Kompas, Selasa, 16 Januari 2007
Ke Mana Empati Kita?
Masih pada hari-hari awal 2007, masyarakat kita bukannya menerima kabar gembira
yang memberikan harapan. Justru sebaliknya, kian banyak duka nestapa. Lihatlah
sejak waktu pergantian tahun, kenestapaan itu mulai dari kelaparan yang melanda
sekitar 200.000 anggota jemaah haji Indonesia di Arafah dan Mina, lalu kapal
dan feri yang tenggelam di berbagai perairan yang mengorbankan ratusan jiwa.
Masih ada lagi banjir dan longsor di Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam, dengan
sekitar 239 korban tewas/hilang; dan di Langkat, Sumatera Utara, dengan sekitar
79 tewas/hilang; disusul jatuhnya pesawat AdamAir KI 574 yang tidak menyisakan
satu pun dari 102 orang yang ada di dalam pesawat itu.
Lalu, ada kenaikan harga makanan pokok, mulai dari beras, daging, sampai
sayuran. Kenaikan luar biasa, antara 300 dan 500 persen, dari harga normal.
Kenaikan yang jauh lebih besar daripada kenaikan rutin pada waktu hari raya
keagamaan, seperti Idul Fitri dan Natal.
Ke mana empati kita? Semua musibah dan bencana itu lebih merupakan hiruk-pikuk
media daripada bangkitnya pengungkapan rasa empati yang tulus dari masyarakat
luas. Tidak terlihat, misalnya, penggalangan dana filantropi secara signifikan
untuk membantu korban atau keluarga mereka. Ini berbeda sekali dengan empati
masif masyarakat setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami di Aceh pada
akhir 2004. Empati itu kelihatan terus menyurut ketika kemudian terjadi gempa
di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah (Mei 2006) dan musibah lumpur panas
Porong, Sidoarjo, yang membuat ribuan orang kehilangan rumah, harta benda, dan
tumpah darah mereka.
Jika empati kian surut, sebaliknya, sinisme, apatisme, dan bahkan kemarahan
dalam masyarakat malah terlihat meningkat. Penyebab semua itu sangat banyak;
yang jelas, berbagai faktor itu semakin berakumulasi dari hari ke hari.
Di antara tambahan akumulatif itudan ini yang paling melukai hati
masyarakatadalah kenaikan tunjangan dan insentif bagi anggota DPRD di seluruh
penjuru Tanah Air. Kenaikan tidak hanya tak mencerminkan empati dan
sensitivitas publik, lebih parah lagi, memperkuat kesan bahwa "wakil-wakil
rakyat" itu lebih sibuk dengan diri mereka sendiri, mendapatkan kenaikan
pendapatan secara mencolok tanpa jelas apa kontribusi mereka bagi kesejahteraan
masyarakat luas.
Bagi banyak kalangan masyarakat, kenaikan penghasilan bersih anggota DPRD itu
merupakan hasil dari semacam "konspirasi" antara eksekutif dan legislatif.
Pihak eksekutif yang sejak masa reformasi sering menjadi bulan-bulanan pihak
legislatif agaknya merasa perlu "menyenangkan" dan "mengamankan" para "wakil
rakyat" tersebut. Jika tidak, pihak eksekutif tidak bisa tenang dalam
menjalankan tugas.
Bukan rahasia lagi, pihak legislatifyang merasa mesti sejajar dengan eksekutif
dalam hal apa punharus mendapatkan fasilitas sama dengan eksekutif. Karena
itu, mereka berusaha mendapat fasilitas, gaji, tunjangan, dan lain-lain dengan
berbagai cara. Hasilnya, terjadilah berbagai penyimpangan penganggaran, yang
memunculkan apa yang disebut sebagai "korupsi bersama", yang pada gilirannya
membawa kelompok anggota DPRD ke pengadilan dengan tuduhan korupsi kolektif.
Kenaikan gaji, tunjangan, dan insentif di lingkungan legislatif yang
susul-menyusul antara DPR dan DPRD hampir bisa dipastikan kian mempercepat
pengikisan modal sosial (social capital) bangsa. Bisakah mutual trust (saling
percaya)sebagai salah satu modal sosial, misalnyamenguat jika sementara
sebagian besar anak bangsa kian menderita, pada saat yang sama elite politik
pada lembaga-lembaga publik semakin kelihatan tidak peduli.
Dalam kemerosotan trust itu, para pemimpin formal pada lembaga publik jelas
kian kehilangan legitimasi moral dan etis. Kian banyak anggota masyarakat yang
berpendapat, pemimpin formal itu bahkan mungkin tidak berhak mengajari
masyarakat tentang solidaritas sosial atau bahkan tentang kohesi sosial dan
integrasi bangsa. Semakin banyak rakyat merasakan bahwa mereka dibutuhkan hanya
pada pemilu dan pilkada, setelah itu uruslah diri masing- masing. Meski
sekarang ada "dana komunikasi intensif" diberikan kepada anggota DPR, sangat
menjadi pertanyaan apakah dana itu betul-betul mereka gunakan untuk
berkomunikasi dan mendengar suara rakyat.
Krisis legitimasi dan kredibilitas kepemimpinan bangsa pada berbagai
tingkatannya lebih berbahaya lagi dapat mengakibatkan kerugian sosial politik
yang amat mahal. Jika pada satu pihak ada gejala apatisme yang kian kuat dalam
masyarakat, maka gejala lainnya adalah peningkatan sikap radikal dan mungkin
juga revolusioner, yang pada gilirannya bisa berujung pada anarkisme sosial
yang luas.
Krisis legitimasi dan kredibilitas itu terlihat kian menguat saja dengan
kemunculan berbagai kelompok sosial-politik yang mulai berbicara dan bahkan
menuntut kepada legislatif untuk melakukan impeachment terhadap kepemimpinan
nasional. Menjelang peringatan peristiwa Malari 15 Januari kemarin beredar
berbagai macam SMS yang bernada seperti itu. Satu SMS yang mengutip pernyataan
seorang tokoh Malari 1974: "Rakyat Indonesia di luar parpol punya hak demokrasi
cabut mandat yang diberikan kepada pemerintah, sekalipun itu hasil pemilu".
Sebuah SMS lainnya berbunyi: "Ayo gabung dalam pawai rakyat: CABUT MANDAT
Rezim Jablay (Janji Aja Bisanya, ehh Lalay)...".
Gejala terakhir ini pastilah juga sangat mencemaskan, bukan hanya bagi
stabilitas sosial politik Indonesia, tetapi juga bahkan bagi masa depan
demokrasi di Tanah Air. Meski kekuatan kelompok seperti itu masih bisa
dipertanyakan, mereka dapat menggelinding seperti bola salju, yang terus
membesar saat menuju Pemilu 2009.
Karena itulah, empati sosial politik perlu dibangkitkan kembali oleh setiap
kalangan, kelompok dan elemen bangsa. Para pejabat publikbaik eksekutif maupun
legislatifharuslah kembali pada akal sehat dan nurani mereka. Jika tidak,
krisis legitimasi dan kredibilitas mereka semakin parah, yang dapat berujung
pada biaya sosial politik amat mahal bagi negara-bangsa Indonesia.
Dalam tarikan napas yang sama, agenda jalan pintas dan instan seperti
impeachment jelas tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya dapat
menjerumuskan bangsa ke dalam jurang teramat dalam.
Azyumardi Azra Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta
---------------------------------
It's here! Your new message!
Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.
