Negosiasi Maupun Perang Tetap Arab Palestina Kalah !!!
Syarat Mutlak menjadi anggauta UN adalah menjunjung perdamaian dunia bukan
menegakkan Syariah Islam membasmi Yahudi dan menghapus Israel dari peta bumi.
Dasarnya memang Arab Palestina tidak punya akar kuat diwilayah ini, sehingga
dengan cara negosiasi ataupun cara perang tetap tidak bakalan menang. Penduduk
pribumi yang mayoritas Yahudi ini bukan berasal dari Eropah seperti yang banyak
dikhotbahkan didunia Islam, karena orang2 Yahudi yang datang dari Eropah maupun
seluruh dunia justru berdatangan masuk ke Israel setelah mendapatkan izin resmi
berimmigrasi ke Israel setelah negara ini merdeka ditahun 1948.
Akhirnya Abbas mengakui juga bahwa tanah Israel memang sejak zaman sebelum
merdeka sudah dihuni mayoritas orang2 Yahudi, dan orang2 Yahudi ini yang juga
memerangi Inggris untuk mendapatkan kemerdekaannya dan juga mempertahankan
tanah ini dari keroyokan negara2 Arab disekitarnya.
Pengakuan Abbas mengundang caci maki dari rakyat Arab Palestina kebanyakan yang
menuduhnya mengkhianati sejarah rekayasa bahwa bumi Israel adalah milik Arab
Islam.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100619/ap_on_re_mi_ea/ml_palestinians_failing_fatah
"We are in crisis because we couldn't make peace and can't make war, we
couldn't achieve our national rights by negotiations or by war," said Hatem
Abdel Khader, a senior Fatah member.
Umat Islam dicekoki pemahaman yang salah, se-olah2 karena Hamas memenangi
pemilu dianggapnya sudah "Demokratik" dan syah secara Internasional untuk
diakui sebagai negara yang berdaulat. Jelas tidak benar, karena yang dimenangi
oleh Hamas itu hanyalah suara untuk legislative padahal untuk eksekutif-nya
justru dimenangi oleh Abbas.
Kesalahan fatal lainnya adalah bahwa "Demokrasi" itu artinya hak untuk
menentukan nasib bangsanya sendiri, bukan berarti berhak menentukan bangsa lain
seperti yang dianut oleh Hamas bahwa kemenangannya ini mengharuskan dunia
Internasional memberi bantuannya untuk menumpas dan memusnahkan Israel.... ini
bukan arti "Demokrasi".
Sekarang sudah lewat 17 bulan dimana pemerintahan Hamas dan Abbas sudah
mengalami expired tidak berlaku lagi karena pemilu yang baru harus kembali
diadakan. Namun kedua pihak menundanya, selain tidak ada biaya, juga masing2
takut kalah dari pihak lainnya. Sekarang muncul lagi kekuatan independent
dibawah Fayah sehingga baik Abbas dan Hamas makin tidak yakin bisa menang.
Namun siapapun yang menang, tetap tidak akan mendapatkan pengakuan kalo tujuan
kemerdekaan Arab Palestina ini untuk memusnahkan negara tetangganya Israel.
Karena salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara
adalah menjunjung perdamaian dunia bukan memusnahkan negara tetangganya seperti
yang diwajibkan dalam Syariah Islam.
Jadi sekali lagi saya tekankan disini, NEGARA PALESTINA MUSTAHIL BISA BERDIRI
karena mayoritas rakyatnya bertujuan menegakkan Syariah Islam yang membasmi
Yahudi dan menghapus negara Israel dari peta bumi ini. Tidak ada kompromi
dalam persyaratan mutlak ini.
Fatah, Hamas, maupun Fayad sama2 tidak berani terlalu ekstreem menyalahkan satu
dengan yang lain, namun satu hal yang pasti, mereka masing2 memiliki
pengikutnya masing2 yang tidak mungkin bisa dipersatukan dalam satu front untuk
membicarakan pembentukan Palestina dengan Israel. Ketiga pihak sama2 takut
terhadap hasil pemilu kalo jadi dilaksanakan.
Meskipun Fatah dan Fayad bersedia mengakui Israel, namun suara mayoritas justru
mendukung Hamas yang bertekad membantai Yahudi dan merebut tanah Israel untuk
menjadi negaranya yang berdasarkan Syariah Islam.
Jadi umat Islam sedunia harus menyadari, bahwa tujuan Hamas meskipun merupakan
keinginan rakyatnya, tetap merupakan PELANGGARAN AZAS DEMOKRASI yang menjunjung
perdamaian, bukan menjunjung penumpasan etnis dan menghapuskan negara yang
resmi diakui dunia.
Sekali lagi saya tekankan, negara2 maju termasuk negara Barat tetap konsekuen
menjunjung Demokrasi untuk ditegakkan di Palestina bukan menjunjung Syariah
Islam yang anti-Demokrasi.
Umat Islam sedunia harus memahami arti Demokrasi yang sebenarnya adalah
menjunjung perdamaian dan menjunjung hak rakyat untuk memilih bentuk negara
dimasa depannya..... Jadi bukan memilih bagaimana cara menghancurkan negara
tetangganya dan membantai habis etnik Yahudi dari muka bumi ini... ini bukan
Demokrasi namanya.
Jangan diartikan bahwa negara Barat mengabaikan Demokrasi yang berlaku di
Palestina.... itu bukan Demokrasi karena Demokrasi cuma menentukan masa depan
bangsanya sendiri bukan menentukan masa depan bangsa tetangganya yang harus
dimusnahkan dan menghapuskan negara tetangganya dari peta bumi ini.
Pemimpin Palestina harusnya mampu membimbing dan mendidik pemahaman ini kepada
rakyatnya, bukan sebaliknya memanfaatkan sentimen agama dalam Islam untuk
dijadikan landasan cita2 politiknya. Seorang pemimpin harus mampu menanamkan
pemahaman yang benar kepada rakyatnya, bukan sebaliknya memutar balik kebenaran
menjadi kesalahan fatal untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari
kepercayaan rakyatnya yang salah ini.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
