http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/19/03475988/rezim.keluarga.di.pilkada


Rezim Keluarga di Pilkada
Terjadi Krisis Kaderisasi dalam Partai Politik


Senin, 19 April 2010 | 03:47 WIB

Jakarta, Kompas - Pemilu kepala daerah tahun 2010 mencemaskan. Pilkada kali ini 
menampilkan fenomena politik dinasti dengan munculnya calon dari lingkungan 
keluarga kepala daerah yang berkuasa.

Pilkada yang memungkinkan semua orang berpartisipasi juga memunculkan 
artis-artis yang diragukan kapabilitasnya.

Pilkada 2010 ini adalah pilkada langsung kedua setelah pilkada langsung oleh 
rakyat dilaksanakan pada 2005. Saat itu dilangsungkan 226 pilkada, yaitu 11 
pilkada provinsi, 179 kabupaten, dan 36 kota.

Dari 244 pilkada tahun ini, tujuh pilkada berupa pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur, yaitu di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sisanya, sebanyak 202 pilkada 
kabupaten dan 35 kota, yang berada di 32 provinsi. Hari Minggu (18/4), 
misalnya, dua daerah di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara, 
yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Purbalingga.

Maraknya pilkada itu membuat ratusan orang "melamar" menjadi calon kepala 
daerah. Dari ratusan orang itu terdapat sejumlah calon yang kontroversial.

Di beberapa daerah, pertarungan keluarga dalam pilkada sangat mencolok, antara 
lain di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Indramayu, Jawa Barat; Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Kediri di Jawa Timur, dan Jembrana di Bali. 
Calon-calon yang maju dalam arena pertarungan memiliki hubungan keluarga, yaitu 
suami, istri, anak, atau kakak dan adik. Dari ruang keluarga bersaing di ruang 
publik.

Di Bone Bolango, seorang istri maju menantang suaminya yang kini berkuasa atau 
petahana (incumbent). Ismet Mile (62) yang mengakhiri tugasnya sebagai Bupati 
Bone Bolango kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Ibrahim Dau dari 
Partai Demokrasi Kebangsaan. Istrinya, Ruwaida Mile, juga mencalonkan diri 
sebagai bupati berpasangan dengan Haris Hadju dari Partai Kebangkitan Nasional 
Ulama.

Melawan kakak

Di Pilkada Bone Bolango pula, Mohammad Kris Wartabone yang berpasangan dengan 
Irwan Mamesah yang diusung PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan 
Partai Amanat Nasional juga bertarung dengan kakaknya, Kilat Wartabone.

Kilat maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Bonny Oentu dari 
Partai Golkar. Kilat adalah wakil bupati yang pada Pilkada 2005 berpasangan 
dengan Ismet. Pilkada Bone Bolango dilaksanakan pada 5 Juli 2010.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Femmy Kristina Udoki, pekan 
lalu, mengatakan, pilkada di daerahnya paling ramai dibandingkan dengan pilkada 
kabupaten lainnya di Gorontalo karena diikuti delapan pasang calon.

Menurut Bonny Ointu, birokrat di Pemerintah Provinsi Gorontalo, banyaknya 
pasangan calon itu karena situasi politik di daerah tersebut kurang harmonis 
menyusul perpecahan rumah tangga calon petahana, Ismet Mile dengan istrinya.

Di Jawa Barat, istri dan anak Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin akan 
meramaikan bursa bakal calon Bupati Indramayu periode 2010-2015 pada Oktober 
mendatang. Keduanya kini masih bertarung memperebutkan dukungan dari Partai 
Golkar.

Istri Bupati Indramayu, Anna Sophana, yang selama ini menjabat Ketua Tim 
Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sejak akhir tahun lalu 
disiapkan untuk maju dalam pilkada Indramayu. Menurut Irianto yang akrab disapa 
Yance, istrinya didukung para ibu binaan PKK. Puluhan baliho besar yang 
bergambar Anna Sophana pun sudah terpampang di jalan-jalan utama Indramayu.

Saat yang sama, putranya, Daniel Mutaqien, juga maju mencalonkan diri. Ia 
bersaing dengan ibunya memperebutkan dukungan Partai Golkar. Ia menggantikan 
ayahnya. Yance yang sudah dua periode menjadi bupati, Jumat lalu, mengaku tak 
masalah dengan pencalonan istri dan anaknya itu. Dia menolak dikatakan 
membentuk rezim keluarga karena anak dan istrinya juga melalui mekanisme yang 
berlaku.

Upaya untuk melanjutkan rezim keluarga juga terasa di Bantul, DIY. Dalam 
pilkada pada 23 Mei nanti, Sri Suryawidati atau yang akrab dipanggil Ida Idham 
Samawi, istri Bupati Bantul Idham Samawi yang telah dua kali menjabat, muncul 
sebagai calon. Walaupun kapasitasnya diragukan oleh pengamat politik, 
popularitas Ida cukup tinggi karena mengandalkan sosok suami yang selama ini 
dianggap sukses memimpin Bantul.

Menurut Ida, keputusannya untuk maju bukan ingin melanjutkan kekuasaan, 
melainkan karena menangkap permintaan masyarakat. "Tiap hari banyak kelompok 
masyarakat yang menghendaki saya maju," katanya.

Artis ikut meramaikan

Selain diramaikan calon yang berhubungan keluarga, pilkada di sejumlah wilayah 
juga disemarakkan dengan tampilnya artis. Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 
kampung kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama artis Julia Perez 
santer disebut sebagai bakal calon kepala daerah pada pilkada Desember 2010.

Jupe, panggilan akrab Julia Perez, secara resmi telah dipinang oleh koalisi 
delapan partai politik, meliputi lima parpol yang duduk di kursi parlemen dan 
tiga parpol nonparlemen.

Koordinator koalisi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Pacitan 
Sutikno mengatakan, delapan partai pengusung itu meliputi Partai Hanura, Partai 
Amanat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Peduli Bangsa, dan 
Partai Patriot. Partai pengusung di luar parlemen adalah Partai Gerindra, 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Bulan Bintang.

Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Partai Demokrat memunculkan nama artis Vena 
Melinda sebagai calon bupati periode 2010-2015. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 
ada Ratih Sanggarwati yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ratih 
diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai 
calon kepala daerah. Ia berdampingan dengan Khoirul Anam, Ketua DPC PKB 
Kabupaten Ngawi.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, AA Ari Dwipayana, mengatakan, fenomena pilkada itu mengindikasikan 
krisis kaderisasi dan seleksi dalam partai politik. Partai terlihat belum mampu 
menyiapkan kadernya untuk menduduki jabatan publik. "Padahal, tugas dan fungsi 
utama partai adalah perekrutan politik untuk menduduki jabatan publik," ujar 
Ari.(NIK/HAN/UTI/ENY/WER/NIT/ZA

Kirim email ke