UU Pemda Boleh Beda Dari UU Pemerintah Pusat !!!
Secara khusus UU Pemda boleh berbeda dari UU pemerintahan Pusat karena kondisi2
daerah memang berbeda atau berlainan disesuaikan kebutuhan pemda itu sendiri.
Dengan sendirinya kas masing2 Pemda juga tidak mungkin sama, ada yang kaya dan
ada yang miskin.
> Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@...> wrote:
> "Kalau UU perjudian ini kan memang
> dilarang tapi boleh kalau ada izin
> penguasa, berarti kalau ada izin
> penguasa tidak haram. Kalau memang
> buat umat Islam dilarang, ya, buat
> umat Islam saja dilarang," jelas
> Farhat.
>
Masalahnya anda itu buta hukum, memahami hukum cuma sebatas Syariah Islam.
Itulah sebabnya berulang kali saya selalu menekankan pentingnya belajar
disekolah umum bukan di pesantren yang bukan memberi anda pengetahuan tapi
malah menjadikan anda buta yang extreemist fundamentalist.
Dimanapun diseluruh dunia berlaku UU negara. Meskipun UU negara itu melarang
judi, tetapi peraturan Pemda bisa memberi izin demi pemasukan kas daerah.
Peraturan Pemda biasanya ada masa berlakunya dan selewat masa berlakunya harus
diperpanjang atau dihentikan.
UU negara berlaku umum sama disemua wialayh, tetapi dalam kondisi yang tidak
umum bisa diberlakukan peraturan daerah karena setiap daerah memiliki
permasalahan yang berbeda. Dalam kondisi pemda kekurangan dana maka bisa
diberlakukan peraturan khusus. Juga dalam kondisi darurat perang atau lainnya
bisa diberlakukan peraturan khusus yang tidak harus sejalan dengan UU negara.
Demikianlah, UU negara melarang judi, sama sekali tidak bertentangan kalo
peraturan pemda memberlakukan izin perjudian. Demikian dengan pelacuran dll.
Di Amerika secara UU dilarang praktek "euthanasia", tapi pada kasus tertentu
dimana si pasien berada dalam keadaan "brain dead" keluarga si pasien bisa
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberlakukan izin khusus agar dokter
dibolehkan melakukan euthanasia kepada pasiennya.
Demikianlah, kalo masalah perjudian boleh dikatakan dilarang diseluruh dunia,
dan adanya tempat2 khusus yang memboleh kan perjudian biasanya karena UU atau
peraturan pemda-nya setempat.
Ny. Muslim binti Muskitawati.