[Dharmajala] Desentralisasi Data Kemiskinan

Tue, 09 Aug 2005 20:12:13 -0700

Kompas, Rabu, 10 Agustus 2005

Desentralisasi Data Kemiskinan

Oleh: ALEXANDER IRWAN

Di meja kerja saya ada data-data mengenai orang miskin yang disertai dengan nama, RT/RW/desa di mana mereka tinggal, dan indikator kenapa mereka miskin. Data-data tersebut bukan berasal dari negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, atau Jepang, tapi dikompilasi oleh Pemda Kabupaten Jembrana (Bali), Kabupaten Enrekang (Sulsel), dan Kabupaten Sambas (Kalbar) untuk tujuan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memang sulit sekali dilakukan kalau data mengenai orang miskin hanya berupa persentase dari jumlah penduduk, baik itu di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, seperti yang sekarang dimiliki oleh BPS. Bagaimana mau mengatasi kemiskinan kalau yang namanya orang miskin itu seperti hantu: ada angkanya tapi wujud fisiknya tidak ada. Misalnya 15 persen dari penduduk di Kabupaten X adalah miskin. Tapi karena data persentase penduduk miskin tersebut diperoleh dengan metode sampling, tidak ada yang tahu siapa saja 15 persen penduduk yang miskin tersebut, tinggalnya di mana, jenis kelaminnya apa, dan yang paling penting adalah penyebab dari kemiskinan mereka.

Indikator pengeluaran perorangan atau keluarga, misalnya 1 dollar AS atau 2 dollar AS per hari tidak cukup. Data pengeluaran tersebut memang bisa dipakai untuk menunjukkan jumlah orang miskin, siapa dan tinggal di mana. Tapi data itu tidak bisa dipakai untuk melakukan upaya menarik orang keluar dari kemiskinan. Untuk bisa mengentaskan orang dari kemiskinan, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinannya.

Kalau penyebab kemiskinannya adalah karena tidak memiliki tanah pertanian, pemberian dana relokasi subsidi BBM tidak akan bisa menarik mereka keluar dari kemiskinan. Kalau penyebab kemiskinannya adalah fluktuasi harga produk pertanian, pemberian bibit jeruk tidak akan bisa menarik petani kecil yang mempunyai tanah perkebunan keluar dari kemiskinan. Kalau penyebab kemiskinannya adalah hubungan kultural yang menyebabkan sumber daya ekonomi dikuasai oleh laki-laki, bantuan dalam bentuk modal untuk usaha kecil tidak akan bisa menarik perempuan keluar dari kemiskinan. Kenyataan lapangan tidak sesederhana modeling ekonomi makro: dengan direalokasikannya sekian rupiah subsidi BBM, dengan sendirinya jumlah penduduk miskin akan turun sekian persen.

Bhinneka Tunggal Ika, demikianlah semboyan yang dijunjung Indonesia. Semboyan itu juga berlaku untuk masalah kemiskinan. Indonesia bukan hanya bervariasi dalam kondisi geografis dan ekonomisnya, tapi juga dalam kondisi politik dan sosialnya. Akibatnya, indikator kemiskinan tidak bisa hanya ditetapkan pada tingkat nasional dan diberlakukan secara umum. Contoh klasiknya adalah salah indikator kemiskinan yang dipakai pemerintah untuk menentukan penerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 1998- 2000, yaitu lantai rumah terbuat dari tanah. Indikator yang bias perkotaan ini tidak bisa dipakai untuk mengukur kemiskinan misalnya di Lombok Barat, di mana banyak penduduk yang rumahnya berlantai tanah tapi mempunyai ternak dalam jumlah yang cukup banyak. Karena itu, yang namanya indikator kemiskinan harus menggabungkan antara indikator nasional yang bisa diperbandingkan dan indikator lokal yang sesuai dengan fenomena kemiskinan di masing-masing daerah.

Berdasarkan kebhinnekaan fenomena kemiskinan di Indonesia, pendataan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sentralistis. Yang saya maksud dengan sentralistis adalah lembaga-lembaga nasional seperti BPS dan Bappenas menentukan indikator-indikator kemiskinan yang kemudian diberlakukan secara umum untuk mengidentifikasi orang miskin di segala penjuru Indonesia. Kalau pendekatan sentralistis itu yang dilakukan, bisa dipastikan identifikasi orang miskin tidak akan akurat, bukan saja dalam hal orang miskinnya, tapi juga penyebab kemiskinannya yang jelas beragam dari satu daerah ke daerah lainnya. Alhasil, upaya menarik penduduk keluar dari kemiskinan juga tidak akan berhasil.

BPS sendiri sekarang ini sedang menyelesaikan pilot project-nya di Sumba Timur untuk merumuskan indikator kemiskinan lokal, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pola ini yang seharusnya direplikasikan secara bertahap ke semua kabupaten/kota sehingga data tentang orang miskin bisa dipakai untuk mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan di tingkat nasional dengan sebuah kebijakan nasional, tapi harus dilakukan di tingkat kabupaten/kota.

Mekanisme kontrol

Memang selama ini ada ketidakpercayaan yang besar terhadap pemda dalam hal penentuan jumlah penduduk miskin. Banyak yang khawatir apabila pemda diberi wewenang untuk melakukan pendataan orang miskin, mereka akan melakukan penggelembungan jumlah penduduk miskin, yang kemudian mereka pakai menekan pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah mereka masing-masing. Semakin banyak jumlah penduduk miskinnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk memperoleh peningkatan DAU. Kalau hal itu terjadi, data tentang penduduk miskin yang terkumpul juga tidak akan bisa dipakai untuk mengembangkan strategi pengentasan penduduk miskin.

Akan tetapi dengan adanya pilkada langsung, kekhawatiran tersebut tidak lagi mempunyai dasar. Bupati/wali kota yang jumlah penduduk miskinnya besar tidak akan populer di mata rakyat yang memilih mereka secara langsung, apalagi kalau dalam masa pemerintahan mereka ternyata jumlah penduduk miskin malah bertambah. Pilkada langsung menjadi mekanisme kontrol bagi bupati/wali kota untuk secara jujur mengidentifikasi orang miskin. Pilkada langsung juga membuat pengempisan jumlah orang miskin menjadi tidak strategis bagi bupati/wali kota. Kalau jumlah orang miskin sengaja dikempiskan akan sulit bagi bupati/wali kota mengalokasikan dana dari APBD untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Kesenjangan antara data dan kenyataan kemiskinan pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kemungkinan mereka untuk tidak akan dipilih lagi oleh rakyat.

Di tengah meningkatnya tekanan politik dari masyarakat karena kelangkaan BBM dan ketidakmampuan pemerintah untuk membuat proses penghitungan harga BBM menjadi transparan, jangan sampai upaya pendataan orang miskin sekadar dijadikan komoditas politik untuk meningkatkan legitimasi pemerintah ketika akan menaikkan kembali harga BBM. Pendataan orang miskin harus didasarkan pada tujuan menarik penduduk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, pendataan orang miskin tidak bisa dilakukan oleh BPS dan Bappenas saja, tapi harus bekerja sama dengan pemda dalam mengembangkan indikator kemiskinan lokal. Pendataan sebaiknya juga tidak dilakukan sekaligus dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Perumusan indikator kemiskinan memerlukan proses pembelajaran.

Karena itu, sebaiknya pendataan orang miskin dengan menggunakan indikator lokal dilakukan secara bertahap. Angkatan pertama bisa terdiri dari kabupaten/kota yang sudah mempunyai inisiatif untuk merumuskan indikator kemiskinan lokal seperti Kabupaten Jembrana, Enrekang, dan Sambas, ditambah dengan sejumlah kabupaten/kota lain yang tingkat kemiskinannya tinggi. Ketika sudah ada lessons learned dari perumusan indikator kemiskinan lokal dan pendataan orang miskin yang memakai indikator lokal tersebut di berbagai kabupaten/kota, angkatan kedua bisa terdiri dari kabupaten/kota yang mewakili provinsi-provinsi lainnya.

Pada angkatan ketigalah baru dilakukan replikasi perumusan indikator kemiskinan lokal dan pendataan orang miskin ke seluruh kabupaten/kota lainnya. Karena sudah ada proses pembelajaran dan sudah tersedianya tenaga yang berpengalaman, replikasi yang luas ini dipastikan tidak akan menghasilkan data yang distortif.

Alexander Irwan Direktur Eksekutif Yayasan Tifa

 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **



SPONSORED LINKS
Religion and spirituality Spirituality

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke