Membongkar Jerat Kemiskinan PRUDENSIUS MARING
Membongkar jerat kemiskinan berhubungan dengan kejujuran dan akurasi data, kebijakan pemerintah, tindakan konkret, perilaku masyarakat dan bagaimana kita memaknai kemiskinan. Sejak krisis sosial-ekonomi, gerak angka kemiskinan menarik perhatian banyak pihak. Meski kecil, sejak tahun 1998 terus terjadi pengurangan angka kemiskinan dari 49,50 juta atau 24,23 persen (1998) hingga 35,10 juta atau 15,97 persen (2005). Berkurangnya angka kemiskinan menjadi dalih pemerintah mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, pada Maret 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 39,05 juta (17,75 persen) (Susenas, 2006). Ini memancing kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sikap menolak Masalah dasar pengurangan kemiskinan bermula dari sikap dan pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Ia seharusnya menjadi pusat perhatian, orientasi pemerintah dan masyarakat. Sajian Kompas (23/12/2006) dan Institute for Ecosoc Rights (2006) tentang kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan dinamika kemiskinan riil. NTT menjadi potret kemiskinan yang dibalut budaya korupsi, lemahnya visi dan kebijakan pemerintah, perilaku boros, cepat puas, dan lilitan adat. Ini pun terjadi di tempat lain. Realitas itu tidak sepenuhnya diterima. Pada acara HUT provinsi NTT di Jakarta, Desember 2006, wakil gubernur menganggap itu sebagai stigma yang menyulitkan NTT. Padahal, pada Maret 2006, jerat kemiskinan menyebabkan 523 anak balita menderita busung lapar, 1.251 anak balita gizi buruk, dan 86.275 anak balita kurang gizi (Kompas, 23/12/2006). Di tempat lain pun terjadi. Pengalaman Multistakeholder Forestry Programme (Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan DFID-UK), di beberapa kabupaten Jayapura, masyarakat menolak predikat miskin yang dimasukkan dari luar. Mereka merasa berkelimpahan. Ini mengingatkan konsep kebudayaan kemiskinan (Oscar Lewis, 1966) yang menggambarkan pertalian si miskin dengan lingkungan kemiskinan. Jerat kemiskinan membuat kesadaran kritis tentang kemiskinan buyar. Masyarakat sulit melepas jerat kemiskinan karena dipandang sebagai hal biasa. Ini diperkuat perilaku pemerintah yang menghubungkan kemiskinan dengan nasib kekuasaannya. Di sini, penting penegasan AF Saifuddin (24/1/2007), guru besar antropologi Universitas Indonesia, perhatian yang tercurah pada angka makro bisa melahirkan kebanggaan semu. Ia tak mampu menyelami dinamika antara garis kemiskinan dan strategi pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Bagaimana masyarakat berjuang menggapai garis tidak miskin dan tak jatuh kembali? Kini, berbagai LSM, akademisi, dan pemerintah daerah berusaha membangun definisi, kriteria, dan indikator lokal. Upaya ini berusaha mendekati kemiskinan secara mikro. Keluar dari jerat Adakah jalan keluarnya? Jawabannya dengan memperbarui cara pandang kemiskinan, memastikan kelompok sasaran, memperkuat sumber penghidupan, dan memperhitungkan implikasi kebijakan serta aspek sosial-budaya masyarakat miskin. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan memandang kemiskinan sebagai "kondisi saat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat". Tekanannya pada kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan, bukan ketidakberdayaan ekonomi (Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005). Jelas, masyarakat miskin harus difasilitasi dan dilayani. Mereka harus mendapat pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, partisipasi, akses sumber daya, rasa aman, dan keadilan gender. Masalahnya, bagaimana memastikan efektivitas pemenuhan hak-hak dasar masyarakat itu. Pengalaman dengan masyarakat sekitar hutan dan lembaga kajian kemiskinan (Center for Economic and Social Studies dan Overseas Development Institute) menunjukkan pentingnya memastikan kelompok sasaran, memperkuat strategi penghidupan, dan memperhitungkan dampak kebijakan. Kita tidak bisa mengklaim bekerja menanggulangi kemiskinan tanpa mengetahui kondisi riil. Jika tidak, kita terjebak pendekatan makro, menyamaratakan masyarakat miskin desa atau perkotaan. Di mana orang miskin berada, perlu dipetakan akurat. Sumber penghidupan masyarakat harus diketahui pasti. Termasuk potensi dan hambatan yang dihadapi. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan perlu memperhitungkan analisis kemiskinan mikro. Upaya ini membutuhkan visi dan nurani pemerintah yang sensitif terhadap masyarakat miskin. Orientasi program kerja pemerintah harus berpusat pada kemiskinan. Prudensius Maring Mahasiswa S-3 Antropologi Universitas Indonesia; Dosen Politani Kupang ____________________________________________________________________________________ Looking for earth-friendly autos? Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center. http://autos.yahoo.com/green_center/
