| Seribu Maaf Anda Apatisme merupakan musuh terbesar bagi setiap demokrasi. Ia berwajah lebih ganas dibandingkan dengan pemberontakan, lebih menjemukan ketimbang sinetron televisi, dan menjadi penyakit yang mengancam kesehatan mental manusia. Apatisme menjadi ganas karena
mudah menyulut kemarahan orang kecil yang hidupnya semakin hari semakin susah. "Ya, nanti tahun 2009 terserah bapak-bapak itulah," kata Barno, pemijit refleksi langganan saya dengan suara bernada getir. Apatisme jelas membuat hidup terasa jemu seperti kata lirik lagu Jemu milik Koes Plus. "Kujemu dengan hidupku yang penuh liku-liku/kurasa berat beban hidupku/kerja keras bagai kuda/dicambuk dan didera/semua tak kurasakan/untuk mencari uang." Dan apatisme juga mengancam kesehatan jiwa, sama dengan orang yang suka marahmarah menyaksikan kemacetan di jalan-jalan di Jakarta. "Melihat pemerintah sekarang ini sama dengan menunggu band memainkan musik instrumentalia. Vokalisnya enggak njeplak-njeplak," kata seorang teman. Apatisme merambah ke mana-mana karena sejak 2004 kita
ikut terlibat di dalam lebih dari 100 kali proses penyelenggaraan pemilihan di berbagai tingkat, mulai dari pemilihan lurah sampai presiden/wakil presiden. Kita tak ubahnya seperti pesawat terbang yang mengalami metal fatigue alias "lelah politik" dan sebentar lagi kolaps. Jangan khawatir ini gejala biasa yang juga terjadi, misalnya, di demokrasi terbesar dan tertua di dunia di Amerika Serikat. Misalnya saja pernah jumlah pemilih yang menggunakan hak mereka hanya di bawah 50 persen saat Ronald Reagan terpilih kembali sebagai presiden pada periode 1984-1988. Pada masa Orde Baru jumlah pemilih dalam setiap pemilihan umum yang memakai hak mereka tergantung dari stok T-shirt, sembako, atau serangan fajar. Persentase kemenangan Golkar, dalam istilah Pak Adam Malik, "Semuanya bisa diatur." Kultur itu belum banyak berubah tahun 2004, kecuali bahwa suara calon-calon eksekutif dan legislatif semakin merdu dan joget mereka semakin mantap. Tidak heran persentase pemilih yang menggunakan hak mereka dalam pemilihan langsung itu mencapai 97 persen. Gara-gara apatisme, para pemilih mungkin akan kurang antusias menyambut rangkaian pemilihan-pemilihan tahun 2009. Lama kelamaan demokrasi "bukan ujud dari kedaulatan rakyat, bukan diselenggarakan oleh rakyat, dan bukan pula demi kepentingan rakyat". Dalam apatisme itu sering terdengar kalimat yang bernada eskapisme, "Ah, masih enakan zaman Soeharto." Namun, saya selalu mencecar apakah mereka sungguh-sungguh ingin kembali ke masa Orde Baru itu? Biasanya mereka ragu karena takut membayangkan politik
represif ala Orde Baru. Nah, sikap yang ambivalen ini memperlihatkan bahwa sebagian besar rakyat ibaratnya masih "belum cukup umur" dalam memahami demokrasi yang baru seumur jagung ini. Makanya tak sedikit rakyat yang menuntut hak demokrasi ketimbang menjalani kewajiban sebagai warga yang patuh kepada aturan main. Lihatlah kelakuan para pengguna lalu lintas yang setiap hari main serobot atau para demonstran yang senang terlibat di dalam "perang mobocracy". Lebih parah lagi pemahaman para pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tergolong ke dalam kategori balita. Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian, kerap tiba-tiba terserang penyakit tantrum, dan serba berlepotan. Tidaklah sulit menunjuk bukti-bukti yang menunjukkan sikap kekanak-kanakan mereka selama dua
tahun terakhir ini. Penderita apatisme lebih memilih membawa anak-anaknya ke Hoya Istana Mainan daripada menyaksikan anak-anak di Kompleks MPR menuntut kenaikan gaji melulu. Oleh sebab itulah saya berkali-kali di rubrik ini menulis demokrasi kita sebenarnya merupakan sebuah keganjilan yang lebih menakutkan daripada acara-acara klenik di stasiun-stasiun televisi kita. Ternyata tak ada hubungan antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang ditetapkan eksekutif maupun fungsi pengawasan legislatif. Sulit menebak apakah kebijakan impor beras menguntungkan atau merugikan petani. Coba terka lagi apa arti teka-teki ini: "Mendiknas memberikan voucher pendidikan kepada Ketua DPR yang melakukan Safari Ramadhan sebagai wakil ketua umum partai politik dia". Bingung kan? Makanya
janganlah heran kalau rakyatnya membelokkan motornya ke kanan meskipun menyalakan lampu sen untuk nikung ke kiri. Apatisme semakin mewabah karena tiga cabang kekuasaan menjadi lahan pencari kerja bagi para spekulan politik untuk mengadu untung demi diri maupun partainya. Oktober ini bursa politik dibuka kembali bagi job seekers itu agar ditelepon istana untuk menjadi menteri. Pepatah mengatakan bekerja itu mulia dan merupakan ibadah. Jadi, apakah rakyat penganggur yang jumlahnya makin banyak bisa disebut tidak semulia dan tidak beribadah seperti politisi-politisinya. Dulu di masa Orde Baru orang-orang di sekeliling kekuasaan dikontrol ketat oleh kepemimpinan nasional yang kuat dan menancap daya cengkeramnya. Orde Lama memopulerkan istilah Durna untuk menyebut tangan
kiri sang penguasa. Orde Reformasi? Ah, Anda silakan tebak saja. Tanpa terasa sudah genap dua tahun usia demokrasi kita. Angka dua sangat bermakna karena butuh dua orang untuk berdansa, untuk menikah, atau untuk berlomba. Juga dibutuhkan dua genggam tangan untuk saling mengucapkan "mohon maaf lahir dan batin". Dan rakyat yang apatis pun masih mempunyai persediaan seribu maaf untuk Anda semua yang berkuasa. | 