petinggi Demokrat, terutama Amir Syamsuddin, menunjukkan dia tidak memahami 
subtansi masalah yang disampaikan tersebut. Yorris mengatakan sikap partai 
Golkar untuk membongkar skandal Bank Century dilatarbelakangi oleh kepentingan 
yang lebih besar bangsa ini. Tidak ada kaitannya dengan koalisi. 

      Yorris mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta para 
menteri, gubernur dan anggota Pansus Skandal Century dari Golkar untuk 
melaporkan jika merasa ada tekanan berkaitan keputusan Golkar tentang skandal 
Bank Century yang diungkap secara terbuka. "Tadi Pak Ical meminta kepada mereka 
untuk melaporkan kepadanya, jika merasa ada tekanan yang berkaitan dengan 
Pansus angket Bank Century," ujarnya.

      Tak itu saja, Ical juga meminta mereka untuk tidak mengeluarkan 
pernyataan yang bertentangan dengan keputusan Partai Golkar agar skandal Bank 
Century diungkap secara terbuka. Golkar katanya tidak suka adanya 
tekanan-tekanan seperti soal ancaman reshuffle kabinet. "Bagi Golkar lebih baik 
ditampar teman sejati dari pada ditampar pengkhianat," ujarnya. [dry]  

Kirim email ke