[Dharmajala] Emil: Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Wed, 26 Jul 2006 01:48:10 -0700

Kompas, Rabu, 26 Juli 2006
Emil: Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan Pemerintah Tak Memihak Lingkungan
Jakarta, Kompas - Tokoh lingkungan hidup Prof Dr Emil Salim mengajak bangsa Indonesia mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan, yang telah disepakati kepala pemerintahan sedunia tahun 2002. Perwujudan komitmen tersebut, kata Emil, dapat mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa.
Dalam kuliah umum di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Selasa (25/7), Emil mengungkapkan bahwa keberhasilan mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan sekaligus akan menghasilkan keunggulan bagi bangsa Indonesia dalam persaingan global.
Kuliah umum seri ketiga itu juga menampilkan Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berbicara mengenai modal sosial (social capital) dan Zuhal, Rektor UAI, yang memaparkan tentang modal manusia (human capital).
Pertemuan Puncak mengenai Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, itu, kata Emil, menghasilkan kesepakatan untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Abad Milenium (MDGs).
Disepakati pula untuk mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkesinambungan, mengelola sumber daya alam untuk pembangunan sosial-ekonomi, mengembangkan kesehatan, dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan untuk regional dan global.
Terkait dengan itu, Emil mengusulkan agar pembangunan berkelanjutan difokuskan pada pengembangan keberlanjutan ekonomi melalui pemberantasan kemiskinan dengan program cipta kerja; keberlanjutan sosial melalui peningkatan kualitas manusia, dan kohesi masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang memihak rakyat miskin dan memihak pemberdayaan jender; dan keberlanjutan lingkungan dengan mengarusutamakan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Ketiganya kemudian ditopang oleh tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan segi tiga kemitraan yang setara antara pemerintah, dunia bisnis, dan kelompok madani.
Menurut Emil, bagi bangsa Indonesia hal itu bukan sekadar teori untuk menghadapi persaingan global. "Kita punya keunggulan daya saing berupa sumber daya alam hayati tropis daratan dan lautan yang tidak dimiliki negara lain," tutur Emil.
Trilogi pembangunan berkelanjutan, secara strategis, bertujuan memberantas kemiskinan dengan membangun kualitas modal manusia dalam kohesi modal sosial, memperkaya modal alam berkat internalisasi modal finansial, buatan, dan virtual.
Azyumardi menegaskan pentingnya modal sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, modal sosial berupa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu saja tidak cukup. Dibutuhkan jaringan sosial agar fungsional di dalam masyarakat.
"Kalau tidak terkait dengan jaringan sosial, pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai, karena dalam modal sosial itu ada sistem nilai. Salah satu nilai yang terpenting adalah trust (kepercayaan)," papar Azyumardi.
Akibat desentralisasi
Menengok ke belakang, Emil mengutarakan, sejak era reformasi, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan justru tidak berjalan seiring.
Sejak kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah, kata Emil, terjadilah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk mengejar pendapatan asli daerah. Hutan adalah yang paling cepat menghasilkan pendapatan asli daerah. Akibatnya, jika pada tahun 1970-an laju deforestasi sebesar 600.000 hektar per tahun, saat ini menjadi 3 juta hektar per tahun.
"Perusakan hutan terjadi karena kebijakan industri tidak dikaitkan dengan kebijakan lingkungan. Berbagai industri yang menggunakan kayu, misalnya pulp dan kertas, memerlukan 75 juta meter kubik kayu per tahun, sedangkan tebang pilih hanya memasok 35 juta meter kubik," tuturnya.
Kebijakan yang tidak memihak pada lingkungan, menurut Emil, diperparah oleh lemahnya pemerintahan. "Pemerintah tidak mau menjatuhkan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan karena memang lemah," ujarnya.
Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup itu lalu membandingkan era Soeharto dengan pemerintahan sekarang. Kalau dulu Presiden Soeharto mengatakan hitam, maka pada tingkat parlemen maupun pemerintah daerah, hingga implementasinya di lapangan, tetap hitam.
"Kalau sekarang, hitam kata Presiden Yudhoyono, kelabu kata DPR, remang-remang ke arah keputihan kata gubernur dan bupati, tidak dijalankan di lapangan," tutur Emil. (LAM)
 

How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates. __._,_.___

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **



YAHOO! GROUPS LINKS



__,_._,___

Kirim email ke