Merdeka dari Bencana Ekologis

Sinar Harapan, 15 Agustus 2006

Oleh Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional WALHI

INDONESIA adalah negara merdeka yang tidak sepenuhnya berdaulat. Betapa tidak, berbagai kebijakan yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah sangat dominan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemberi utang (International Finace Institutions), seperti Bank Dunia, IMF, ADB, Export Credit Agency, dan negara-negara utara serta perusahan multinasional dan transnasional.

Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan IMF di saat krisis politik dan ekonomi di era rezim Soeharto memandatkan pemerintah Indonesia untuk mengubah berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk perundang-undangan yang mengatur masalah ekonomi dan perbankan, serta pengelolaan sumber daya strategis buat bangsa, seperti minyak dan gas, energi, serta kehutanan.

Jauh sebelum itu, di tahun 1967, Indonesia juga mengeluarkan beragam peraturan perundang-undangan yang ternyata proses kelahirannya didasarkan pada keinginan dan kepentingan negara-negara utara dan perusahaan multinasional, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Tidak heran jika UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, UU Kehutanan yang lahir di tahun itu hanya menguntungkan modal asing dan menyisakan masalah berkepanjangan bagi bangsa Indonesia.
 
Salah satu masalah mendasar akibat hilangannya kedaulatan negara dalam pengurusan alam telah menghantarkan Indonesia pada tahapan bencana ekologis.

Kegagalan Sistem

Bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan hancurnya pranata kehidupan masyarakat. Kini, Indonesia menjadi negara paling rawan terjadinya bencana ekologis.

Menurut WALHI, sekitar 83 persen wilayah Indonesia adalah wilayah rawan bencana. Dalam kurun waktu lima tahun, 1998-2004 terjadi 1.150 kali bencana, dengan korban jiwa 9.900 orang serta kerugian sebesar Rp 5.922 miliar.

Tanda-tanda bencana ekologis juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penduduk miskin. Peristiwa gizi buruk, busung lapar, merebaknya virus flu burung, dan demam berdarah, tanpa henti mendera rakyat juga merupakan faktanya.

Di tengah situasi sulit, pemerintah memilih untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti naiknya harga barang dan jasa. Ini menambah beratnya beban yang harus dipikul masyarakat. Ini kenyataan kita adalah bangsa yang sedang dimiskinkan.

Di sisi lain, kerusakan lingkungan hidup semakin massif. Sudah berulang kali diungkap bahwa setiap tahunnya hutan seluas 3,4 juta hektare hilang. Pemerintah mencatat 89 persen satuan wilayah sungai di seluruh kepulauan dalam kondisi rusak. Jutaan ton limbah tambang dibuang ke laut, laut telah berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa. Semburan lumpur dari sumur eksplorasi Lapindo Brantas menambah daftar panjang kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, jutaan hektare wilayah kelola rakyat dan hutan telah disulap menjadi perkebunan sawit. Ratusan ribu hektare hutan dan ladang disulap menjadi kawah-kawah pertambangan. Di pinggiran kota, wilayah-wilayah pangan berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan industri dan lokasi penimbunan sampah.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), 80 persen kebutuhan dasar dilayani oleh bantuan luar negeri. Hampir tidak ada keringat dan dana yang keluar dari tangan negara untuk mendorong wilayah tersebut keluar dari kemiskinan. Di Papua yang kaya sumber daya alam, 30 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Di negeri ini, lebih dari 50 persen penduduk tidak memiliki akses terhadap air bersih. Lebih dari 25 persen balita kekurangan gizi. Jangan heran, jika 20 tahun ke depan kita berhadapan dengan generasi yang makin terbelakang.
Pada akhirnya, masyarakat terpaksa hidup di kantung-kantung kemiskinan, terasing, dan dicap sebagai penduduk ilegal di wilayah perkotaan. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Ini bukan azab ataupun kutuk, tapi salah urus yang menjadi penyebabnya.

Betapa tidak, negeri yang kabarnya kaya raya ini habis dikeruk kekayaan alamnya demi keuntungan, kesejahteraan, dan gaya hidup negara-negara utara. Negeri ini menjadi negeri pengemis, pengutang yang harus patuh pada sang pemberi utang.

Negeri ini pernah menjadi salah satu pemasok utama minyak dunia, tapi kini warganya harus antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak tanah. Sebanyak 80 persen persen sumur minyak kita dikuasai oleh perusahaan asing.

Mimpi menjadi negara maju ala negara utara melahirkan berbagai kebijakan yang salah kaprah. Seluruh sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset bagi keberlanjutan kehidupan telah dijadikan komoditas dengan harga obral. Alam dikelola untuk kepentingan investasi modal besar. Pengelolaan alam yang sektoral dan administratif justru menjadi konflik antarsektor pemerintah maupun antarpemerintah daerah.

Tak pernah disadari bahwa yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang mengakibatkan perubahan iklim hingga terjadi kekeringan dan badai di berbagai belahan bumi, justru negara-negara maju. Amerika Serikat, misalnya, menghabiskan 25 persen produksi minyak dunia.

Mungkin kita lupa bahwa Eropa, Amerika Utara, Jepang, menjadi seperti ini karena telah ratusan tahun menghisap negeri-negeri selatan. Menciptakan kemiskinan, memanjakan negara-negara lain dengan utang-utang haram, menciptakan konflik, mengkavling wilayah-wilayah negara selatan untuk dijadikan penyedia bahan mentah mereka.

Kita harus berani memiliki mimpi sendiri. Mimpi ideal yang lebih manusiawi, lebih lestari, dan menciptakan ruang hidup yang sehat, setara, dan memungkinkan setiap orang selamat lahir-batin, serta terjamin hak-hak dasarnya. Mimpi ini harus berlandaskan pada kekuatan sendiri, yang jauh dari penindasan dan penghisapan, jauh dari perusakan infrastruktur penunjang kehidupan.

Saatnya kita bangun. Tidak ada kata terlambat untuk segera keluar dari situasi yang tidak wajar ini, walau negara telah melepaskan kedaulatan kita atas kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti air, pangan, dan energi. Kita harus terus berjuang untuk mempertahankan dan melestarikan aset-aset alam bagi kebutuhan antargenerasi.

Ini saatnya mengubah paradigma prioritas negeri ini. Kekayaan alam tidak dapat lagi dijadikan komoditi. Sumber daya alam harus menjadi aset yang dikelola bagi kepentingan antargenerasi. Keselamatan rakyat dan keberlanjutan bangsa haruslah menjadi pilar utama.

__._,_.___

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Kirim email ke