Refleksi : Masyarakat ataukah para petinggi penguasa negara yang tidak mempunyai kepatuhan dan etika? Bukankah salah satu tugas para petinggi negara ialah berfungsi sebagai pembimbing, kalau pembimbing tak becus, maka masyarakat bukan saja kacau balau tetapi juga ditimpa dan dibebankang berbagai kemalangan nasib buruk. akibat korupsi dikalangan para petinggi negara.
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54148:presiden-kepatuhan-masyarakat-pada-aturan-belum-tumbuh&catid=3:nasional&Itemid=128 Presiden: Kepatuhan Masyarakat pada Aturan Belum Tumbuh Jakarta, (Analisa) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, etika dan kepatuhan masyarakat pada aturan masih kurang dan belum tumbuh dengan baik sehingga bisa menciptakan ketidaktenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Yang sama-sama kita rasakan kurang dan belum tumbuh baik adalah etika dan kepatuhan pada aturan. Kalau hal ini dibiarkan, kehidupan politik dan demokrasi akan pincang dan tidak menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Presiden saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia V di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat. Dengan kondisi itu, katanya, menjadi kewajiban bersama utamanya para pemimpin untuk bersama-sama berikhtiar dan bertindak nyata untuk membangun kepatuhan masyarakat kepada aturan, etika, dan pranata. Menurut Presiden, napas dan nilai utama demokrasi adalah kebebasan dan aturan atau kepatuhan kepada pranata, termasuk pranata hukum, pranata agama dan pranata sosial. "Dewasa ini kita menyaksikan dan merasakan kebebasan yang telah tumbuh dan berkembang seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan dalam pemilu, kebebasan pers dan kebebasan lainnya. Tentu saja ini suatu capaian dan langkah maju dibandingkan apabila sebuah negara kering kebebasan dan hidup bagai belenggu," kata Presiden. Presiden hadir didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri kabinet seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Seskab Dipo Alam. Ketua Umum MUI MA Sahal Mahfudh dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kongres Umat Islam kelima diharapkan dapat mencari solusi dari permasalahan kemajemukan yang sangat tinggi umat Islam di Indonesia. Menurutnya, umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan lebih besar dalam menentukan gerak pembangunan bangsa. "Untuk itu diperlukan adanya sinergi antar komponen umat Islam di Indonesia yang memiliki kemajemukan yang sangat tinggi dari aspek suku, bahasa, afiliasi politik, paham keagamaan dan pilihan strategi perkhidmatan dan amal usaha," katanya. Sebagai jalan keluar, diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat dan saling bersahabat di kalangan umat, sehingga kemajemukan yang ada dapat diramu menjadi daya dorong untuk menciptakan upaya-upaya pemberdayaan umat dan bangsa baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan beragama. Kongres yang merupakan forum antarormas dan kelembagaan Islam di Indonesia ini, lanjutnya, juga diharapkan dapat merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai titik tolak melakukan pemberdayaan pada umat dan bangsa ini. (Ant
