Kompas, Kamis, 02 November 2006
Kemiskinan, Usaha, dan Program Pemerintah
Umar Juoro
Karya CK Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, amat penting dalam menunjukkan keterlibatan golongan miskin dalam kegiatan yang profitable di tengah perekonomian pasar.
Argumentasi utamanya adalah golongan miskin dapat menjadi pasar menguntungkan untuk produk dan jasa perusahaan besar sekalipun. Golongan miskin juga dapat melakukan kegiatan bisnis produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.
Untuk melibatkan golongan miskin dalam bisnis yang menguntungkan, diperlukan penyesuaian khusus dengan karakteristik ekonomi golongan miskin itu sendiri. Untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari golongan miskin, dibutuhkan kelembagaan yang mendukung yang menekankan pentingnya kepastian, terutama terkait kontrak, dan menempatkan masyarakat bukan pemerintah sebagai pusat good governance.
Prahalad juga menunjukkan studi kasus yang beragam di negara berkembang terkait keberhasilan melibatkan golongan miskin ke dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan.
Studi kasus mengenai pembiayaan untuk kaum miskin, teknologi informasi (TI), kesehatan, perdagangan eceran, dan perumahan bagi golongan miskin memberi gambaran bagaimana kegiatan bisnis saling menguntungkan dapat berkembang dengan baik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Tujuan akhirnya adalah mentransformasikan golongan miskin yang berada paling bawah dalam piramida sosial-ekonomi menjadi pola berlian yang dicirikan oleh besarnya golongan kelas menengah di dalam suatu masyarakat.
Pengalaman Indonesia
Karya Prahalad mempunyai relevansi yang tinggi dengan Indonesia. Apalagi dalam keadaan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi, sekitar 17,7 persen, cenderung meningkat saat inflasi pada tingkatan yang tinggi.
Karya Prahalad ini mengarahkan pada integrasi perkembangan ekonomi bisnis besar, menengah, kecil, dan mikro dengan golongan miskin yang kian bertumpu pada mekanisme pasar.
Paradigma dominan di Indonesia adalah bahwa pengentasan kemiskinan merupakan domain utama program pemerintah. Selain pemerintah, LSM dipandang berperan utama dalam pengentasan kemiskinan. Dunia usaha amat sedikit keterlibatannya dalam pembicaraan mengenai program pengentasan kemiskinan.
Namun, jika kita perhatikan dengan saksama, perusahaan berskala besar, terutama dalam bidang konsumsi, telah lama mengembangkan pasar yang menjangkau golongan miskin di Indonesia.
Belakangan, perusahaan telekomunikasi nirkabel menawarkan penjualan pulsa dalam kemasan yang terjangkau bagi mereka yang berpendapatan rendah. Perusahaan multilevel marketing menjangkau sampai konsumen golongan miskin dengan berbagai produk konsumsi, termasuk kosmetika, yang harganya terjangkau masyarakat miskin.
Lembaga keuangan bank maupun nonbank mengembangkan produk simpan dan pinjam yang menjangkau kelompok miskin. Bank-bank besar melalui perusahaan keuangan nonbank amat agresif dalam mengalokasikan kredit motor kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang memanfaatkan sepeda motor untuk kegiatan usaha.
Berbagai LSM dan pemerintah mengembangkan kredit mikro dalam bentuk dana bergulir meniru suksesnya Grameen Bank di Banglades yang akhirnya menjadi pemenang Nobel Perdamaian 2006.
Beberapa pemerintah daerah juga aktif mengembangkan e-government untuk peningkatan layanan dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
Sayang, program yang melibatkan golongan miskin dalam kegiatan ekonomi bisnis yang menguntungkan belum terdiferensiasi lebih luas dan terintegrasi dengan baik.
Pemanfaatan TI bagi upaya mengentaskan kemiskinan juga masih terbatas, dibandingkan dengan negara lain yang telah memanfaatkannya dengan baik seperti di India.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat
Program pengentasan kemiskinan seperti beras untuk orang miskin (raskin) dipandang tidak efektif menjangkau kelompok miskin. Program kesehatan mengalami penurunan sejak masa krisis karena menurunnya peran lembaga-lembaga yang sebelumnya berperan besar dalam perbaikan kesehatan bagi golongan miskin, seperti puskesmas, posyandu, dan sejenisnya. Sementara itu kemampuan pemerintah daerah belum memadai mengatasi kekosongan ini.
Belakangan pemerintah menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) berupa pengiriman bantuan dana langsung kepada mereka yang tergolong miskin. Program ini mendapat kritik sekaligus pujian, tetapi sifatnya sementara dan tampaknya golongan miskin belum banyak terbantukan dengan program ini. Program BLT akan dimodifikasi dengan bersyarat yang hanya membolehkan penggunaan dananya untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan.
Karena alasan kurang efektifnya program pemerintah inilah, Prahalad amat menekankan peran mekanisme pasar dengan kegiatan bisnis yang menguntungkan sebagai cara efektif mengatasi kemiskinan. Sedangkan peran lembaga pemerintah terbatas pada menciptakan kepastian hukum dan peraturan.
Bagi Indonesia, kombinasi antara program pemerintah, dunia usaha, dan LSM dalam mengentaskan kemiskinan amat menentukan sejauh mana tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara drastis.
Kebijakan stabilitas makro pemerintah, terutama mengendalikan inflasi, tidaklah cukup. Dibutuhkan program-program yang lebih efektif untuk menjangkau dan meningkatkan kesejahteraan golongan miskin terkait kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Peran pemerintah daerah kian penting dalam masa desentralisasi ini. Sayang pemerintah daerah masih terfokus pada meningkatkan jumlah pegawai dan pejabat putra daerah serta proyek-proyek yang dipandang membanggakan daerah sehingga program pengentasan kemiskinan belum mendapat prioritas.
Bagi dunia usaha, Prahalad telah meyakinkan, melakukan bisnis dengan golongan miskin juga menguntungkan selama kegiatan bisnis ini disesuaikan dengan kemampuan finansial dan keterampilan masyarakat miskin.
Dunia usaha akan kian tertarik mengembangkan kegiatan yang menjangkau golongan miskin dengan lingkungan usaha lebih pasti dan predictable. Apalagi jika kegiatan usaha ini berupa kegiatan di mana golongan miskin bertindak sebagai pelaku usaha bukan sekadar konsumen.
Kepastian tempat berusaha, kepastian hak kepemilikan, dan kepastian kontrak merupakan aspek utama keterlibatan secara produktif golongan miskin dalam usaha yang menguntungkan.
Upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengembangkan relevansinya dengan pengalaman Indonesia melalui Forum Investasi Regional 2006 patut mendapat sambutan luas. Forum ini akan menampilkan Prahalad sebagai pembicara utama dan mengarahkan pada relevansi pemikirannya pada pembangunan di tingkat daerah di Indonesia dalam mengembangkan investasi dan mengurangi kemiskinan.
Umar Juoro
Ketua Dewan Direktur Center
for Information and Development Studies (Cides); Senior Fellow the Habibie Center
 


Low, Low, Low Rates! Check out Yahoo! Messenger's cheap PC-to-Phone call rates. __._,_.___

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **




Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Kirim email ke