Refleksi : Korban tiak dapat akan diabaikan, apabila percaya kepada jampi-jampi politik penguasa rezim kleptokratik.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/22/04184341/jangan.korbankan.petani Jangan Korbankan Petani Tulang Punggung Pangan Bangsa Diserahkan kepada Pengusaha Kamis, 22 April 2010 | 04:18 WIB Jakarta, Kompas - Pemerintah diingatkan untuk tidak mengorbankan petani atas nama pendataan usaha tani pangan. Pendataan usaha tani harus diawali penguatan kapasitas birokrasi sampai tingkat desa. Tanpa itu, petani yang bakal dikorbankan. Demikian pandangan Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, Rabu (21/4) di Yogyakarta, saat dimintai tanggapan soal draf Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Rancangan permentan itu mewajibkan pelaku usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 hektar atau lebih mengajukan izin menanam komoditas tanaman pangan kepada bupati/wali kota. Adapun pelaku usaha dengan skala kurang dari 25 hektar wajib didaftar oleh bupati/wali kota, selanjutnya bupati/wali kota menerbitkan tanda daftar usaha dalam proses produksi (TDU-P). Menurut Maksum, penataan usaha tani skala kecil tanpa penguatan kapasitas birokrasi dari desa hingga pemerintah pusat ujung-ujungnya hanya membebani petani. Contoh buruknya kapasitas birokrasi tampak dari kacaunya distribusi pupuk bersubsidi. Karena tidak mampu mendistribusikan dengan sistem terbuka, penyaluran pupuk bersubsidi diubah menjadi sistem tertutup berbasis rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). Petani pun kemudian menjadi korban karena petani yang tidak mengisi RDKK tidak akan diberikan pupuk bersubsidi. Pola serupa bisa berulang sebagai dampak terbitnya permentan. Reaksi keras rancangan permentan juga datang dari sejumlah organisasi nonpemerintah. Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, meminta Mentan Suswono menunda penandatanganan draf permentan dan menghentikan program food estate karena bertabrakan dengan agenda reforma agraria yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Pemerintah seharusnya membuat regulasi tentang penataan produksi pertanian pangan rakyat secara kolektif dalam bingkai reforma agraria sejati. Program officer agroekosistem Yayasan Kehati, Puji Sumedi, menyatakan, permentan itu hanya mengejar kepastian usaha bagi industri atau investor, tetapi mengkhawatirkan bagi jaminan ketersediaan pangan nasional. "Pasal 36 Draf Permentan menggantung, kelihatannya melindungi petani, tapi jika dicermati tidak demikian. Kaji ulang draf permentan," tegasnya. Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menyatakan, draf permentan menyesatkan. Di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman masih membedakan peran antara petani dan pengusaha. Pada draf permentan tidak ada petani. "Aturan itu juga lebih memberikan peluang bagi pengembangan pertanian pangan skala luas (food estate) dan benih transgenik, yang hanya bisa dikembangkan oleh perusahaan multinasional," katanya. Koordinator Masyarakat Peduli Pangan Nusantara Sarijo menuntut pembatalan draf permentan. "Karena itu mengancam kedaulatan pangan masyarakat dan mengganggu sistem pangan komunitas serta melanggar hak-hak petani dan menganggap petani sudah tidak ada lagi," katanya. Witoro, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, menyatakan, permentan itu mengabaikan keberadaan dan peran petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung kedaulatan pangan nasional. "Keberpihakan berlebih kepada swasta akan menghasilkan sistem pangan yang rapuh dan melipatgandakan kerawanan pangan rakyat, terutama petani. Mentan perlu lebih mengutamakan hak-hak petani kecil dan buruh tani," katanya. (MAS
