Krisis Pangan Arafah-Mina Berebut Makanan Akibat Penanganan Katering yang Kacau (GATRA/Asrori S. Karni)Lapar dan marah meledak saat wukuf di Padang Arafah. Pasokan makan buat 200.000-an jamaah haji Indonesia tersumbat. Mereka berada di gurun pasir yang jadi replika Padang Mahsyar itu sejak Kamis malam hingga Jumat petang pekan lalu.
Sukacita semula memenuhi perasaan jamaah karena berkesempatan menjalani haji akbar, haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Bila makbul, dijanjikan pahala 70 kali haji. Tapi momen istimewa itu, yang biasanya dipenuhi tangis istigfar dan khusyuk zikir-doa, kali ini diselingi jeritan lapar dan gelombang protes. Jamaah pontang-panting berburu nasi, tapi penjual sepi. Kalaupun ada, dagangan cepat ludes diserbu. Jamaah renta usia 60 tahun mengadu kepada duta besar (dubes) di Kantor Misi Haji Indonesia. "Ia menangis memikirkan ibunya yang jauh lebih tua di kemah," ujar Salim Segaf Al-Jufrie, Dubes RI untuk Arab Saudi, sambil terisak, Jumat siang. Atas lobi Dubes Salim, yang juga Koordinator Panitia Haji Indonesia di Arab Saudi, Gubernur Mekkah kemudian mengirim enam kontainer makanan ringan. Konsulat Jenderal RI Jeddah memasok mi instan dan memborong kurma. Memang tak semua jamaah larut dalam amarah dan keluh kesah. Saat Gatra berkeliling ke sejumlah kemah pada Jumat sore, banyak juga yang masih khusyuk melantunkan zikir berjamaah di tenda masing-masing. Mereka seperti tak hendak menyia-nyiakan waktu dan tempat mustajab tersebut. Ada pula yang mencari jalan keluar sendiri. Gatra berpapasan dengan jamaah asal Jakarta yang mendorong kursi roda berisi 85 kotak nasi. "Saya disumbang jamaah Thailand yang kelebihan makanan," katanya. Makanan itu akan dibagikan ke 160 jamaah sekemah, dimakan sepiring berdua. Semua ini gara-gara kegagalan PT AnA for Development memenuhi order katering. Perusahaan ini milik Pangeran Abdul Aziz bin Nawwaf bin Abdul Aziz (AnA), keponakan sekaligus menantu Raja Abdullah. Selama 24 tahun, urusan katering Arafah dan Mina dikelola maktab. Baru tahun ini dilepaskan dari maktab dan diserahkan ke perusahaan lain. Maktab adalah unit usaha swasta yang memberi layanan pemondokan dan bimbingan ibadah pada jamaah di Mekkah, Arafah, dan Mina. Ada 75 maktab yang mengurus 468 kloter jamaah Indonesia. Tiap maktab melayani rata-rata enam kloter, sekitar 2.500 jamaah. Kumpulan maktab bernaung di bawah asosiasi maktab bernama muasasah. Semua maktab untuk jamaah Indonesia dikoordinasikan Muasasah Asia Tenggara. Di antara pertimbangan pindah ke AnA, karena tarifnya lebih murah. Untuk sehari di Arafah dan empat hari di Mina, AnA menyediakan 16 kali makan dengan harga SR 250 (per porsi SR 15,6 atau Rp 39.000). Sedangkan maktab meminta SR 300 dengan 15 kali makan (per porsi SR 20 atau Rp 50.000). "Penetapan AnA semula dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan jamaah sesuai kesanggupannya," tulis Nursamad Kamba, Ketua Panitia Haji, dalam surat penjelasan dan permohonan maafnya. Klaim kesanggupan AnA terlalu ambisius. Bandingkan, bila satu maktab hanya mengurus katering 2.500 orang, kini satu perusahaan AnA mau mengurus makan 205.000 orang. Pertanyaan kuncinya, mengapa perusahaan seburuk AnA bisa ditunjuk? Penetapan AnA tampak amat ceroboh. Menteri Agama Maftuh Basyuni sendiri saat berdialog dengan jamaah di kemah Mina mengakui. "Kami terjerumus dan salah menunjuk perusahaan ini," katanya. Penetapan ini juga memicu ketegangan kepentingan bisnis antara maktab dan perusahaan milik pangeran itu. Polemik kasus ini juga sempat mengemuka di media Saudi. Kementerian Haji semula terkesan memihak maktab, sementara Kementerian Dalam Negeri, sebagai panitia haji tertinggi, akhirnya "memenangkan" AnA. Krisis makanan di Arafah berlanjut hingga Mina. Pihak Indonesia akhirnya memutus kontrak dengan AnA dan mengembalikan katering pada maktab. Presiden mengintruksikan agar jamaah diberi ganti rugi SR 300 (Rp 750.000). Yang paling tahu duduk soal ini adalah Konsul Haji, Nursamad Kamba. Dialah penanda tangan kontrak dengan AnA. Dubes dan konjen dalam berbagai keterangannya juga mengindikasikan peran penting Konsul Haji dalam kontrak ini. Tapi, sejak kasus ini meledak, Nursamad menghilang seperti ditelan bumi. Di Jakarta, peristiwa ini memicu reaksi keras. Lembaga Konsumen Muslim Indonesia menunjuk Kantor Pengacara Eggi Sudjana & Partners untuk mengajukan gugatan class action. Eggi Sudjana, dalam jumpa pers yang digelar Selasa lalu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan semua berkas yang diperlukan. Namun pendaftarannya menunggu kepulangan jamaah haji. "Karena kami perlu 25 tanda tangan mereka," katanya. Pemerintah Indonesia, sebagai tergugat, diminta mengganti biaya perjalanan haji 189.000 jamaah yang dirugikan tersebut. Jumlah totalnya kira-kira Rp 5 trilyun. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituntut untuk bertindak tegas mencopot Menteri Agama Maftuh Basuni dan Konsul Haji Nursamad Kamba. Keduanya dinilai paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Menurut Eggi, kejadian ini sangat mencoreng muka Indonesia. Yang fatal, kata pengacara yang juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan itu, media yang terbit di Arab Saudi sebelumnya telah menyoroti masalah ini. Penyediaan katering jamaah haji Indonesia di Arafah dan Mina oleh satu perusahaan dinilai riskan. Dalam siaran persnya setebal empat halaman disebutkan telah terjadi kesalahan penanganan dalam penempatan petugas haji. "Menteri Agama diduga hanya melibatkan orang kepercayaan dalam mengambil keputusan penting," tulisnya. Di Gedung MPR/DPR, kasus ini juga menggelinding panas. Menurut anggota Komisi VIII DPR-RI, Said Abdullah, komisinya akan menggelar forum komisi khusus untuk membahas kasus katering tersebut. "Pemerintah harus punya penjelasan," katanya kepada Gatra. Menurut Said, komisinya akan mengangkat isu itu sebagai pokok pembahasan dalam forum pertanggungjawaban pelaksanaan haji, yang akan digelar pada pertengahan Januari ini. Laporan pertanggungjawaban itu memang sudah menjadi agenda tahunan antara DPR dan pemerintah. Kejadian ini, kata Said, dengan sendirinya akan menjadi perhatian utama DPR. Wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti keberadaan Konjen Haji Indonesia di Arab Saudi yang bertindak kurang profesional. Menurut dia, lembaga yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan haji ini masih dipenuhi orang lama. "Lembaga ini perlu direstrukturisasi. Banyak orang lama yang tidak paradigmatik," ujarnya. Kesalahan fatal seperti ini, katanya, harus dicari penyebabnya dan harus ditegakkan adanya reward and punishment. "Yang tidak kompeten harus ditarik ke Indonesia," katanya. Namun ia menolak wacana pemecatan Menteri Agama. "Itu kontraproduktif," tuturnya. Ia melihat, justru sekarang ini Departemen Agama sedang berbenah. Dari segi kebijakan, menurut Said, penyelenggaraan katering sebetulnya sudah on the track. Komisinya yang membawahkan manajemen haji sebelumnya merekomendasikan penunjukan perusahaan katering swasta. Sebelumnya urusan ini dimonopoli Muasasah Asia Tenggara. "Sayangnya justru jatuh ke pihak yang tidak bonafide," ujarnya. Bisik-bisik Gatra di kalangan petugas haji, "Ini gara-gara Konsul Haji jalan sendiri. Atasan dan bawahan tak diajak bicara," kata sumber Gatra. Ini upaya mencari kambing hitam atau kenyataan? Akan jelas bila Nursamad tampil memberi penjelasan terbuka. Seperti janjinya kepada wartawan di Madinah bulan lalu, "Saya selalu terbuka, tidak alergi dengan kritik." Asrori S. Karni (Arab Saudi) dan Mujib Rahman [Nasional, Gatra Nomor 8 Beredar Kamis, 4 Januari 2006]
