MULTIKULTURALISME dan MASALAH TIONGHOA 

Di tengah-tengah arus perubahan dunia berakselerasi tinggi, 
masyarakat Tionghoa menghadapi dilema-dilema yang bersifat 
primordial seputar masalah eksistensinya sebagai salah satu suku 
dalam ke-Bangsa-an Indonesia, posisinya sebagai warga negara 
Republik Indonesia, pengakuan sosial dan penghormatan terhadap 
identitas ke-Tionghoa-an, relasinya dengan struktur politik nasional 
sebagai super-struktur yang turut berpengaruh dalam menentukan opini 
publik terhadap masyarakat Tionghoa dsb. 

Seakan-akan, jargon "Masalah Tionghoa" tidak pernah usang sejak 
sebelum revolusi 17 Agustus 1945. Silang pendapat dan kontra 
argumentasi mewarnai persepsi berbagai kalangan mengenai "Masalah 
Tionghoa" ini. Mulai dari opini yang meletakan masyarakat Tionghoa 
sebagai faktor masalah yang dipermasalahkan sampai pada usaha-usaha 
pengabaian dan penolakan terhadap adanya "Masalah Tionghoa" dengan 
sikap acuh tak acuh. "Masalah Tionghoa" tampaknya telah terlalu 
sering dibicarakan dalam seminar-seminar atau bahkan telah mengalami 
proses politisasi oleh sejumlah tokoh/tukang seminar hingga membuat 
Kwik Kian Gie berpendapat bahwa "ketegangan antara pri dan nonpri 
cenderung didramatisir". 

Terlepas benar-tidaknya pendapat Pak Kwik tersebut, faktanya 
komunitas Tionghoa seringkali mengalami pengalaman-pengalaman pahit 
yang membingungkan rasionalitas dan menggoyahkan keyakinan akan 
keagungan prinsip humanisme. Paling tidak tercatat mulai tahun 1740 
sampai dengan 13-15 Mei 1998, masyarakat Tionghoa diharuskan 
menghadapi kenyataan-kenyataan pahit, dengan gradasi berbeda, yang 
berkaitan dengan dan dipicu oleh semangat rasialis anti-Tionghoa. 
Mulai dari dikeluarkannya kebijakan negara di bidang ekonomi seperti 
PP-10 yang legendaris sampai sederet panjang catatan kerusuhan 
rasialis anti-Tionghoa yang meminta korban jiwa. 

Berbagai tawaran solusi pernah pula diberikan sebagai respon 
dari "Masalah Tionghoa". Mulai dari sekedar anjuran sinis untuk 
berasimilasi dengan golongan mayoritas (entah siapa yang dimaksud 
dengan `golongan mayoritas' tersebut) sampai pada bentuk-bentuk 
pemantauan militer seperti dibentuknya Staf Chusus Urusan Tjina 
(SCUT) dan Badan Kordinasi Masalah Cina (BKMC). Bahkan langkah 
drastis pernah diambil oleh Presiden Soeharto, atas anjuran 
Kristoforus Sindhunata dan pengaruh dari SCUT, dengan mengeluarkan 
Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang pelarangan Agama, Kepercayaan 
dan Adat Istiadat Cina. 

Bahkan para pemimpin bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Yamin, Siauw 
Giok Tjhan dan Gus Dur tidak mampu mengakhiri fenomena "Masalah 
Tionghoa" ini. Sehingga tampaknya kita memerlukan konstruksi 
paradigma baru yang menyertakan seluruh elemen masyarakat untuk 
secara bersama-sama membangun kesadaran akan hak-hak asazi, 
demokrasi, hukum, humanisme, keadilan dan kesejahteraan bersama. 
Atau paling tidak sebuah paham yang berpendapat bahwa di mana pun 
tempat tinggalnya, setiap individu memiliki sejumlah kekuatan dasar 
yang tak dapat dicabut oleh kekuatan politik mana pun. Sehingga 
memungkinkan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya masyarakat 
Tionghoa, untuk berada dalam sebuah era di mana gerakan hak asazi 
manusia tidak lagi, meminjam kata-kata Geoffrey Robertson, "memohon-
mohon kepada tirani, menulis surat-surat dan mengirimkan misi-misi 
untuk memohon agar penguasa tidak bertindak kejam dan melanggar hak 
asazi manusia". 

Hal ini terasa menjadi kebutuhan mendesak pada saat masyarakat dunia 
berada dalam pergolakan dan pergeseran kebudayaan seperti saat ini. 
Ketika modernisme tiba-tiba runtuh dan mati di sekeliling kita dan 
kita diharuskan memasuki sebuah era baru. Beberapa ahli sosial telah 
mencapai kesepekatan bahwa fenomena saat ini menandai berakhirnya 
sebuah cara pandang "universal" yang menekankan konsep kesatuan dan 
keseragaman (uniformity). Mereka mencoba menggantikan keseragaman 
itu dengan sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang 
khusus (partikular dan lokal) didasari oleh kesadaran terhadap 
keanekaragaman budaya di bumi ini. Dengan kata lain, mereka 
memunculkan sebuah etos baru yang merupakan sebuah perceraian 
radikal dengan pola pikir masa lalu. 

Bagi Indonesia, jatuhnya rezim sentralisme-otokratik Soeharto 
menandakan hilangnya "titik pusat" yang mengontrol segala sesuatu 
untuk "menjadi seragam". Tidak ada lagi standar umum yang dipakai 
mengukur, menilai atau mengevaluasi konsep-konsep dan gaya hidup 
tertentu. Ketiadaan "titik pusat" ini mungkin setara dengan istilah 
yang ditawarkan oleh Michel Foucault yaitu "heterotopia". Istilah 
Foucault ini menggarisbawahi perubahan besar yang sedang kita alami 
dan membuang jauh-jauh impian kosong tentang keteraturan yang 
seragam. Ia menawarkan keanekaragaman yang tak terhitung 
banyaknya, "multiverse, multi-etnik, multikultural" telah 
menggantikan model "universal" yang monolitik. 

Tentu saja, relativisme dan pluralisme bukanlah istilah baru. Tetapi 
bagi Indonesia, menurut Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, tantangan 
paling besar justeru pluralisme itu sendiri. Relatif Pluralisme 
seringkali diterjemahkan oleh kaum modernis sebagai paham yang 
bersifat individualistik: pilihan dan cita rasa pribadi diagung-
agungkan dengan motto "setiap orang berhak mengeluarkan pendapat"—
sesuatu yang dianggap sangat tabboo di masa pemerintahan Presiden 
Soeharto yang memandang hak-hak asazi manusia adalah produk 
liberalisme Barat yang asing terhadap "keperibadian Indonesia". 

Tetapi karena seorang manusia selalu termasuk dan menjadi bagian 
dari komunitas tertentu maka relatif pluralisme itu dapat diperluas 
hingga menjadi pluralitas `komunitas-komunitas'. Sehingga kita pun 
perlu mengembangkan pola pikir yang bukan hanya bersikap toleran 
kepada kelompok lain tetapi juga menegaskan dan merayakan 
keanekaragaman bahasa, keyakinan, budaya dan nilai-nilai tersendiri 
yang hidup dalam komunitas masing-masing. 

Mungkin, sudah saatnya kita lagi berpolemik tentang kebenaran 
absolut dengan menyerahkan kebenaran itu dalam konteks komunitas 
yang menyakininya. Kita tidak perlu lagi membuktikan diri benar dan 
orang lain salah. Dan semoga Bhineka Tunggal Ika dapat benar-benar 
kita hargai.

Kenken
Institute Multikulturalisme Indonesia
[EMAIL PROTECTED]










------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Click here to rescue a little child from a life of poverty.
http://us.click.yahoo.com/rAWabB/gYnLAA/i1hLAA/UlWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya 
maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman 
hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta 
kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami 
secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas 
dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas 
asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  
membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan 
kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, 
para guru, serta sahabat-sahabat kami ** 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/Dharmajala/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




Kirim email ke