Reflekis : Di Jepang ada kata "gomenasai" [ma´af]. Kata ini atau permintaan maaf diucapkan oleh pemimpin perusahaan atau juga pada para politikus di depan umum. Lihat saja kepada pemilik dan pemimpin perusahaan Toyota datang dari Japengan meminta maaf di d kongres USA.
Hatoyama, waktu pemilihan umum bahwa dia berjanji akan batalkan kontrak pangkalan militer US di pulau Okinawa, hal ini tidak dapat digenapi dan terpaksa harus harus berhenti dengan permintaan maaf. Di Indonesia tidak ada tradisi ini. Di Indonesia waktu pemilu macam-macam janji diucapkan, setelah dipilih oleh rakyat dan kursi empuk kekuasaan diduduki, janjinya dilupakan dan bukan itu saja malah menjadi bunglong korupsinya. Dari pemilu ke pemilu oknom-oknom yang sama muncul untuk dinominasikan sebagai wakil rakyat. Contoh klasik paling jelas, lihat saja pada Soeharto dan konco-konconya serta para pendukungnya tak pernah minta maaf atas pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan. Tingkah laku ini juga diteruskan pemerintahan sekarang rezim kekuasaan SBY dan konco-konconya. Salah satu faktor, mungkin pembunuhan, kebencian atau kesalahan dibenarkan oleh agama menyebabkan orang tidak perlu melakukan permintaan maaf atau merasa menyesal atas tindakan yang merugikan sesama mahluk manusia. http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59943:mampukah-indonesia-mengikuti-tradisi-politik-jepang&catid=78:umum&Itemid=139 Mampukah Indonesia Mengikuti Tradisi Politik Jepang? Oleh : Harry Veryanto Sihite di Indonesia, budaya kepemimpinan serta budaya politik masih saja menyisakan sejumlah masalah besar. Kendati bangsa ini sudah lama mendeklarasikan kemerdekaannya, namun hingga kini upaya pengisian kemerdekaan itu melalui pencerminan sikap dan perilaku, khususnya para pemimpin bangsa ini tetap saja belum mengalami perubahan. Tradisi mempertahankan kekuasaan kendati sudah diambang kesalahan tetap saja dipertahankan. Bahkan yang dicari bukannya solusi, tetapi alasan pembenaran agar mereka terhindar dari jerat hukum yang sedang melilitnya. Berbeda jauh misalnya kalau dibandingkan dengan Jepang. Penulis melihat perbandingan yang cukup kontras ini setelah baru-baru ini seorang pemimpin Jepang mengundurkan diri karena menganggap telah gagal dalam menjalankan amanah tugasnya. Adalah giliran Yukio Hatoyama yang memberi pelajaran itu. Kegagalannya memenuhi janji kampanye, yakni memindahkan pangkalan militer AS di kawasan penduduk padat di kepulauan bagian selatan, Okinawa, ke kawasan pantai yang lebih sepi di pulau itu, serta skandal pendanaan politik yang melibatkan dirinya bersama Sekjen Partai Demokratik Jepang Ichiro Ozawa, menjadi alasan bagi Perdana Menteri (PM) Jepang itu mengundurkan diri. Hatoyama merupakan PM Jepang keempat yang mengundurkan diri dalam empat tahun terakhir. Hatoyama memenangi Pemilu Agustus 2009 berkat janjinya memindahkan Pangkalan Futenma milik AS di Okinawa atas desakan warga setempat. Namun, meski baru 8 bulan memimpin, dia memutuskan mundur karena tak berhasil menepati janji. Akhir-akhir ini PM Jepang itu memang terus mendapat tekanan. Bahkan berdasarkan jajak pendapat beberapa media setempat, 61 persen dari responden menolak kabinet Hatoyama. Apa yang dilakukan Hatoyama dan beberapa perdana Menteri "Negeri Matahari Terbit" sebelumnya sangat bertolak belakang dengan yang diperlihatkan kebanyakan pemimpin di Nusantara. Di Indonesia, seorang pemimpin akan berjuang dengan berbagai cara mempertahankan kedudukannya, meski nyata-nyata gagal memenuhi janji dan tak habis-habisnya mendapat penolakan dari masyarakat, serta didemo dan dihujat. Bahkan pemimpin di negeri ini cenderung menjadikan kekuasaan turun-temurun, berlanjut ke istri, anak, dan saudara. Tidak salah apabila ada pendapat bahwa urat malu para pemimpin di Indonesia sudah putus. Meski nama mereka berulang kali disebut-sebut terkait penyelewengan uang negara, diduga melakukan hal-hal terkait korupsi, tak satupun di antaranya yang bersedia mundur atau hanya sekadar meletakkan jabatan untuk sementara hingga kasus mereka terang benderang. Bahkan ketika bukti sudah kuat dan vonis sudah jatuh, tak sedikit di antara pemimpin yang jelas-jelas bobrok tetap keukeuh menyatakan diri mereka tidak salah. Pernah Ada Di Indonesia, budaya semacam itu memang pernah ada. Adalah Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, yang telah menunjukkan jiwa dan semangat dari budaya politik itu. Dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Pengunduran diri itu setahun sebelumnya sudah diajukan. Hatta tidak ingin terhanyut dalam kekuasaan yang mulai tidak dikontrol lagi karena demokrasi mulai dibelokkan Soekarno menjadi demokrasi terpimpin. Setelah Hatta resmi mundur, dwitunggal Soekarno- Hatta yang telah melekat di hati rakyat selama lebih satu dasawarsa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 retak. Setelah itu, Soekarno melenggang sendiri sebagai presiden tanpa didampingi wakilnya hingga akhir kekuasaan dan akhir hidupnya. Dalam konteks berbeda, Soeharto juga mengundurkan diri sebagai presiden kedua RI di masa jabatan keenam, 21 Mei 1998, setelah aksi mahasiswa besar-besaran dalam gelombang reformasi yang tidak bisa dihindari. Keputusan Soeharto sangat berbeda dengan apa yang diambil Hatta. Soeharto mundur karena tekanan dan desakan, sedangkan Hatta karena inisiatif sendiri dan diajukan beberapa kali. Dalam banyak aspek, masa pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru justru banyak mematikan budaya politik yang telah ditanam para pendiri bangsa. Praktis, masa Orde Baru telah mengubah tradisi dan budaya politik Indonesia yang membekas hingga sekarang meskipun reformasi telah menjungkirbalikkan sistem dan tatanan politik lama. Tapi, budaya instan, korup, dan mengutamakan jabatan dan kepentingan kelompok makin kentara. Tidak heran apabila dampak dari budaya instan dan korup di kalangan pejabat dan penyelenggara negara membuat mereka mempertahankan jabatan mati-matian. Meskipun ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan indikasi melakukan korupsi, mereka tidak mau mundur. Ironisnya, mereka terus berdalih dan mencari pengacara hebat untuk membela perbuatan dan mempertahankan kekuasaan. Mereka pun berdalih mundur bukan budaya Indonesia. Pelajaran politik berharga dari Jepang perlu direnungkan para pejabat dan penyelenggara negara. Karena itu, seharusnya para pemimpin Indonesia belajar ke Jepang untuk membangkitkan kembali "urat malu". Pemimpin bangsa ini seharusnya terketuk dan sadar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan, bukannya dijadikan untuk aji mumpung, berbuat sesuka hati, apalagi untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dengan berbagai cara guna dimanfaatkan sampai tujuh keturunan. Agar seorang pemimpin benar-benar amanah, maka budaya malu memang harus selalu dijaga. Sebagai sesama bangsa Timur, pemimpin di Indonesia seharusnya malu atas apa yang dilakukan pemimpin dari Jepang yang dengan sportif dan dalam waktu singkat melepas jabatan karena tak berhasil memenuhi janji. Beberapa pemimpin negara Eropa saja-yang menurut anggapan bangsa Timur tak memiliki latar belakang budaya malu-ada yang berani mundur dari jabatan, tentunya sudah sangat keterlaluan apabila pemimpin Indonesia tetap ngotot menguasai jabatan hanya karena alasan dipilih rakyat, meski tak mampu berbuat apa-apa. Bukti banyak pemimpin di Indonesia tak mampu memenuhi janji mereka sendiri sudah cukup banyak. Tapi nyatanya, kita belum pernah mendengar seorang pemimpin Indonesia mundur dengan alasan tak mampu menepati janji. Jika pun ada yang "cabut", itu karena alasan lain, termasuk karena dimundurkan atasannya. Pemimpin di negeri ini lebih banyak yang berani malu ketimbang yang amanah. Buktinya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap marak. Sanggupkah bangsa ini keluar dari jerat korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.? Tentu jawabannya akan terlihat secara nyata bila negeri ini mampu menjadi pewaris tradisi politik Jepang, tradisi mundur bila ternyata gagal mengemban amanah rakyat. *** Penulis adalah Mahasiswa FH Universitas HKBP Nommensen.
