[Dharmajala] Indonesia di Tengah Globalisasi

Fri, 02 Jun 2006 21:18:22 -0700

Kompas, Sabtu, 03 Juni 2006
Sosok dan pemikiran
Indonesia di Tengah Globalisasi
B Josie Susilo Hardianto
Jakarta masih berlari saat topik globalisasi mulai dibahas di sebuah ruang di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Karyawan masih berjalan cepat di tepian kaki lima Jalan Kebon Sirih, mengejar waktu. Di Stasiun Senen, ribuan penumpang menyesaki kereta kelas ekonomi, sementara di jalan mobil mewah lalu lalang. Lumrah.
Saat memulai perbincangan tentang globalisasi, Herry Priyono yang saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta mengemukakan bahwa segala yang ada di bawah langit punya ciri ambivalen, demikian juga dengan globalisasi. Berikut petikan pembicaraan dengan lulusan London School of Economic Inggris itu.
Bagaimana ambivalensi globalisasi itu dijelaskan?
Globalisasi itu bukan hanya soal perdagangan bebas atau soal fluktuasi harga saham seperti umumnya kesan yang tertinggal selepas membaca reportase di banyak media. Globalisasi dapat dipahami sebagai perentangan cara hidup, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak ke lingkup seluas bola dunia. Jadi, bukan hanya seluas lingkup suku atau negara-bangsa. Globalisasi dipahami sebagai interaksi intensif pada skala dunia dan dapat pula diartikan sebagai penerapan kinerja pasar-bebas ke seluruh dunia, bukan hanya suatu negara.
Mengapa?
Lantaran basic instinct globalisasi adalah perentangan interaksi bisnis lintas negara. Itu hanya mungkin melalui revolusi teknologi informasi yang pada dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari perentangan bisnis lintas negara itu.
Globalisasi itu berkah dan juga kutuk. Bagi mereka yang memiliki daya beli rendah, globalisasi adalah kutuk. Sebaliknya, bagi mereka yang mempunyai daya beli tinggi, globalisasi adalah berkah. Itulah yang membuat globalisasi bersifat ambivalen. Seseorang yang punya uang Rp 20 miliar akan dengan mudah memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak dengan mereka yang memiliki uang Rp 2.000 saja.
Ambivalensi, artinya globalisasi secara etis bisa baik dan bisa buruk, tergantung aspek mana yang dilihat. Globalisasi bukan gejala tunggal, seragam, atau monolit. Kalau biaya telepon dari New York ke London per menit anjlok dari 62,42 dollar AS pada tahun 1960 menjadi 0,40 dollar AS pada tahun 2000, itu tentu berkah. Tetapi mudahnya pemutusan hubungan kerja massal karena kemudahan relokasi industri dari satu negara ke negara lain, itu dirasakan sebagai petaka, paling tidak oleh banyak buruh.
Bagaimana harus menyikapi pro dan kontra globalisasi?
Sikap pro atau kontra terhadap globalisasi itu keliru, fatal. Mengapa? Baik yang anti atau yang mendukung tanpa kritik, keduanya salah. Memuji atau mengutuk globalisasi sama-sama bunuh diri. Keduanya self-defeating.
Yang hanya pro tidak melihat wajah gelap globalisasi dan karena itu tidak kritis. Di sisi lain, yang hanya kontra tidak melihat berkah yang terjadi. Orang mengira yang pro itu ada dalam satu kelompok dan yang kontra juga ada dalam satu kubu. Saya kira itu tersesat. Ambivalensi globalisasi itu menuntut kita memiliki kedua posisi itu sekaligus.
Yang bermanfaat adalah mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang menentukan jalannya globalisasi menjadi seperti sekarang. Indonesia kan ada dalam posisi spasial-temporal dalam arti harus maju terus sebagai sebuah proyek. Kita ingin tetap ada Indonesia. Tetapi komunitas bangsa itu berjalan dalam kondisi sejarah yang dikepung dengan gejala sangat besar, yaitu globalisasi. Gejala itu datangnya dapat dilacak jauh hingga ke belakang sana, tetapi saya sendiri merasa perubahan itu terjadi di akhir dekade 1970-an. Itu sebuah dekade di mana banyak sekali batas-batas negara dengan seluruh regulasinya, baik untuk perdagangan, tarif, pajak, dan lain sebagainya itu ada. Sejak 1980 itu sungguh ditiadakan.
Mengapa sampai itu terjadi?
Sebenarnya dadakannya sangat sederhana, praktis dan pragmatis, yaitu karena beberapa negara maju itu seperti collapse revenue-nya, lalu mereka membutuhkan pasar-pasar baru dan mulai mendesakkan semacam deregulasi dari batas-batas itu. Deregulasi itu bukan hanya persoalan negara yang ditiadakan batas-batasnya, tetapi juga badan-badan usaha seperti bisnis-bisnis mengalami deregulasi. Nah, kemudian meledak semacam revolusi besar-besaran, salah satu penyebabnya adalah revolusi teknologi informasi.
Kemudian, apakah kinerja kekuatan-kekuatan itu membantu atau justru merusak proses pembentukan Indonesia, atau "Proyek Indonesia"?
Sosok-sosok kekuatan itu bisa saja berwajah kekuasaan pemerintah, tetapi bisa juga berupa kekuasaan bisnis transnasional yang memang mendapat berkah dari globalisasi. Gerakan demokrasi—yang menuntut akuntabilitas—dalam kondisi globalisasi tidak hanya diterapkan pada pemerintah, tetapi juga kekuasaan bisnis transnasional.
Herry Priyono yang pernah menerima anugerah Robert McKenzie untuk prestasi akademisnya di London School of Economics itu mengungkap sikap masyarakat yang sering lucu. Globalisasi jelas melibatkan perentangan kekuasaan bisnis transnasional, namun masyarakat justru menuntut akuntabilitas hanya dari pemerintah. Itu namanya, epistemic lag, atau ketertinggalan cara berpikir.
Karena itu, seharusnya masyarakat menganggap globalisasi sebagai kondisi sejarah, sekaligus juga menuntut cara berpikir baru, yang tidak lagi menganggap kekuatan penentu hanya di tangan pemerintah. "Kalau kita serius menanggapi globalisasi, cara berpikir state-centrist sudah ketinggalan zaman," tuturnya.
Bagaimana harusnya Indonesia menyikapi globalisasi?
Cara terbaik menanggapi globalisasi adalah dengan memakai "Proyek Indonesia" sebagai kacamata, sebagai bias, atau sebagai perspektif untuk melihat. Memakai Proyek Indonesia sebagai kacamata artinya kita bertanya apakah gejala tertentu dalam globalisasi, misalnya deregulasi total pasar modal, membantu atau justru merusak pembentukan industri sektor riil dalam negeri yang adalah salah satu kunci ekonomi dari Proyek Indonesia itu.
Prinsipnya, kebijakan publik yang dibuat sebaiknya menggunakan Proyek Indonesia itu sebagai biasnya. Sehingga kebijakan itu diambil berdasarkan prinsip "membantu" atau sebaliknya "merusak" proyek itu. Tanggapan kita terhadap globalisasi haruslah selektif. Malaysia, Cile, dan Polandia adalah negara-negara yang mampu menanggapi dengan selektif kehadiran globalisasi itu.
Di Indonesia bagaimana itu dapat dilakukan?
Dalam kekalutan Indonesia saat ini pertanyaan operasional itu tidak mudah. Saya berfantasi, ada semacam presidium sekitar lima orang yang mempertemukan sektor pemerintah, nonpemerintah, bisnis, dan sektor nonbisnis. Agendanya cuma satu, yaitu bagaimana tiga poros kekuatan masyarakat itu sepakat mengenakan Proyek Indonesia sebagai kacamata bersama untuk menanggapi globalisasi. Jika kesepakatan untuk memakai Proyek Indonesia sebagai kacamata bersama tidak tercapai, lupakan Indonesia dalam abad globalisasi. Agenda itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena menerima fakta globalisasi juga berarti menerima cara berpikir baru bahwa pemerintah bukan satu-satunya penentu persoalan.
Apalagi terbukti pemerintah kini tidak berdaya berhadapan dengan gelombang fundamentalisme pasar global di satu pihak, dan amuk tribal kaum sektarian di lain pihak. Pemerintah tidak melakukan apa pun untuk menjinakkan kedua kekuatan itu bagi Proyek Indonesia.
Ciri nasionalisme dalam menyikapi globalisasi adalah memakai secara sengaja berbagai kekuatan global untuk proyek Indonesia, harnessing the global forces for the Indonesian project. Saya memberi tekanan pada istilah "secara sengaja" karena jelas-jelas ada risiko terbentuk-tidaknya Indonesia ini hanya akan diperlakukan sebagai hasil sampingan dari kinerja pasar bebas dalam globalisasi. Dalam ilmu ekonomi, jelas bahwa "kesejahteraan bersama" itu bukan suatu yang dikejar dengan sengaja, melainkan hanya hasil sampingan dari proses pasar, dan kita tahu bahwa proses pasar itu tergantung pada kekuatan daya beli.
Dibandingkan dengan negara lain bagaimana akses Indonesia terhadap globalisasi?
Sebagaimana mereka yang de facto memiliki daya beli rendah punya akses lebih kecil pada pasar bebas dibandingkan dengan mereka yang berdaya beli tinggi. Begitu pula negara yang memiliki "daya beli politik" tinggi dalam tatanan global ini juga mempunyai akses jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki "daya beli politik" rendah. Jepang, Amerika, dan Jerman memiliki akses lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.
Ada yang menarik, seorang ekonom Jerman abad ke-19, Friedrich List, punya satu istilah bagus untuk menggambarkan apa yang terjadi, yaitu "menendang tangga". Begini dijelaskan, ketika negara-negara seperti Amerika dan Inggris masih berupa negara berkembang, mereka menggunakan berbagai macam taktik proteksi "industri bayi" mereka. Mereka menolak perdagangan bebas. Tahu berapa tarif bea masuk ke Amerika ketika negara itu sedang membangun ekonominya pada tahun 1820-1925? 40 persen, dan Inggris sampai tahun 1825?
Namun ketika mereka sudah sampai di puncak kekuatan ekonomi, mereka melarang negara lain memakai taktik itu. Lalu mereka mengharuskan perdagangan bebas karena lebih menguntungkan bagi pasar industri mereka yang sudah menjadi raksasa global. Jadi seperti orang naik atap dengan tangga, ketika sudah sampai di atap, ia menendang tangga itu agar orang lain tidak dapat mengejarnya. Itulah mengapa kita perlu menggunakan strategi "globalisasi selektif" meskipun tak ada dua periode sejarah yang persis sama.
 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **



SPONSORED LINKS
Religion and spirituality Beyond belief Woman and spirituality

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke