Refleksi : Kalau benar Malaysia cerdik berarti pihak yang dimanfaatkan itu
kurang pintar atau kasarnya goblok, padahal kalau dilihat pemegang kekuasaan
di NKRI baik bidang exekutif maupun judkatif semuanya berada pada oknom-oknom
bergelar ilmu pengetahuan. Mengapa sekalipun mempunyai gelar-gelar indah ini,
seperti sang Presiden itu doktor ekonomi, MA dalam management, belum lagi kalau
dihitung pangkat jenderalnya serta bintang-bintangnya dapat dimanfaatkan oleh
pihak seperti Malaysia dan rakyat dikorbankan?
Ada hal yang barangkali patusut dipahami dari pandangan langitan, Indonesia dan
Malaysia itu sama arusnya, jadi buat apakah tidak aneh bila diributkan?
Mungkin saja kelimpahan berkat dianugerahkan kepada Malaysaia dan oleh karena
itu dikehendaki untuk dikirim begitu banyak tenaga kerja murah tanpa
perlindungan hukum hak pekerja selaknya sesuai praxis internasional. Apapun
jerit kaum pekerja ditoleransi oleh penguasa NKRi. Toleransi ini juga bisa
dilihat pada situasi TKI di Timur Tengah.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=23465
2010-08-23
Cerdiknya Malaysia Manfaatkan Laut Indonesia
Oleh : Victor PH Nikijuluw
Semporna adalah sebuah kota kecil di pantai timur Sabah, Kalimantan Utara.
Berjarak kira-kira 108 kilometer dari Tawau, kota ini dapat dengan mudah
dicapai dengan mobil melalui jalan mulus seperti jalan tol. Di Tawau ada
lapangan udara yang memudahkan wisatawan mancangera datang ke kota ini, dan,
tentu saja ke Semporna. Juga di Tawau, ada banyak orang Indonesia yang hidup
dan bekerja. Tersedia kapal feri dari Tawau ke Nunukan. Tetapi di Semporna,,
tidak begitu banyak orang Indonesia hidup di sini, kecuali nelayan asal
Kalimantan Timur yang sering datang menjual ikan hasil tangkapannya di
pelabuhan perikanan di jantung kota itu. Namun, sungguh tidak mudah membedakan
antara nelayan Indonesia dan Malaysia di Semporna. Mereka sudah saling membaur.
Apa hebatnya Semporna? Ternyata ini adalah kota tujuan wisata bahari yang cukup
bergengsi di Malaysia Timur. Sebagian besar bisnis di Semporna ada kaitannya
dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti. Kendati hanya memiliki beberapa
hotel berbintang, namun penginapan atau hotel kelas melati cukup banyak
tersedia di kota ini. Restoran seafood, money changer, dan travel agent
bertebaran di sepanjang jalan kota. Semporna juga memiliki banyak perusahaan
yang menawarkan jasa diving, snorkeling, serta wisata eksklusif yaitu berdiam
atau menginap di pulau kecil yang terasing atau terpencil letaknya.
Pelancong dunia datang ke Semporna, di antaranya untuk menikmati pulau Sipadan
dan Ligitan. Kedua pulau ini, yang dahulu milik Indonesia, sekarang adalah
bagian dari teritorial kota Semporna. Kedua pulau ini adalah icon pariwisata
Malaysia, mesin utama penggerak ekonomi Semporna.
Sipadan dan Ligitan sudah dipromosi Malaysia sebagai miliknya sejak tahun
1970-an, jauh sebelum Indonesia kalah dalam persidangan perebutan kedua pulau
ini di mahkamah internasional. Itulah kepandaian Malaysia yang memanfaatkan
ignoransi Indonesia.
Pemberitaan yang luas tentang perebutan atas status pemilikan kedua pulau
tersebut ternyata menjadi ajang promosi gratis. Maka wajar, ketika sesudah
diputuskan mahkamah internasional sebagai bukan milik Indonesia tetapi
Malaysia, pelancong pun antri datang ke kedua pulau kecil ini . Dengan kehendak
politik serta keseriusan sektor swastanya, Malaysia kemudian mengelola,
mengembangkan dan memanfaatkan kedua pulau ini sebagai tujuan wisata eksklusif
yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.
Sangalaki
Ternyata bukan Sipadan dan Ligatan saja yang dijual Malaysia melalui promosi
sistemik melalui berbagai media komunikasi. Dengan basis di kota Semporna,
mereka juga menjual jasa kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke pulau-pulau
kecil yang dimiliki Indonesia. Sepertinya, kejadian ini tidak dipahami, tidak
diketahui, atau bahkan sengaja dibiarkan oleh pihak Indonesia.
Pulau-pulau yang dijual jasanya tersebut adalah Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban,
Pulau Maratua, dan Kepulauan Derawan yang terletak jauh di selatan Semporna
yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Karena permintaan sektor pariwisata dunia yang terus berkembang serta
keterbatasan ruang dan sumberdaya di wilayah Semporna maka Malaysia pun menoleh
ke selatan, masuk jauh ke wilayah Indonesia, menjual jasa keindahan luar biasa
yang ada di pulau-pulau Indonesia itu. Setiap hari, selalu ada kapal pesiar
yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Mereka
umumnya terbang dari negaranya via Kuala Lumpur atau Singapura kemudian ke Kota
Kinibalu, ke Tawau dan melalui darat ke Semporna. Jadi pasti bahwa, wisatawan
mancanegara itu tidak tahu tentang kota-kota seperti Jakarta, Balikpapan,
Berau, atau Nunukan.
Jasa yang ditawarkan pihak Malaysia ini tentu saja dapat memberi dampak positip
bagi perkenomian lokal di Kabupaten Berau. Namun hal ini hanya terjadi bila
wisatawan membelanjakan uangnya di pulau-pulau ini. Bila mereka menginap di
rumah penduduk maka dampak positip bisa juga dinikmati penduduk. Memang ada
beberapa hotel yang berbentuk small island resort di pulau-pulau ini. Entah
siapa pemiliknya, pengusaha Indonesia atau Malaysia. Dari harga berbagai paket
wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan di Semporna, tampaknya sangat kecil
dampak kegiatan pariwisata ini terhadap ekonomi lokal Indonesia.
Di berbagai informasi dalam bentuk brosur, stiker, atau poster yang
dibagi-bagikan di Semporna, tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa
pulau-pulau itu adalah milik atau terletak di wilayah Indonesia. Hanya
dikatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Borneo Island. Memang
tidak salah informasi tersebut. Sebagian kecil pulau Borneo (Kalimantan) pun
adalah milik Malaysia. Tetapi bagi wisatawan asing, mereka mungkin tidak paham
dan tidak berpikir, pulau-pulau itu berada di bagian Borneo yang masuk wilayah
Indonesia. Jika demikian adanya maka ini adalah suatu kecerdasan Malaysia,
sekaligus adalah kebodohan dan ketidaktahuan Indonesia.
Ada satu perusahaan perjalanan di Semporna yang mengoperasikan suatu kapal
pesiar mewah dengan menggunakan nama "Celebes". Kantor pusat perusahaan
tersebut terletak di Kota Kinibalu bukan di Celebes (Sulawesi). Ternyata juga
tidak ada bisnis perusahaan ini yang berlokasi di pulau Sulawesi. Mungkin
perusahaan ini dimiliki oleh orang asal Sulawesi yang kini menjadi warga negara
Malaysia dan bermukim di Kota Kinibalu. Mungkin juga karena wilayah bisnis atau
operasi kapal pesiar ini adalah di Celebes Sea (laut Sulawesi). Akan tetapi
penggunaan kata Celebes ini juga menarik untuk ditafsirkan.
Apakah wisatawan asing masuk ke wilayah pulau-pulau kecil Indonesia itu secara
syah? Apakah mereka diwajibkan perusahaan Malaysia untuk memiliki visa
Indonesia? Adakah kontrol oleh petugas imigrasi Indonesia di perbatasan, di
tengah laut? Tidak ada jawaban pasti. Mungkin saja ada. Mungkin juga tidak.
Kelola Sendiri
Dengan ketidakpastian tentang dampak kegiatan perusahaan-perusahaan Malaysia di
pulau-pulau kecil Indonesia ini serta kecenderungan arogansi, agresifitas dan
ekspansionis Malaysia memanfaatkan suberdaya alam milik Indonesia maka tidak
ada alternatif selain sekarang ini juga pemerintah Indonesia harus menghentikan
kegiatan ini.
Di lapangan, aparat harus bertindak tegas, menegakkan hukum nasional dengan
visi mempertahankan kedaulatan NKRI. Luka hati karena kekalahan Indonesia atas
Sipadan dan Ligitan tidak akan tersembuhkan. Demikian pula, ulah Malaysia di
kawasan Ambalat, yang tidak jauh dari pulau-pulau kecil ini, tidak akan
terlupakan. Jangan sampai dominasi ekonomi oleh Malaysia di kawasan pulau-pulau
kita ini menjadi embrio bagi tumbuhnya dominasi dalam dimensi yang lebih besar
dan lebih kompleks di hari kemudian.
Karena itu pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan berusaha yang
seluas-luasnya bagi pengusaha nasional menanam modalnya di sini. Pemerintah
Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau patut menyiapkan daerahnya sebagai tujuan
dan transit bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pulau-pulau kecil
ini. Insentif bagi pengusaha lokal harus diberikan. Masyarakat di Berau dan
penduduk pulau-pulau kecil ini harus diberdayakan untuk mengembangkan UKM yang
ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti.
Transportasi dan komunikasi yang selalu menjadi kendala tentu saja harus
diatasi. Wisatawan mancanegara harus bisa mencapai Berau melalui Jakarta dan
Balikpapan, sama mudahnya bila mereka mencapai Semporna melalui Kuala Lumpur
dan Kota Kinibalu.
Sementara itu, perbankan patut memberi kredit modal usaha bagi pengusaha lokal
untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang ini. Dalih bahwa bisnis
ini tidak layak didanai perbankan tidak bisa diterima akan sehat. Bila
pengusaha dan UKM Malaysia saja bisa meraih dolar melalui bisnisnya dari
Semporna, tentu saja bisnis ini akan lebih menguntungkan dilakukan dari Berau.
Bila pengusaha Malaysia mampu, tentu saja pengusaha Indonesia tidak kalah
kualitasnya. Tinggal bagaimana Indonesia mau sungguh-sungguh memanfaatkan
peluang bisnis yang terbuka ini. Apakah Indonesia melihat keberadaan
pulau-pulau kecil ini, tidak saja sebagai suatu peluang ekonomi tetapi juga
sebagai kepentingan dan kedaulatan NKRI yang harus dilindungi.
Hari ini juga, Indonesia harus berbuat sesuatu. Ignoransi akan hal ini adalah
bom waktu yang berpotensi menggoyangkan martabat dan kedaulatan NKRI. Karena
dengan kecerdikannya, Malaysia akan terus memanfaatkan kelalaian dan kealpaan
Indonesia . Ini tidak boleh terus terjadi.
Penulis adalah Resource Economist Alumni Lemhannas KSA-16, Tahun 2009
