http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/lulusan-sma-menghadapi-ketidakpastian/
elasa, 21 April 2009 01:04
Lulusan SMA Menghadapi Ketidakpastian
Sedikitnya 2,2 juta siswa kelas tiga SMA di seluruh Indonesia dan sekolah
Indonesia di 13 negara, mulai Senin (20/4) ini mengikuti ujian nasional (UN).
Mereka berjuang agar lulus, kemudian setelah itu memasuki alam kesulitan.
Teradang biaya masuk perguruan tinggi, sulit mencari lapangan pekerjaan dan
berpeluang besar menjadi penganggur.
Gambaran di atas terjadi berulang-ulang, dari tahun ke tahun. Setiap upaya
untuk mengatasinya tak pernah berhasil, lantaran perbandingannya seperti penyu
dengan lumba-lumba. Pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan. Dari
total anggaran belanja 2009 yang mencapai Rp 1.122 triliun, sejumlah 20% di
antaranya diarahkan ke sektor pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional
memperoleh Rp 51,9 triliun, anggaran pendidikan Rp 69 triliun dan tambahan
anggaran pendidikan Rp 46,1 triliun. Selain itu ditambah dengan anggaran dalam
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di setiap provinsi sebanyak Rp 20 triliun.
Anggaran pendidikan yang diturunkan pada tahun pemilu itu, lebih tinggi
ketimbang tahun lalu yang mencapai 15,6% dari total APBN 2008. Penambahan ini
sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang menetapkan 20% dari total anggaran
belanja.
Penambahan itu sangat bermanfaat dan merupakan langkah maju. Penambahan ini
menunjukkan pemerintah mulai menaruh perhatian besar, kendati bernuansa politis
sebab merupakan pelipur lara di tengah kondisi sulit dan tahun pemilu.
Pemerintah pun terbukti tak menyia-nyiakannya dengan membuat berbagai iklan
tentang pendidikan gratis dan lain-lain.
Perubahan sikap pemerintah memberi pengaruh yang sangat berarti terhadap sektor
pendidikan, tetapi masih belum cukup sebab persoalan di sektor pendidikan sudah
bertumpuk sejak belasan tahun lalu. Mengapa bisa jadi begitu?
Beberapa rezim pemerintahan yang berkuasa memang memberi perhatian pada sektor
pendidikan, namun kurang memadai. Pemerintah terjepit keharusan membayar
cicilan bunga maupun utang pokok pinjaman, yang makin lama makin membesar
hingga melampaui tingkat batas yang ditoleransi, dari 20% hingga melebihi 30%.
Di lain pihak, sektor-sektor lain seperti infrastruktur juga memerlukan
perhatian. Ironisnya, anggaran yang sudah menipis itu masih juga dikorupsi
hingga yang terkadang hanya cukup untuk kegiatan rutin.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak memiliki dana khusus yang memadai
buat anak didik yang berbakat dan cemerlang serta bermoral baik. Berbeda
dengan kerajaan Malaysia, yang secara khusus menyediakan anggaran pendidikan
untuk anak didik berprestasi.Alhasil, sekalian anak didik itu, dan direlakan
pemerintah, mengambil beasiswa yang disediakan pihak swasta maupun pemerintah
asing. Padahal, pihak asing bisa saja mempunyai agenda atau persyaratan sendiri
yang belum tentu sesuai kepentingan nasional.
Perbedaan kepentingan itu sudah menjadi isu nasional dan sangat memprihatinkan.
Berbagai fakta menunjukkan, kebijaksanaan yang diterbitkan terkadang malah
melemahkan potensi nasional. Hal ini terutama dapat dilihat dari iklim di
sektor investasi yang sangat liberal. Atas nama globalisasi, investor asing
leluasa menguasai sektor-sektor vital seperti pertambangan, telekomunikasi,
perbankan bahkan hingga eceran. Memang pemerintah memperoleh pajak, tetapi
berapa kerugian yang ditimbulkan akibat kebijaksanaan yang liberal itu.
Begitulah, kita melihat ketimpangan yang mendasar. Para anak didik didorong
untuk meraih angka kelulusan yang meningkat dari tahun ke tahun, namun setelah
itu tidak mempunyai kepastian. Bila dilihat dalam bentuk piramida, mereka yang
berada di tengah hingga ke puncak umumnya adalah anak orang tua yang
diuntungkan dari strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Sulit bagi
anak lain untuk menerobos ke atas sebab tangga-tangga yang tersedia sedikit dan
diperebutkan.
Inilah ironi di tengah kegemaran berwacana. n
