http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=704
Arti Rp 1.700 Triliun Utang Indonesia Utang itu politis. Tentu saja bila berbicara ranah kebijakan. Sebab utang pemerintah merupakan kebijakan pemerintah yang dijalankan dalam proses politik. Namun, pernyataan isu utang dipolitisir tentu saja merupakan hal yang janggal, apalagi di masa kampanye. Rakyat berhak mengetahui seperti apa pengelolaan ekonomi pemerintah dan para aktor politik terutama yang mencalonkan diri sebagai presiden karena menyangkut hajat hidupnya. Apakah mereka menggunakan utang atau tidak? Seperti apa? Apakah hal itu baik atau buruk? Hal itu merupakan pilihan masing-masing aktivis politik yang harus menerangkannya kepada rakyat. Setelah itu, biarkan rakyat berpikir dan menentukan pilihannya sendiri. Utang tentu saja merupakan isu seksi di mana saja. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di AS dan berbagai negara. Bila di Indonesia utang menjadi isu yang lebih seksi mungkin karena sejarah utang di era Orde Baru yang karut-marut, hingga membuat Indonesia terjebak dalam perangkap utang. Sejarah akhirnya juga mencatat utang Orde Baru menjadi salah satu penyebab kehancuran rezim itu. Perangkap utang menjerat Indonesia terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah hingga 1.000 persen lebih. Sehingga utang luar negeri langsung membumbung, yang mangkibatkan pemerintah kewalahan membayar utang. Alhasil, Presiden Soeharto harus meminta bantuan IMF, yang pada gilirannya justru menjungkalkannya dari kekuasaan. Arti Utang Negara Bagi beberapa kalangan, terutama mereka yang biasanya dalam ekonomi politik didefinisikan kaum modernis, utang merupakan sarana pembangunan bagi negara dunia ketiga. Hal yang sama juga dianut oleh pemerintah Orde Baru bahkan hingga kini. Mengacu pada teori ini, maka tumpukan utang pemerintah pusat (Indonesia) pada posisi Maret 2009 diproyeksikan mencapai Rp1.700 triliun setara dengan 146,8 miliar dolar AS pada nilai tukar Rp11.575 per dolar AS, bukanlah sebuah masalah. Utang pemerintah yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp 732 triliun dan utang dalam bentuk surat berharga negara yang diterbitkan senilai Rp 968 triliun justru merupakan 'suntikan' untuk pembangunan. Bila dilihat, dalam lima tahun ini, tampaknya Pemerintahan SBY-JK menganut teori kaum modernis itu. Dalam lima tahun terakhir utang terus membengkak. Pada masa awal kepemimpinan SBY-JK (2004) utang pemerintah mencapai Rp1.299 triliun (139,9 miliar dolar AS dengan kurs Rp 9,290 per dolar AS). Sementara itu, laju utang luar negeri permintah sejak 2005 terus meningkat. Pada 2006 sebesar 33,34 miliar dolar AS, pada 2007 sebesar 39,44 miliar dolar AS, 2008 senilai 55,56 miliar dolar AS dan 2009 senilai 57,6 miliar dolar AS. Bagi pemerintah laju tumpukan utang tersebut memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi. Sesuai dengan teori-teori modernis, diperlukan pendanaan dari luar yaitu utang untuk membangun terutama karena suatu negara tidak memiliki kapasitas untuk mebiayai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik adanya peningkatan utang. Namun demikian, laju pertumbuhan utang tersebut juga diikuti dengan laju peningkatan produk domestik bruto (PDB) yang merupakan nilai total hasil aktivitas ekonomi di suatu negara. Sri Mulyani menilai, dengan adanya peningkatan PDB maka itu berarti utang yang dibuat pemerintah berada pada jalan yang benar, yaitu mampu mendorong perekonomian. Ia memberikan bukti bahwa rasio utang atas PDB terus berkurang. Dari 89 persen di tahun 2000 kini menjadi hanya 32 persen di 2009. Artinya bila dahulu utang tersebut 89 persen dari PDB, namun kini utang hanya 32 persen dari PDB Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Chatib Basri. "Tidak ada gunanya berutang kalau PDB tidak naik, karena utang untuk yang produktif dan bermanfaat bagi rakyat," kata tim ekonomi SBY-Boediono itu. Arti lain Sementara itu, beberapa kalangan mengartikan utang terutama utang luar negeri sebagai beban yag harus ditanggung. Bahkan beberapa secara radikal mengartikannya sebagi penjajahan gaya baru. Berbeda dengan pemerintah, beberapa pengamat menilai utang Indonesia saat ini tengah membebani pemerintahan dengan pembayaran cicilan utang. Utang atau pinjaman atau dalam bahasa yang dihaluskan menjadi bantuan itu, oleh beberapa kalangan dikecam terlalu besar. Sebab, Rp 1.700 triliun utang itu, apabila dibagi 220 juta jiwa penduduk Indonesia, maka per kepala akan memikul beban utang Rp 7.727.272,7. "Setiap bayi yang lahir di Indonesia,oe..oe..oe.langsung punya utang Rp7-8 juta," sindir Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Akibat dari jumlah utang tersebut, dalam lima tahun ini, rata-rata pemerintah harus membayar utang jatuh tempo (utang luar negeri dan surat berharga pemerintah) Rp 101 triliun setiap tahunnya. "Apakah kita harus membayar utang sebesar Rp 101 triliun sementara rakyat masih banyak kelaparan dan juga kurang pendidikan, padahal bisa digunakan untuk yang lainnya," katanya. Tantangan Rp1.700 triliun utang Utang merupakan pedang bermata dua. Bila salah urus atau situasi ekonominya yang tidak kondusif hanya akan mendatangkan malapetaka, seperti keruntuhan orde baru. Titik kerawanan diantaranya masih tingginya utang dalam bentuk mata uang asing terutama dolar AS. Seiring dengan melambungnya utang pemerintah, utang dalam bentuk mata uang asing terutama dolar AS juga turut meningkat. Sejak 2000-2007, utang dalam bentuk rupiah selalu berada di atas 50 persen dari total utang. Pada 2007 utang dalam rupiah sebesar 53 persen. Namun pada 2008 susut menjadi 48 persen dan 2009 turun lagi menjadi 47 persen. Sementara itu, utang dalam bentuk dolar AS justru terus bertambah. Dari 19 persen pada 2006, naik menjadi 19 persen pada 2007, menguat menjadi 22 persen pada 2008, dan kini berkontribusi sebesar 24 persen. Utang dalam bentuk yen Jepang juga meningkat, dari sebesar 18 persen pada 2006 menjadi 20 persen pada 2009. Peningkatan utang dalam bentuk mata uang lainnya menjadi salah satu ancaman bagi pengelolaan utang, terutama terkait dengan gejolak nilai tukar. Ketidakmampuan mengendalikan nilai tukar rupiah akan mengulang kembali sejarah keruntuhan Orde Baru. Bisa dibayangkan, apabila rupiah melemah Rp1.000 saja maka utang itu langsung bertambah sekitar Rp70 triliun. Apalagi saat ini ditengah kondisi perekonomian yang tidak pasti. Dimana AS sebagai 'pemilik sah dolar' juga tengah bermasalah. Disisi lain, rezim devisa bebas yang diberlakukan di Indonesia juga tidak memungkinkan untuk membatasi pergerakan nilai tukar dolar AS. ( ant/ Muhammad Arief Iskandar ) Sumber: http://beritasore.com/2009/06/22/arti-rp1-700-triliun-utang-indonesia/ Wahh, Utang Indonesia Rp 1.462 Triliun! JAKARTA, SELASA - Jangan-jangan, Anda tidak bisa tidur jika melihat kenyataan bahwa utang negara kita ternyata amat besar. Hingga akhir Juli 2008, total utang negara sudah mencapai sebesar Rp 1.462 triliun! Adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu) yang baru-baru ini merilis perkembangan utang negara sejak 2000 hingga 31 Juli 2008. Total utang negara ini terdiri dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Utang Negara (SUN). Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto lantas memerinci jumlah utang luar negeri adalah Rp 568 triliun atau 62,3 miliar dollar AS sedangkan SUN senilai Rp 894 triliun. Lebih separuh utang luar negeri, atau sebesar 32,7 miliar dollar AS, berupa utang bilateral. Dari angka tersebut, 40 persen adalah utang dari Jepang. Secara nominal, utang kita terus meningkat dalam delapan tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 298 triliun. Sedangkan penambahan utang yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebesar Rp 194 triliun. Yang penting, ungkap Rahmat, Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun. Rasio ini pada 2000 sebesar 88 persen dan kini tinggal 34 persen saja. "Memang secara nominal terus meningkat tapi jumlah itu masih manageable," kata Rahmat, Senin (1/9). Selain itu, Rahmat juga meminta masyarakat melihat semakin berkurangnya utang luar negeri baru. Saat ini, tambahan neto utang luar negeri sejak 2005 itu selalu negatif. "Artinya, pembayaran utang selalu lebih besar daripada utang baru," kata Rahmat. Tahun ini, hingga Juli 2008, pemerintah telah membayar bunga dan biaya utang luar negeri sebesar 1,292 miliar dollar AS. Awasi penggunaan utang Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan mengakui keberhasilan pemerintah menata utang. Ini terlihat dari beberapa rasio utang, baik terhadap PDB, rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa, rasio utang terhadap kesinambungan fiskal, dan upaya menjaga profil maturity utang. "Semuanya relatif masih oke," kata Anton. Yang penting, dalam berutang, pemerintah harus mempertimbangkan alokasi penggunaan, termasuk menutup tingginya kebocoran utang. Meski begitu, dia berharap pemerintah tidak alergi tapi juga tidak lantas jorjoran berutang. Kalau memang utang itu bunganya rendah dan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian, kenapa tidak berutang" kata Anton. (Arief Ardiansyah)
