http://citizennews.suaramerdeka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1194
Kasus Century: Praktik Nyata Budaya Tribalisme
Ditulis Oleh Wiyanto
07-04-2010,
Akhirnya DPR memberikan keputusan yang menyatakan bahwa kasus dana
talangan (bailout) Bank Indonesia senilai 6,7 trilyun kepada bank Century
dinyatakan bermasalah dan akan dilanjutkan keranah hukum. Namun, sehari setelah
keputusan tersebut dibuat pemerintah dengan sigap menanggapi keputusan DPR
tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan yang diambil para pejabat BI dan
KSSK dianggap sebagai keputusan yang tepat disaat krisis.
Sebelumnya dalam perjalanan untuk menentukan keputusan pada sidang
paripurna DPR masyarakat Indonesia kembali disuguhi adegan yang tidak mendidik.
Sidang paripurna DPR kembali diwarnai kericuhan, penyebabnya Marzuki Alie
sebagai Ketua DPR yang berasal dari Partai Demokrat sekaligus pemimpin sidang
dianggap bertindak otoriter karena mengetuk palu sidang untuk mengakhiri sidang
tanpa ada konsultasi dan persetujuan dari 3 wakil Ketua DPR lainnya yang
kemudian diikuti oleh anggota DPR yang berusaha untuk memutuskan hasil pansus
Century.
Kejadian kericuhan di dalam gedung DPR ini memang bukan untuk yang kali
pertama, sebab pada masa-masa sebelumnya kejadian tersebut pernah terjadi. Tiga
wakil Ketua DPR kemudian mengadakan konferensi pers tentang kejadian yang
berlangsung, ketiga-tiganya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPR
tersebut.
Kini masalah lain muncul sebagai tandingan atas riuhnya tudingan partai
politik yang berseberangan dengan pemerintah yaitu masuknya 19 tokoh teras PDI
Perjuangan yang tersangkut masalah pengangkatan Deputi Senior Bank Indonesia
Miranda Goeltom. Kini bukan lagi Partai Demokrat yang dilanda keresahan namun
PDI Perjuangan-lah yang dibuat resah dengan munculnya kasus tersebut. Inikah
budaya tribalisme (paham yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan
kelompoknya dengan mengorbankan pihak lain yang berseberangan ideologi,
kepentingan maupun politiknya) yang diajarkan oleh para pemimpin dan wakil
rakyat kepada rakyat Indonesia?
Budaya Tribalisme
Birokrasi dan lembaga kepartaian di negeri ini seperti sedang menderita
sakit dengan obat yang over dosis, sehingga seolah berubah menjadi gurita yang
memakan dirinya sendiri. Gejala tribalisme bisa dilihat dari perilaku KKN di
dalam tubuh proses reformasi yang cenderung saling menghancurkan diantara
kekuatan reformasi itu sendiri (Abdul Munir Mulkan. 2003:24). Hal ini dapat
menjelaskan mengapa krisis nasional multi wajah yang sudah berlangsung beberapa
tahun belum juga diatasi, bahkan meluas pada krisis moralitas dan kepercayaan
sosial.
Lihatlah kasus-kasus besar yang akhir-akhir ini dipertontonkan oleh para
pemimpin negeri ini. Praktek KKN, kriminalisasi kasus untuk kepentingan politik
pihak tertentu, pengemplangan pajak, pelanggaran hukum untuk pemuasan diri,
atau bahkan kasus-kasus yang melanggar norma meskipun mengatasnamakan
undang-undang dan masih banyak lagi contoh lainnya yang memperlihatkan
kebobrokan dunia hukum dan politik di negeri ini.
Justru keadaan kontras terjadi di sisi dan tempat lain yang berbeda yaitu
di kehidupan rakyat bawah. Betapa takutnya masyarakat kecil untuk melakukan
hal-hal kecil yang dianggap melanggar norma dan hukum karena mereka takut akan
hukuman yang akan mereka terima yang tentu sangat tidak adil dan tidak
sebanding dengan pelanggaran yang mereka lakukan.
Sungguh akan terjadi bila saja negeri ini memperbolehkan rakyatnya untuk
melakukan penegakan hukum dengan tangannya sendiri, seperti seorang pencuri
ayam yang harus babak belur atau bahkan harus mati terpanggang ketika aksinya
dipergoki oleh warga. Dan bayangkan berapa banyak jumlah pejabat negeri ini
yang akan mengalami peristiwa yang serupa jika saja para koruptor dilepas di
pusat-pusat keramaian tentu dia akan segera menjadi bulan-bulanan massa dan
tidak lama kemudian akan menjadi mayat yang tidak ada harganya. Mengapa
keadilan di negeri ini begitu sulit ditegakkan?
Seberapa besar perhatian para pemegang kekuasaan untuk memperhatikan
kondisi masyarakat yang pada awal perjalanan karier mereka rakyat adalah
pendukung dan ladang pendulangan suara. Mana janji yang pernah mereka sampaikan
dalam kampanye politik menuju tampuk kekuasaan tersebut? Benarkah politik
Tribalisme di negeri ini telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar dan tidak
akan dapat dihilangkan?
Tulisan ini bukan bermaksud untuk memprovokasi atau memanipulasi keadaan,
namun lebih kepada keinginan agar keadilan benar-benar ditegakkan oleh para
penguasa negeri ini, bukan keadilan yang tebang pilih atau keadilan untuk
kepentingan tertentu.
Rakyat yang Malang
Masyarakat kecil atau yang biasa disebut rakyat, dari dulu mungkin tidak
akan pernah berubah kondisi kehidupannya selama para pemegang kekuasaan masih
menganggap bahwa kekuasaan mereka itu adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh diganggu serta digoyang oleh siapa pun, bahkan oleh rakyat yang merupakan
pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Pandangan bahwa kekuasaan adalah amanat
Tuhan memang bisa dijadikan dasar bagi sebuah kekuasaan. Namun, keyakinan yang
sama juga dengan mudah berarti tidak mungkinnya manusia mengganggu gugat atau
mengontrol kekuasaan kecuali Tuhan sendiri.
Dalam hubungannya itulah kekuasaan negara atau kebangsaan begitu gampang
menjadi penindas, diktator dan tirani. Inilah nasib kaum proletar tersebut di
Indonesia, dari jaman kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan keadaan tersebut
tidak pernah berubah, bahkan lebih mengenaskan.
Kaum proletar memang ditakdirkan menjadi manusia yang malang, mereka
hanya dijadikan pelengkap kehidupan dan pemenuhan ambisi orang-orang kaya atau
pejabat dan mereka harus mampu bangun dan bekerja untuk kehidupannya sendiri.
Mereka harus mampu mempertahankan amanat untuk terus meneruskan generasi,
meskipun tertatih-tatih dalam menjalani hidup namun mereka masih berusaha keras
agar tidak terlindas oleh kejamnya kehidupan. Kehidupan kejam yang sudah
terkonsep, kehidupan yang mungkin dalam anggapan mereka akan sulit diubah
kecuali oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.
Ketidakmanpuan rakyat merumuskan kepentingannya terutama melalui
permainan politik, menjadikan apa yang dilakukan oleh rakyat seringkali
menimbulkan kesulitan dan persoalan yang lebih rumit. Sementara itu, banyak di
antara rakyat kebanyakan tidak mampu memahami apa yang sesungguhnya yang sedang
mereka hadapi dan peroleh. Sayangnya, dalam banyak kasus aktifitas dan
partisipasi rakyat yang demikian itu justru dianggap sebagai tindakan yang
merongrong kewibawaan pemerintah, mengganggu stabilitas nasional dan tidak
bersedia berkorban untuk kepentingan umum atau negara.
Dalam kondisi yang demikian tidak ada yang dapat dilakukan oleh kaum
proletar kecuali mengalah kepada keadaan. Adilkah ini? Sungguh ketidakadilan
tidak bisa ditegakkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki
mentalitas yang baik, khususnya untuk merubah keadaan yang tidak adil tersebut
menjadi keadaan yang benar-benar berkeadilan. Keadilan yang benar-benar bisa
dirasakan oleh semua pihak.
Mentalitas Baru
Anomi kehidupan, mungkin itu yang terjadi sekarang ini. Sebuah
ketidakpedulian individu terhadap kehidupan di sekitarnya karena
individu-individu tersebut merasa bahwa orang lain disekitarnya sudah tidak
peduli lagi dengan dirinya, buat apa mereka peduli dengan orang lain sementara
yang dipedulikan tidak lagi peduli dengannya. Perubahan kehidupan yang cepat
yang kemudian mereka cari dengan mencari pelarian yang tidak bertanggungjawab.
Mereka merasa gagal dalam hidup ini yang kemudian membawa mereka kedalam
kehidupan yang tidak bertanggungjawab.
Anggapan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kepedulian kepada rakyat
kecil, mungkin akan menjadi salah satu factor yang akan menyebabkan sifat anomi
tersebut. Masalah-masalah yang seharusnya diurus oleh pemerintah seperti
kesejahteraan, kesehatan, pendidikan sepertinya jauh panggang dari api. Bahkan
yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah anggapan mereka yang di atas sana
(legislatif dan eksekutif) hanya memperkaya diri sendiri, mewakili diri sendiri
dan bukan untuk menyejahterakan dan mewakili rakyat yang menjadi konstituennya.
Kegagalan manusia saat ini merupakan buah dari kegagalan pendidikan
dinegeri ini dimasa yang lalu. Mentalitas yang terbentuk saat ini adalah
mental-mental penerabas untuk kepentingan sesaat. Banyak kasus di negeri ini
yang harus berakhir di penjara, karena memang dari awal oleh para pelaku sadar
atau tidak sadar sudah mempersiapkan diri mereka untuk mengantre menjadi
penghuni hotel prodeo tersebut. Beberapa pejabat yang tersangkut kasus korupsi
misalnya, mereka lebih memilih tinggal di penjara dalam waktu yang cukup lama
daripada harus mengembalikan uang hasil korupsi yang mereka lakukan selama
mereka menduduki jabatan politik tertentu. Perhitungan mereka bukan lagi kepada
moralitas akan tetapi lebih kepada perhitungan ekonomi.
Lantas apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki mentalitas menerabas
ini? Apakah kita harus melakukan amputasi terhadap sebuah generasi? Jawabannya
tentu bukan itu. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah dengan cara
memperbaiki sistem pendidikan kita, terutama pendidikan moral, akhlak, dan
pendidikan agama. Bangsa ini berbeda dengan bangsa lain dimana pun di belahan
dunia ini, sehingga kita berhak untuk memberikan pendidikan yang benar-benar
sesuai dengan karakteristik bangsa ini. Bangsa ini harus mampu membangun
mentalitas baru, mentalitas yang berorientasi pada proses bukan tujuan.
Perlu keberanian dan ketulusan dari pemegang kekuasaan untuk menjadikan
dirinya sebagai motivator sekaligus pemegang kendali di garda depan untuk
merubah semua problematika kehidupan perpolitikan dan etika bernegara di negeri
yang kita cintai ini. Kehidupan yang dipenuhi rasa peduli dan saling mendorong
kearah kebaikan bukan kearah yang menyebabkan hancurnya bangsa ini. Semoga
bangsa yang kita cintai ini dapat melalui masa-masa sulit seperti ini dan
menjadi negeri yang benar-benar dapat dijadikan kebanggan bagi seluruh
masyarakatnya. Semoga!
Views: 179
