Senin, 11 Juli 2005

Pola Tender Pangkal KKN
Proyek Buku Gratis Cuma Kedok

Jakarta, Kompas - Proyek buku gratis di sejumlah daerah ternyata tidak lebih dari sekadar kedok pemerintah kabupaten/kota setempat agar tampak peduli pada sektor pendidikan.

Bupati/wali kota seolah-olah berupaya keras menyisihkan anggaran daerahnya sampai puluhan miliar rupiah untuk pengadaan buku pelajaran sekolah. Namun, sesungguhnya dana tersebut bukanlah anggaran daerah, melainkan block grant dari pemerintah pusat yang seharusnya langsung disalurkan ke sekolah.

Proyek seperti itulah yang menumbuhsuburkan praktik KKN karena ditenderkan ke penerbit. Lebih parah lagi, banyak buku pelajaran yang menumpuk karena ternyata materinya tidak sesuai kebutuhan sekolah. Bahkan, orangtua siswa tetap dipunguti ongkos pengadaan buku. Jadi, apanya yang gratis? tanya Ade Irawan, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), saat dihubungi hari Minggu (10/7).

Ade memaparkan evaluasi ICW seputar KKN perbukuan berkaitan dengan berlanjutnya praktik perdagangan buku di sekolah menjelang tahun ajaran baru 2005/2006. Hasil kajian ICW tersebut mengindikasikan bahwa janji pemerintahan untuk memangkas monopoli di bidang pengadaan buku pelajaran”sekaligus memberantas KKN di sektor pendidikan” belum sepenuhnya berjalan (Kompas, 9/7).

Secara umum, analisis Ade Irawan antara lain mengacu pada contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Batang (keduanya di Jawa Tengah), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Kota Bekasi (Jawa Barat). Namun, kasus serupa juga disinyalir juga terjadi di daerah lain.

Ia mengingatkan, sejak dua-tiga tahun lalu, Mendiknas (saat itu dijabat Abdul Malik Fadjar) sebetulnya telah mencanangkan kebijakan buku gratis ”satu buku satu siswa” dengan mengarahkan block grant perbukuan langsung ke sekolah. Kebijakan itu selaras dengan penegakan otoritas guru dalam manajemen berbasis sekolah (MBS).

Namun, hingga sekarang, dana block grant perbukuan tetap masih dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Kuatnya intervensi birokrasi kepada kepala sekolah dan guru dengan sendirinya mengerdilkan otonomi sekolah.

Menurut Ade, fenomena ini tak lepas pula dari kesalahkaprahan bupati/wali kota. Mereka berprinsip bahwa untuk kegiatan pengadaan barang, kepentingan publik yang bernilai ratusan juta harus ditenderkan. Mekanisme pengadaan buku yang nilainya sampai miliaran rupiah disamakan dengan pengadaan barang dan alat tulis kantor yang lazimnya bernilai batas bawah ratusan juta rupiah.

Bupati/wali kota dan aparat dinas pendidikan tidak sadar bahwa pengadaan buku pelajaran sekolah konteksnya berbeda dengan pengadaan barang dan alat tulis kantor. Lagi pula, dana pengadaan buku pelajaran bukan bersumber dari daerah, tetapi dari pemerintah pusat, urai Ade.

Terlepas dari transparansi mekanismenya, lanjut Ade, setiap tender selalu saja potensial diwarnai kekisruhan. Di Kota Bekasi, misalnya, muncul protes dari sejumlah penerbit yang dinyatakan tak lolos tender. Penerbit yang tidak lolos tidak dibekali rekomendasi oleh dinas pendidikan untuk mengedarkan buku terbitannya ke sekolah.

Ade menilai, kekisruhan itu tentu urusan penerbit dan dinas pendidikan. Namun, karena dampaknya telah menyentuh wilayah publik, maka masyarakat patut mengkritisinya.

Pembebanan harga buku kepada orangtua murid mengindikasikan adanya kalkulasi biaya tak wajar dari penerbit. Harga buku jadi mahal, dan ongkos tak wajar itu jadi tanggungan orangtua siswa, papar Ade.

Ade mendesak Mendiknas Bambang Sudibyo serius untuk mengawasi penyaluran block grant perbukuan. Masyarakat, kata Ade, butuh bukti dan bukan sekadar retorika.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Pusat Robinson Rusdi mengusulkan agar mekanisme tender dihapus saja. Ia setuju jika pengadaan buku pelajaran diserahkan saja kepada guru-guru di sekolah, seperti prinsip MBS.

Mekanisme tender telah menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan penerbit. Kecurigaan adanya suap kepada pejabat sulit dihindari, katanya.

Demi profesionalisme dunia penerbitan dan kepentingan publik, ia berencana membahas hal itu dalam sebuah pertemuan Ikapi tingkat pusat. (NAR)

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **




YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke