Refleksi : Diktator Argentina bisa dipenjarkan, karena Argentina bukan negara berazaskan hukum illahi. Di negeri berhukum illahi panca sila diktator kleptokratik beserta kakitangannya dilindungi hukum tidak bersalah dan korban yang berslah.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/22/03585051/diktator.argentina.dipenjara Diktator Argentina Dipenjara Terlibat 56 Kasus Penyiksaan di Campo de Mayo Kamis, 22 April 2010 | 03:58 WIB Buenos Aires, Rabu - Mantan Presiden Argentina yang juga dijuluki "Diktator Terakhir" Argentina, Reynaldo Bignone, divonis 25 tahun penjara, Rabu (21/4). Dia didakwa terlibat dalam 56 kasus kriminal, antara lain pembunuhan, orang hilang, penculikan, dan penahanan ilegal. Tindak kejahatan itu dilakukan selama 7-8 tahun rezim militer, yakni tahun 1976-1983. Dilakukan di salah satu pusat penyiksaan terbesar Argentina, tepatnya di pangkalan militer Campo de Mayo. Menurut laporan resmi, Bignone yang kala itu komandan pangkalan dan kemudian dijuluki "Diktator Terakhir" membunuh 13.000 orang. Hasil investigasi organisasi hak asasi manusia bahkan menyebutkan, ada 30.000 orang yang dibantai pada masa Bignone. Jika umurnya panjang, Bignone baru akan bebas saat mencapai usia 107 tahun sebab kini dia berusia 82 tahun. Namun, kondisi fisiknya sudah renta untuk menjalani masa-masa sulit di penjara. Tindak kejahatan dilakukan Bignone atas kerja sama dengan beberapa perwira militer lainnya. Hakim juga menghukum lima jenderal militer lainnya dengan vonis penjara antara 17 tahun dan 25 tahun. Keluarga korban puas Putusan sidang pengadilan atas Bignone dan kawan-kawannya itu dibacakan hakim Marta Milloc di sebuah stadion di dalam ruangan. Selain wartawan, sidang putusan itu dipenuhi anggota keluarga korban kejahatan. Ketika palu hakim diketuk, yang memvonis para pelaku kejahatan termasuk Bignone, keluarga para korban langsung mengangkat foto korban dan memuji hakim. Mereka puas. Hadir juga antara lain Menteri Kehakiman Julio Alak dan anggota sejumlah organisasi HAM. "Hari ini adalah hari baik bagi Argentina. Sebuah tonggak sejarah baru," kata Estela de Carlotto, pemimpin kelompok pembela HAM Grandmothers of the Plaza de Mayo. "Kami sudah terikat perjanjian dengan pemerintah, tapi masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Masih ada ratusan orang lagi yang harus dijadikan terdakwa," katanya. Bignone menduduki jabatan presiden pada periode 1 Juli 1982 hingga 9 Desember 1983. Dia kemudian dihukum karena kejahatan yang dilakukan antara tahun 1976 dan 1978 saat menjabat komandan pangkalan militer Campo de Mayo. Pria bernama lengkap Reynaldo Benito Antonio Bignone Ramayón itu tidak hadir saat vonis dibacakan dan berstatus tahanan rumah. Dia diangkat menjadi presiden oleh junta militer pada tahun-tahun ketika kediktatoran mulai memudar. Pilihan jatuh ke tangan Bignone dengan suatu tujuan, yakni untuk melindungi militer karena Argentina sudah menghidupkan lagi demokrasinya. Bignone memberikan amnesti kepada pelanggar HAM dan memerintahkan penghancuran semua dokumen yang berkaitan dengan penyiksaan. Selain itu, dia juga menyingkirkan semua lawan politiknya sebelum akhirnya menyetujui pengalihan kekuasaan kepada Raul Alfonsin yang terpilih secara demokratis. Pengadilan dan Kongres Argentina akhirnya membatalkan amnesti. Penyelidikan atas kejahatan yang diduga dilakukan Bignone ketika menjadi salah satu pimpinan militer di pangkalan Campo de Mayo. Presiden Argentina Cristina Fernandez telah membuat prioritas di bidang hukum, yakni proses hukum atas pemimpin diktator itu harus segera dilakukan. Terbukti terlibat Pusat Hukum dan Ilmu Sosial, serta sebuah kelompok HAM di Argentina menyebutkan, sebanyak 1.464 orang sudah resmi ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka diduga terlibat dalam puluhan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan selama periode kepemimpinan militer yang diktator. Sebanyak 74 orang di antaranya telah divonis. Bignone yang lahir di Morón,, pinggiran barat kota Buenos Aires, tahun 1928 itu menolak bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan yang didakwakan kepadanya. Dia mengatakan tidak pernah menghilangkan lebih dari 8.000 orang seperti yang didakwakan ketika menjadi komandan pangkalan. "Kasus hilangnya seseorang selama masa damai adalah sebuah hal yang berbeda dari hilangnya seseorang di masa perang. Dua masalah itu berbeda satu sama lain," katanya.(AP/AFP/CAL)
