http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/04/05/09420210/Gus.Dur.dan.Mega.Menerima..SBY.Nanti.Saja Gus Dur dan Mega Menerima, SBY: "Nanti Saja" Senin, 5 April 2010 | 09:42 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengusulkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadi kebocoran dan memudahkan pengawasan. "Untuk mencegah kebocoran penerimaan negara yang lebih luas, perlu dikaji pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan," kata anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (5/4/2010). Menurut Bambang, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu tersebut diharapkan akan bisa membuat Ditjen Pajak lebih independen dan mudah pengawasannya. Selama ini, kata Bambang, sulit dilakukan kontrol dan pengawasan lebih ketat di jajaran Ditjen Pajak karena berada di bawah Kemenkeu. Hal senada diungkapkan pakar perbankan Ichsanuddin Nooersy. Selama ini di Kemenkeu menyatu antara aparat penerima keuangan negara, yang mengeluarkan uang, dan yang membuat Surat Utang Negara. "Selama Kemenkeu menyatu antara yang menerima uang, menggeluarkan uang, dan memberikan utang, tak akan ada reformasi birokrasi. Bohong besar kalau ada reformasi birokrasi," kata Ichsanuddin. Menurut Ichsanuddin, jika mengacu ke Amerika Serikat, harus ada pemisahan antara penerimaan uang (Ditjen Pajak), kantor anggaran, badan akuntansi di Kementerian Keuangan, dan Bappepam-LK. Menurut Ichsanuddin, zaman Presiden Gus Dur menerima konsep pemisahan ini. Begitupun Megawati Soekarnoputri pada kampanye Pilpres 2009, yang juga berencana memecah Depkeu. "Nah, pada pemerintahan Presiden SBY, dia (SBY) bilang nanti saja," kata Ichsanuddin. Nah, pada pemerintahan Presiden SBY, dia (SBY) bilang nanti saja
<<23_29_110.gif>>
<<23_29_108.gif>>
<<23_28_107.gif>>
<<23_31_4.gif>>
<<quote_1.gif>>
<<quote_2.gif>>
sig.jsp?pc=ZSzeb113&pp=GRfox000
Description: Binary data
