Berita Utama Selasa, 28 November 2006 Warga Semakin Tidak Sabar Jalur Urat Nadi Jatim Lumpuh Tujuh Jam
Sidoarjo, Kompas - Warga korban semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, semakin tidak sabar. Setelah 183 hari bencana itu terjadi, warga yang kecewa karena soal ganti rugi aset mereka belum juga jelas memblokir Jalan Raya Porong. Akibatnya, jalur tersebut macet total selama tujuh jam, Senin (27/11). Pemblokiran oleh sekitar 300 warga Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka memaksa empat sopir truk pengangkut tanah menumpahkan material di badan jalan. Tanah itu semestinya untuk memperkuat tanggul penahan lumpur panas. Menurut Suwito (29), koordinator unjuk rasa, aksi itu merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap Lapindo Brantas Inc (LBI) yang tidak kunjung memberikan ganti rugi. "Sudah enam bulan kami hidup tanpa kejelasan dan terlunta-lunta. Tolong kami diberi kejelasan, kapan dan berapa Lapindo sanggup mengganti harta benda kami yang terendam lumpur," tutur Suwito. Setelah Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono menemui warga di Desa Jatirejo, jalan dibuka lagi pukul 16.00. Jalan Raya Porong, yang menjadi urat nadi lalu lintas perekonomian dan transportasi setelah jalan tol ruas Porong-Gempol tertutup, sempat macet total sehingga terjadi antrean sekitar 2 kilometer. Ketua DPC Organda Jawa Timur Mustafa menyatakan, kerugian para pengusaha transportasi meliputi jumlah rit yang berkurang dan pembengkakan biaya solar. Menurut Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Ali Hasjim, akibat kemacetan, rata- rata truk kontainer biayanya naik Rp 250.000 per rit. Truk kontainer yang beroperasi sekitar 750 unit per hari. Di depan Pendapa Kabupaten Sidoarjo, sekitar 1.000 warga dari empat desa korban lumpur panas berunjuk rasa mulai pukul 08.30. Mereka menuntut LBI segera memberikan ganti rugi. Sebanyak 20 perwakilan warga diterima Bupati Win Hendrarso. Hadir pula General Manager LBI Imam Agustino, Basuki Hadimuljono, dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Arly Fauzi. Warga menuntut ganti rugi tanah sebesar Rp 1 juta per meter persegi dan bangunan Rp 1,5 juta per meter persegi. Bangunan bertingkat dua dan seterusnya Rp 1,5 juta per meter persegi per tingkat bangunan. Tuntutan kepada pimpinan LBI dituangkan dalam surat berkop Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, juga ditandatangani Win Hendrarso, Basuki Hadimuljono, dan Arly Fauzi. Seusai acara, Imam Agustino menyatakan, paling lambat Jumat pekan ini LBI akan menjawab. Penguatan tanggul Sekitar pukul 19.30 terjadi hujan rintik-rintik di Porong. Basuki menyatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah antisipasi mencegah jebolnya tanggul atau lubernya lumpur jika hujan turun. Selain itu, sebuah kanal pembuang akan dibangun secepatnya di samping kanal yang telah ada. "Kami akan menambah pompa penyedot air," kata Basuki. Koordinator Sumber Daya Alam dan Teknologi Dewan Pakar Jatim Daniel M Rosyid optimistis mampu menghentikan luapan lumpur Sidoarjo. Pemerintah awal tahun depan akan membangun jalan layang tol Porong-Gempol sebagai pengganti jalan tol lama yang terendam lumpur pascaledakan pipa gas Pertamina di tanggul penahan lumpur panas pada pekan lalu. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, jalan layang tol tersebut dibangun di atas jalan raya provinsi di utara jalan tol lama. "Dananya Rp 1,3 triliun dan dibiayai Lapindo Brantas," ujar Djoko seusai rapat terbatas mengenai masalah infrastruktur bandara di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin siang. Untuk mengatasi kemacetan akibat penutupan jalan tol ruas Porong-Gempol, lanjut Djoko, jalan provinsi akan dijadikan empat lajur dari sebelumnya dua lajur. Dahulukan rakyat Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Endin AJ Soefihara di Jakarta melalui siaran pers mengemukakan, pemerintah seharusnya menyelesaikan dahulu masalah yang dihadapi rakyat baru memikirkan pembangunan infrastruktur. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim KH Ali Maschan Moesa menyarankan pemerintah agar tegas dalam mengambil keputusan mengenai penanganan lumpur dan mengganti tim nasional dengan tim yang lebih besar dan lebih berwenang. Tim sekarang terkesan tak berdaya menghadapi kondisi darurat akibat semburan lumpur. Di tempat lain, di sela acara dialog interaktif di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat lalu, Wakil Ketua DPD Laode Ida mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membebaskan sementara Aburizal Bakrie dari tugas-tugasnya di kabinet agar bisa memusatkan perhatian dalam mengakhiri bencana lumpur panas Lapindo Brantas. Sementara itu, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai pemerintah terkesan tidak berani bersikap tegas, baik terhadap Lapindo Brantas maupun Bakrie Group sebagai pemiliknya, terkait dengan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo. Dalam jumpa pers di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemarin, Gus Dur mengatakan, "Sudah tidak penting lagi melakukan berbagai upaya menghentikan semburan lumpur panas. Saat ini yang jauh lebih penting adalah memindahkan penduduk ke kawasan baru dan mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan." (LAS/AB7/RAZ/APA/HAR/DWA/ WIN/MAM) --------------------------------- Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
