http://berdikarionline.com/editorial/20100809/terorisme-lagi-dan-kebiasaan-%E2%80%98mengalihkan%E2%80%99-isu.html
Terorisme Lagi dan Kebiasaan 'Mengalihkan' Isu
Senin, 9 Agustus 2010 | 2:04 WIB
Editorial
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengadukan pada rakyat
persoalan ancaman "pihak teroris" terhadap dirinya. Berita ini menjadi headline
di sejumlah media massa nasional, dan kemudian diikuti ramai berita penangkapan
dua orang tersangka teroris di Bandung, Jawa Barat (Minggu, 08/08). Seperti
yang sudah-sudah, masalah terorisme, terutama ketika diungkapkan oleh seorang
presiden, langsung mendapat pemberitaan masif dari media massa. Padahal
pernyataan itu hanya sebuah pernyataan pendek yang tak bermakna apa-apa, baik
bagi penyelesaian masalah terorisme itu sendiri maupun bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Pilihan pemerintahan SBY-Boediono untuk berada di blok propaganda anti-teorisme
yang dilancarkan Amerika Serikat (AS), mengandung konsekuensi politik regional
atau internasional, dan nasional sekaligus. Di tingkat nasional, masalah
terorisme telah berhasil menciptakan keresahan dan perpecahan. Lebih jauh, isu
ini diduga telah dijadikan "isu sampingan" yang sesekali bisa dimunculkan,
khususnya, ketika pemerintah mulai terdesak oleh tuntutan-tuntutan rakyat yang
tak kunjung bisa dijawab. Persoalan rakyat yang nyata telah dipaksa menyingkir
dari pembahasan, entah untuk sementara atau selamanya. Siklus pemberitaan
menampilkan masalah rakyat yang datang dalam kesimpangsiuran, menumpuk kusut,
dan pergi tanpa kesimpulan atau penyelesaian yang jelas. Sampai di sini,
pragmatisme politik media massa berlangsung mutual dengan politik berkelit
penguasa. Penguasa ingin menghindar dari masalah rakyat, sementara media massa,
terutama korporasinya, menghasilkan sensasi berita untuk meraup keuntungan
konsumen.
Dalam sebuah negeri yang besar dan beragam seperti Indonesia kompleksitas
persoalan merupakan konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan. Namun seorang
presiden, sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, sepatutnya
mengenal setiap persoalan dan mengetahui hal prioritas yang paling dituntut
oleh rakyat. Bisikan dari intelejen tak semestinya ditelan mentah-mentah di
hadapan rakyat, apalagi kebenaran bisikan tersebut tak bisa
dipertanggungjawabkan. Demikian halnya media massa yang cukup kritis mengangkat
persoalan rakyat, namun pada saat yang sama telah berperan sebagai mitra
propaganda penguasa. Tidakkah pengalaman jurnalistik di lapangan selama ini,
dan hasil penelitian para pakar, telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan
masalah buatan, sebagai bagian dari proyek propaganda anti-tetoris dari
imperialisme Amerika Serikat.
Sebelum isu terorisme ini dihadirkan lagi di Ciwidey kemarin, berbagai
persoalan yang tengah didesakkan belum memperoleh jawaban. Karena itu kami
mendesak pemerintah agar segera kembali pada persoalan-persoalan tersebut, dan
membawasertakan jawaban-jawaban yang tegas, sederhana, dan kongkrit. Pola
kehadiran isu terorisme, yang muncul di kala pemerintah terdesak secara opini,
menciptakan anggapan bahwa terorisme adalah isu yang mengada-ada. Bahkan muncul
ungkapan satir, bahwa tanpa isu tersebut dibesar-besarkan oleh media massa,
kehidupan rakyat miskin sendiri sudah dibuat menyerupai teror dalam pengertian
yang luas. Sedangkan terhadap media massa, kami himbau untuk lebih cermat dalam
mengemban tanggungjawab sosialnya. Hal-hal krusial seperti masalah kenaikan
harga barang, kemiskinan, dan situasi kebangsaan yang terpuruk agaknya lebih
penting, ketimbang keluh-kesah presiden yang tak diketahui kebenarannya.
