============ ========= ========= ========= ========= =
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pluralisme Indonesia."
============ ========= ========= ========= ========= =
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pluralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Tahun-tahun produktif dan efisien.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Demokrasi Era Kuantum
Oleh : Yasraf Amir Piliang
Iklim demokratisasi di atas tubuh bangsa akhir-akhir ini menampakkan watak
anomali, ditunjukkan oleh sikap, perilaku, dan tindakan para elite politik yang
kian kehilangan tujuan.
Alih-alih menjadi agen pembangun karakter, pengayaan makna dan sublimasi kultur
demokrasi, para elite politik justru menjadi parasit demokrasi, yang memangsa
nilai-nilai kultur demokrasi dari dalam, melalui perilaku ironik mereka di
dalam ruang virtualitas media.
Mesin demokrasi yang mestinya dibangun oleh kekuatan pikiran, pengetahuan, dan
intelektualitas, kini dikuasai oleh mesin-mesin citra, tontonan, dan teater
politik di atas panggung ”masyarakat tontonan politik” (society of political
spectacle) yang menyuguhkan aneka artifisialitas, banalitas, dan distorsi
politik. Mesin komunikasi politik yang diharapkan dapat mendiseminasi ide,
pengetahuan, dan gagasan cerdas politik kini menjadi ajang retorika, parodi,
dan seduksi virtual politik.
Akibatnya, proses demokratisasi tak mampu membangun arsitektur masyarakat
politik yang cerdas, etis, dan estetis karena pendidikan warga (civic
education) kini telah diambil alih oleh ”penghiburan warga” (civic
entertainment). Elite politik yang mestinya menjadi pelopor pencerahan dan
pencerdasan warga justru terperangkap di dalam skema banalitas, artifisialitas,
dan virtualitas media (elektronik), yang menyerahkan dirinya pada logika
komersialitas, popularitas, dan selebriti media.
Narsisisme demokrasi
Pilar-pilar penyangga arsitektur demokrasi kini tampak kian keropos bukan
karena kekuatan eksternal, tetapi oleh parasit internal elite politik.
Simbiosis antara mesin politik dan mesin media yang semula diharapkan dapat
memperkokoh konstruksi bangunan demokrasi, kini justru menjadi virus perusak
nilai-nilai luhur demokrasi itu sendiri.
Dalam simbiosis itu, para elite justru disibukkan oleh hasrat publisitas,
popularitas, dan selebriti sehingga melupakan tanggung jawab politik.
Demokratisasi di atas tubuh bangsa ini diuntungkan oleh ”pers bebas” energentik
produk reformasi yang memungkinkan ”pasar bebas” ide dan gagasan politik.
Sebagaimana dikatakan Robert M Entman di dalam Democracy Without Citizens
(1989), kebebasan media mestinya mendorong demokrasi dengan menstimulasi
kepentingan politik warga melalui suplai informasi cerdas dan kritis untuk
menjaga akuntabilitas pemerintah.
Akan tetapi, selera rendah politik (political kitsch) yang terbangun dalam
simbiosis elite politik dan media justru menggiring wacana politik pada watak
banalitas politik hampa pengetahuan, pencerdasan, dan pencerahan.
Pengetahuan, kompetensi, dan perilaku elite-elite politik nyatanya kian
memburuk. Tindak politik yang sama sekali terlepas dari virtue — yang mestinya
memberikan efek ”kebaikan” (goodness), ”kemuliaan”, ”keluhuran”, honour,
”pencerahan”, dan ”keotentikan (authenticity) — kini justru menunjukkan watak
banalitas, kedangkalan, manipulasi, dan penipuan massa (mass deception).
Ruang publik politik tanpa virtue dirayakan oleh para oportunis, narsis, dan
selebriti politik, sebagai tempat mendongkrak fame.
Demokrasi kini menjadi ”demokrasi narsisistik” (narcissistic democracy), yang
di dalamnya para elite politik (wakil rakyat) disibukkan mengatur penampilan
dan citra diri di depan kamera televisi ketimbang mengasah pisau nalar
memikirkan rakyat.
Sebagaimana dikatakan Christopher Lach di dalam The Culture of Narcissism
(1979), para narsis politik membangun kemuliaan diri melalui selebriti,
polularitas, dan karisma diri untuk memperoleh sanjungan atau pujaan pemirsa,
bukan dari kekuatan pikiran, pengetahuan, dan kompetensi.
Alih-alih menjadi ”subyek politik” yang punya kuasa dan otoritas mengubah
struktur wacana demokrasi (discourse of democracy), dengan memperkaya nilai dan
maknanya, para elite politik justru menjadi ”obyek wacana”, yaitu individu yang
tunduk pada hukum, logika, dan strategi wacana media (televisi) sendiri. Subyek
politik larut dalam skema hasrat, fantasi, dan mitos-mitos yang dibangun media,
tunduk pada logika citra, fetisisme, dan tontonannya, yang menawarkan dunia
gemerlap selebriti.
Irasionalitas demokrasi
Arsitektur demokrasi yang dibangun di atas hegemoni media menciptakan distorsi
tujuan masyarakat demokratis itu sendiri karena baik pengetahuan, gagasan,
strategi, maupun tindakan politik dikonstruksi di dalam skema logika media.
Masyarakat demokratis yang mempunyai rasionalitas sendiri untuk mencapai tujuan
dan ideal-ideal kolektif, kini diinfiltrasi oleh ”rasionalitas” media, yang
menggiringnya pada tujuan-tujuan yang bias dan distortif.
Rasionalitas politik menyangkut pilihan tindakan dan keputusan politik untuk
mencapai tujuan dan ideal-ideal politik tertentu. ”Tindak rasional”, menurut
Jurgen Habermas di dalam The Theory of Communicative Action (1984) adalah
tindak yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat politik
(purposive action). Untuk itu, diperlukan ruang publik ideal, tempat
berlangsungnya tindak komunikasi politik tanpa tekanan, represi, dan kekerasan.
Komunikasi politik pada abad informasi kini memang tak lagi diganggu oleh aneka
represi dan kekerasan rezim otoriter — melalui komunikasi satu arah dan satu
dimensi — tetapi rawan terhadap manipulasi, distorsi, dan simulasi imagologis
karena sifat artifisialitasnya.
Logika artifisialitas dan virtualitas media itu justru yang dapat meruntuhkan
bangun rasionalitas politik karena aktor-aktor politik yang terjebak dalam
gemerlap selebriti media tak mampu menghasilkan produk keputusan politik yang
rasional. Inilah yang terjadi dengan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank
Century.
Pembelokan dari substansialitas politik ke arah artifisialitas politik — tanpa
disertai oleh kecerdasan, intelektualitas, dan virtue politik — akan
membahayakan sustainabilitas wacana politik bangsa ke depan karena ada distorsi
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi politik yang dikembangkan, yang kini
semata diarahkan untuk menggapai popularitas dan selebriti sebagai jalan
memperoleh kekuasaan (power). Tak ada ruang bagi pendidikan dan pencerdasan
masyarakat politik.
Ironisnya, dalam abad virtual ini, para elite politik tak mampu membangun
tindak komunikasi politik efektif dengan warga sehingga tak dapat memproduksi
pengetahuan yang diperlukan bagi pencerdasan warga. Komunikasi politik kini
memang tidak diganggu oleh tekanan, represi, dan kekerasan simbolik —
sebagaimana dalam rezim totaliter — tetapi terdistorsi oleh skema seduksi,
retorika, dan simulasi citra banal dan artifisial yang menyumbat saluran
pengetahuan substansial dan kebenaran politik (political truth).
Politik abad kuantum
Elite-elite politik abad informasi kini menemukan ruang ”kebebasan” baru yang
tak diperoleh sebelumnya. Akan tetapi, sukses mendapatkan kembali ruang
kebebasan itu tak berarti sukses membangun arsitektur demokrasi itu sendiri.
Kebebasan yang diperoleh oleh para elite politik ataupun warga — tanpa disertai
pengetahuan, intelektualitas, dan virtue — hanya menciptakan ”immoralitas
politik” (political immorality), yang mendekonstruksi nilai-nilai moral
politik. Imoralitas elite politik diikuti imoralitas warga
Peralihan dari geopolitik ke arah politik jejaring (neto-politics), sebagaimana
dikatakan Alexander Bard dan Jan Soderquist di dalam Netocracy: The New Power
Elite and Life After Capitalism (2002) telah mengubah watak demokrasi ke arah
”transparansi ekstrem” (extreme transparency).
Di dalam ”demokrasi ekstrem” ini dimungkinkan ”penelanjangan” apa pun,
misalnya, ”penelanjangan” aneka lembaga (kepresidenan, kepolisian, DPR, Bank
Century) oleh ”warga virtual’ sehingga tak ada lagi yang dapat dirahasiakan dan
disembunyikan. Inilah demokrasi abad kuantum.
Di dalam politik abad kuantum yang dirayakan adalah para ”pencari perhatian”
(attentionalist), yaitu elite-elite yang berupaya mencari sanjungan publik
melalui seduksi media. Kondisi ini membahayakan masa depan demokrasi itu
sendiri, yang digiring ke arah kondisi ”desubstansialiasi demokrasi’
(democratic desubstantiality). Ruang politik tidak dibangun oleh imajinasi dan
ideal-ideal politik yang substansial bagi pencerahan masyarakat politik, tetapi
oleh ”imajinasi-imajinasi populer” (popular imagination) yang menghadirkan
tontonan banalitas dan kitsch politik.
Demokrasi di atas tubuh bangsa yang telanjur berwatak ”liberal” — karena lebih
mengutamakan ”kebebasan” (freedom) ketimbang ”keadilan” (justice) — dengan para
elite politik berwatak selebriti, telah mengancam kultur demokrasi warisan para
founding father. Semangat individualistik, pragmatik, dan selfishness yang
menjadi watak ”demokrasi narsisistik” memangsa nilai-nilai virtue yang berakar
pada kultur politik bangsa, seraya menghancurkan nilai-nilai kebersamaan,
kolektivitas, dan persatuan melalui politik pengabaian rakyat.
Yasraf Amir Piliang Direktur YAP Institute; Pemikir Forum Studi Kebudayaan
(FSK) FSRD-ITB, [Kompas, 15/2/10].
----------
Apapun praktik demokrasi elite politik baik oleh partai pemerintah, partai
politik maupun masyarakat akan bekembang seiring dengan peningkatan kualitas
pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Pemahaman, pencerahan,
kecerdasan, karakter, moralitas dan semangat membangun terus dipacu. Semuanya
bekerja akan bermuara dan berorientasi kepada kemajuan serta untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat. Namun apabila tidak, maka jangan berharap
banyak dapat menjadi pilihan rakyat pada pemilu berikutnya tahun 2014.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.
Best Regards,
Retno Kintoko
Alarm Gempa [ERDBEBEN Alarm]
Sedia Bibit Ikan Patin
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
