Agenda Pasca-CGI Iman Sugema
Setelah 15 tahun menjalin kerja sama dengan Indonesia, akhirnya CGI dibubarkan oleh Presiden, Rabu (24/1) lalu. Keputusan itu bisa merupakan langkah awal terciptanya kedaulatan ekonomi. Tentu banyak yang harus dibenahi agar kita betul-betul bisa berdaulat. Yang jelas, mulai saat ini pemerintah setidaknya menjadi lebih independen dalam menentukan arah kebijakan sehingga lebih mampu mengedepankan kepentingan publik domestik. Tekanan dan intervensi dari kreditor diperkirakan akan berkurang. Meski demikian, kita harus tetap waspada atas berbagai bentuk intervensi yang masih dimungkinkan meski tanpa forum resmi, seperti Consultative Group on Indonesia (CGI). Jalur diplomasi di belakang pintu merupakan celah yang tetap potensial untuk menitipkan "pesan sponsor". Tetapi setidaknya, kini tak ada lagi forum ritual dan seremonial yang mempertontonkan ketidakberdayaan pejabat kita di hadapan kreditor secara keroyokan. Ini penting bagi bangsa yang memiliki semangat kemerdekaan dan baru melalui masa-masa sulit dalam sepuluh tahun terakhir. Krisis membuktikan, negara yang telah merdeka secara konstitusi bisa dengan mudah bertekuk lutut secara ekonomi dan politik di hadapan bangsa lain dan lembaga internasional. Berbagai agenda dan kepentingan asing secara kasatmata dicantumkan dalam letter of intent (LOI) dan dokumen pertemuan tahunan CGI kian menjauhkan negara dari rakyatnya. Pasal 33 UUD 1945 tinggal nama, digusur berbagai agenda liberalisasi penguasaan sumber daya alam yang terkandung di perut bumi dan air. Karena itu, pembubaran CGI seharusnya diterjemahkan sebagai sebuah momen penting untuk meraih kembali kedaulatan yang telah lama hilang. Adalah salah jika di antara kita masih menerjemahkannya hanya sebatas relasi finansial antara kreditor dan debitor. Lebih luas lagi, kita ingin memiliki kepercayaan atas kemampuan kita sendiri untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Sudah lama rakyat diokupasi persepsi, jika kita mau maju dan melangkah dengan benar, dibutuhkan stempel dari pihak luar. CK Prahalad yang beberapa waktu lalu berceramah di Jakarta menyatakan, salah satu yang membedakan China dengan Indonesia adalah tingginya rasa percaya diri. Yang rendah diri tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju. Dengan demikian, agenda pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menunjukkan CGI tidak akan lahir kembali dalam bentuk apa pun. Ketika pemerintahan Soeharto membubarkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), lahir sebuah harapan kita akan lepas dari ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Namun, sekelompok ekonom dengan berbagai alasan, ditambah tekanan dari pihak luar, berhasil meyakinkan Soeharto bahwa forum kreditor masih relevan sehingga IGGI berganti baju menjadi CGI. Hingga kini, masih banyak yang percaya kita masih harus "ditongkrongi" para londo. Ini merupakan warisan mental kaum terjajah dan merupakan bentuk ketidakmampuan kaum terpelajar untuk keluar dari perangkap penjajahan. Pembiayaan domestik Agenda berikut yang harus dilakukan adalah penguatan sumber-sumber pembiayaan domestik. Tahun lalu, dalam sebuah forum, saya bertemu Gubernur Bank Sentral Malaysia Dr Zetti Akhtar Azis. Dia sempat heran mengapa Indonesia begitu lamban mengembangkan pasar obligasi domestik. Dikatakan, seperti negara-negara Asia lainnya, Indonesia merupakan high saving country sehingga pemerintah mestinya tidak perlu kesulitan mencari uang dari pasar obligasi domestik untuk menutupi defisit anggaran. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mempercepat pengembangan pasar obligasi domestik. Akibat belum berkembangnya pasar surat utang, banyak dana nganggur dan tidak bisa diserap sektor riil. Akibatnya, dana yang diputar di pasar saham dan mengendap di SBI membengkak. Karena perbankan kesulitan dalam menyalurkan dana, maka Bank Indonesia terbebani pembayaran bunga SBI. Selain itu, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk menempatkan surplus anggaran dalam bentuk investasi yang produktif. Tiap tahun pemerintah pusat berteriak kekurangan dana, sementara itu masyarakat dan pemda kelebihan likuiditas. Fenomena yang amat ironis. Bukan antiasing Pengembangan pasar obligasi domestik tidak harus diterjemahkan sebagai sebuah gerakan nasionalisme ekonomi atau antiasing. Ini adalah sebuah tuntutan yang rasional dan menguntungkan secara ekonomi. Berkembangnya pembiayaan domestik akan membawa perbaikan dalam beberapa hal berikut. Pertama, bila yang membeli obligasi pemerintah adalah masyarakat Indonesia sendiri, maka uang yang digunakan untuk membayar bunga setidaknya tetap mengalir dalam perekonomian kita. Penghasilan bunga mampu menciptakan efek perbaikan daya beli masyarakat. Berbeda dengan pembayaran bunga utang luar negeri yang menyebabkan uang kita tersedot ke luar. Kedua, tekanan terhadap BI untuk melakukan pencetakan uang menjadi berkurang. Kini, setiap terjadi kelebihan likuiditas, BI harus menyerapnya dalam bentuk penempatan dalam SBI. Total dana nganggur di SBI kini lebih dari Rp 200 triliun. Uang sebesar itu harus diberi bunga yang mendorong BI mencetak uang. Akibatnya, BI tidak bisa sepenuhnya efektif dalam mengendalikan inflasi karena jumlah uang beredar bersifat endogenus. Ketiga, kita juga bisa memperbaiki posisi tawar di hadapan para kreditor. Dulu pemerintahan Soeharto sering di-black mail bahwa utang dari kreditor tidak akan cair jika tidak mau manut dengan resep kebijakan mereka. Itu karena tidak ada alternatif lain selain pinjaman luar negeri untuk menutup defisit. Karena itu, mulai saat ini kita harus tegas bahwa kita menginginkan kesetaraan hubungan antara kreditor dan debitor. Dan itu bisa terjadi bila sumber pembiayaan domestik dioptimalkan. Sebagai penutup, masyarakat tentu menunggu langkah-langkah selanjutnya pascapembubaran CGI. Jika kita serius dan tegas, mungkin ini merupakan sebuah langkah ekonomi yang paling bersejarah setelah 62 tahun merdeka. Iman Sugema Senior Economist, Inter-CAFE, Institut Pertanian Bogor ____________________________________________________________________________________ Food fight? Enjoy some healthy debate in the Yahoo! Answers Food & Drink Q&A. http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396545367
