Refleksi : Harga sembako naik adalah wajar, jadi jangan mengeluh sekalipun ikat pingang harus dikencangkan!
http://nasional.kompas.com/read/2010/08/06/09543077/Presiden.Wajar.jika.Ada.Kenaikan.Harga-4 Kebutuhan Pokok Presiden: Wajar jika Ada Kenaikan Harga Jumat, 6 Agustus 2010 | 09:54 WIB RUMGAPRES/ ABROR RIZKI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar terjadi kenaikan harga pada satu atau dua bahan kebutuhan pokok saat permintaan masyarakat meningkat. Kenaikan juga perlu dimaklumi jika terjadi pada komoditas pertanian dan memberi tambahan penghasilan bagi petani. "Kadang-kadang ada komoditas pertanian, yang petani itu mendapat untung setahun sekali, ya anggaplah itu rezeki," ujar Presiden ketika membuka Rapat Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dengan gubernur dan ketua DPRD se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/8/2010). Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat tidak melonjak terlalu tinggi menjelang bulan Ramadhan hingga Lebaran nanti. Meski begitu, perlu dipahami pula, apabila kenaikan harga terjadi dalam batas wajar, terutama untuk komoditas pertanian. "Kita tahu setiap mendekati hari Lebaran terjadi gejolak harga, itu bisa dijelaskan," ujar Presiden. Menjelang Lebaran, kata Presiden, permintaan bahan konsumsi rumah tangga meningkat. Kenaikan harga pasti terjadi jika suplai barang di pasar tetap. "Karena itu, terhadap bahan-bahan pokok yang utama, manakala kenaikannya tidak wajar, menteri terkait bekerja sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota, laksanakanlah operasi pasar, dengan demikian terjadi stabilisasi harga," ujar Presiden Yudhoyono. Ruang fiskal terbatas Pada bagian lain, Presiden Yudhoyono juga meminta pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menyusun dan mengelola APBN dan APBD yang lebih sehat, berkualitas, dan berkesinambungan. Perbaikan kualitas anggaran negara dan daerah ini didorong kebutuhan akan belanja pembangunan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama pemerintah masih terkendala oleh ruang fiskal yang sangat terbatas karena komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib, seperti transfer ke daerah, belanja pegawai dan barang, subsidi, serta pembayaran bunga utang. Di sisi lain, penyerapan APBD dan APBN belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, pemulihan perekonomian global juga belum menentu. Raker yang berlangsung satu setengah hari, berakhir pada Jumat siang ini, dihadiri pula oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan badan usaha milik negara, serta anggota Komite Inovasi Nasional dan Komite Ekonomi Nasional. Saat membuka raker, Presiden Yudhoyono menegaskan, raker pemerintah pusat dengan para gubernur dan ketua DPRD tingkat provinsi se-Indonesia kali ini berbeda dengan dua raker sejenis yang digelar Februari 2010 di Istana Cipanas dan April 2010 di Istana Tampaksiring, Bali. "Tiap rapat kerja ada agenda yang definitif, kemudian kita hilangkan hal-hal yang bersifat seremonial, ada output atau hasil," ujar Presiden. Raker pertama di Cipanas menghasilkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pembangunan nasional dan raker Tampaksiring menghasilkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan berkeadilan serta 10 arahan Presiden. Penyerapan anggaran Presiden Yudhoyono mengingatkan, diterbitkannya inpres pada kedua raker sebelumnya itu menandai ada proses kebijakan yang tidak lagi bersifat top-down. Raker di Bogor, menurut Presiden, diadakan dengan pertimbangan hasil evaluasi atas efektivitas pembangunan di seluruh Tanah Air, termasuk penggunaan anggaran negara. Penyerapan anggaran tahun ini, baik pada tingkat pusat maupun daerah, menurut Presiden, memerlukan koreksi dan perbaikan. Presiden juga menegaskan, penataan dan perbaikan diperlukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum tetap dapat dilakukan dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Presiden mengingatkan, keseluruhan pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kota, atau kabupaten merupakan satu kesatuan utuh yang dipimpin oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Meskipun kepala daerah dipilih melalui sistem pemilihan langsung, hal tersebut tidak meniadakan tanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. APBN yang sehat Pada raker di Bogor ini, para gubernur dan ketua DPRD provinsi mengikuti pemaparan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tentang perkembangan ekonomi makro. Berikutnya, pemaparan Menteri Keuangan Agus Martowardojo tentang APBN yang sehat dan berkesinambungan menjadi agenda kedua. "Dengan penjelasan tentang APBN ini, saya sungguh berharap semua yang hadir, utamanya para pimpinan di daerah, mengetahui kebijakan dasar APBN kita serta mengetahui kemampuan dan batas kemampuan untuk membiayai, baik pemerintahan umum maupun pembangunan," ujar Presiden Yudhoyono. Agenda ketiga dalam raker diisi dengan pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana tentang perencanaan dan pengelolaan APBD. Agenda keempat atau terakhir adalah pemaparan dan pembahasan tentang langkah percepatan penyerapan anggaran serta revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Pada semua agenda kegiatan raker tersebut pemaparan diikuti dengan diskusi. (DAY)
<<1509487p.jpg>>
