Ref: Kanalisasi mudah tersumbat sampah. http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010051011180116
Senin, 10 Mei 2010
BURAS
Era Kanalisasi Kendali Istana!
"ERA kanalisasi kendali istana terhadap praktek politik dan praktek hukum
di Tanah Air dimulai!" ujar Umar. "Dalam pertemuan Presiden SBY dengan jajaran
penegak hukum, Selasa (4-5), telah dibentuk forum koordinasi dan konsultasi
Mahkumjapol--Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan
Kepolisian RI. Lalu dalam pertemuan partai-partai koalisi di kediaman Presiden
SBY di Cikeas, Kamis (6-4) malam, dibentuk pula sekretariat bersama (sekber)
partai koalisi pendukung pemerintah, diketuai Presiden SBY, Sekretaris Syarif
Hasan, dan Ketua Harian Aburizal Bakrie!" (Kompas, [8-5])
"Dengan dua langkah catur brilian itu, jelas istana bisa mengendalikan
sepenuhnya praktek hukum dan praktek politik nasional!" timpal Amir. "Forum
Mahkumjapol itu identik Mahkejapol di zaman Orde Baru, sebagai forum mengatur
putusan suatu kasus sejak penyidikan, penuntutan sampai vonis! Sedang sekber
koalisi tentu menjamin praktek politik di parlemen dan pemerintahan sepenuhnya
berjalan sesuai garis istana! Jadi, tak akan terulang lagi praktek politik dan
hukum yang membuat kaget, apalagi merugikan, kubu istana!"
"Format baru ini jelas punya dampak positif dan negatif!" sambut Umar.
"Dampak positifnya, Presiden dan pemerintah tak acap lagi terganggu oleh
manuver-manuver politik justru dari kubu koalisi sendiri sehingga bisa lebih
fokus dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan! Dampak negatifnya,
praktek politik telah menjadi kartel kekuasaan, yang semakin sukar diusik dari
orientasinya yang kian eksklusif semata pada kepentingan kekuasaan! Suara-suara
di luar itu, baik di forum kelembagaan formal maupun nonformal, mudah
dikesampingkan!"
"Itu pada praktek politik! Sedang pada praktek hukum, tak ada dampak
positifnya! Yang ada cuma dampak negatif, yakni intervensi secara terbuka
terhadap proses hukum!" tegas Amir. "Karena itu, siapa pun pemrakarsanya atau
apa pun tujuan indah yang dikibarkan, forum sejenis Mahkumjapol itu harus
ditolak dengan tegas! Bubarkan Mahkumjapol! Sedangkan sekber koalisi yang
merupakan hak otonom masing-masing parpol, hanya bisa diingatkan, jika
eksistensinya hanya untuk membawa bangsa kembali dalam demokrasi terpimpin,
rakyat awam pun bisa menilainya untuk kemudian menentukan sikap dalam sebuah
peradilan sejarah!"
"Di era keterbukaan informasi kini, setiap proses politik dan hukum
selalu disimak secara kritis oleh rakyat!" timpal Umar. "Silakan bermain,
rakyat akan menilai dengan logikanya sendiri!" ***
H. Bambang Eka Wijaya
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
