Berita Utama   
Selasa, 27 Februari 2007

Menanam Kebaikan


Saya lupa hari dan tanggalnya. Pagi itu, kira-kira 10
tahun lalu, sebagai anak muda yang naif, saya bertanya
kepada Muhammad Yunus, "Apa cita-cita Anda sebenarnya?
Apakah dari kecil ingin mendirikan pusat pemberdayaan
rakyat, seperti Grameen Bank?"


Karena ini pembicaraan informal—kami berdiri dan saya
minum kopi—ia menjawab ringan, "Saya hanya ingin
menanam kebaikan." Tahun 2006, ia dianugerahi Nobel
Perdamaian. Ternyata, kebaikan yang ditanamnya selama
ini tumbuh subur dengan akar yang tertancap kokoh di
hati rakyat Banglades. Ia juga telah menginspirasi
dunia.


Padahal siapa pun anak Indonesia tentu pernah
mendapatkan nasihat dari orangtuanya, yang mirip
dengan ucapan Muhammad Yunus tersebut. Pada orang
Jawa, nasihat itu biasanya datang dari ibu, yang
dengan tulus berkata, agar kita selalu nandur
kebecikan (menanam kebaikan). Cita-cita terpenting
dalam hidup adalah menanam kebaikan.


Oleh karena itu, di mata seorang ibu, menjadi
presiden, menteri, gubernur, direktur utama, dan
lain-lain adalah tidak penting. Gelar profesor,
doktor, master adalah tidak penting. Pangkat kapten
maupun jenderal juga tidak penting. Yang terpenting
adalah nandur kebecikan.


Sekadar "jadi orang"?

Menyaksikan simpang siur perilaku elite kita
akhir-akhir ini, nasihat menanam kebaikan itu
tiba-tiba menyergap pikiran saya. Hati saya
bertanya-tanya tentang apa sebenarnya cita-cita para
pemimpin kita? Apakah mereka ingin menanam kebaikan
pada rakyat atau sekadar ingin "jadi orang" (jadi
pejabat)?


Tentu tidak mudah menilai seseorang, apalagi
menghakimi cita-citanya. Namun, sejujurnya, saya
prihatin menyaksikan perilaku sebagian elite kita.
Saya tidak habis mengerti mengapa Taufiequrachman
Ruki, misalnya, berhadapan dengan Yusril Ihza Mahendra
menyangkut tender pengadaan barang. Padahal keduanya
adalah bagian dari pilar-pilar penyangga kewibawaan
pemerintah.


Hal lain yang juga sulit saya pahami adalah
penyimpangan operasi pasar beras, banjir yang tidak
terbendung, flu burung yang menyebar, kecelakaan
pesawat dan kapal, antrean rakyat membeli minyak tanah
dan beras, makan nasi aking dan jagung, serta
persoalan lumpur Sidoarjo yang belum juga tuntas.


Sebagai peneliti yang tertarik pada budaya politik,
sejujurnya kasus Lapindo membuat saya lebih khawatir
dibandingkan dengan masalah-masalah lain. Ini
berkaitan dengan karakter dan simpul-simpul historis
Jawa Timur. Sejak zaman Mataram sampai awal Republik,
wilayah ini sarat dengan sikap penentangan. Kerajaan
Mataram tidak pernah sepi dari gangguan pemberontakan
"Brang Wetan" , sedangkan pada awal Republik, gerakan
komunis juga berpusat di wilayah ini (Madiun, Blitar
dan sekitarnya).


Selain itu, masih ada fenomena bandit sosial (aksi ala
Robin Hood) yang tumbuh pada zaman kolonial dan
kenekatan "bonek" pada masa kini. Belum lagi kalau
keberanian Bung Tomo dan kawan-kawan sewaktu melawan
Belanda ikut diperhitungkan. Pendeknya, secara
historis ada indikasi bahwa karakter warga "Brang
Wetan" adalah spoiler (penentang).


Oleh karena itu, para pemimpin nasional sebaiknya
tidak sekadar terjebak pada pusaran jabatan semata.
Mereka harus berani menanam kebaikan, yaitu
menuntaskan masalah lumpur panas dan tidak meremehkan
aksi sekitar 10.000 warga Sidoarjo yang memblokir
jalan Sidoarjo-Surabaya. Pendeknya, jangan sampai
kasus itu akan menjadi pemicu mengerasnya sikap
masyarakat "Brang Wetan". Republik ini bisa repot dan
kehabisan energi jika hal itu sampai terjadi.


Menanam kebaikan

Simpang siurnya sikap elite dan lambatnya penanganan
masalah yang ada mengesankan bahwa kita ini tak rapi
dalam bernegara. Akibatnya, optimisme rakyat tidak
bangkit. Jika demikian keadaannya, tidak ada pilihan
lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menjadi
pelopor untuk menanam kebaikan.


Setulusnya saya percaya bahwa Presiden Yudhoyono sudah
mencoba nandur kebecikan selama ini. Namun, usaha itu
tampaknya masih kurang keras. Sejauh ini rakyat masih
belum bisa mesem (tersenyum), apalagi gemuyu
(tertawa).


Agar kebaikan yang ditanam Presiden tersebut tumbuh
subur, sekurangnya ada tiga langkah yang perlu segera
dilakukan oleh Presiden. Pertama, segera merombak
kabinet dan membentuk zakenkabinet. Kalaupun ada orang
partai yang dipilih, sebaiknya hanya dari Partai
Golkar dan Partai Demokrat yang memang menjadi pilar
utama kekuasaan Presiden.


Kedua, irama politik Presiden dan Wakil Presiden harus
diselaraskan. Pernyataan-pernyataan politik yang
berbeda, apalagi bertentangan, tidak boleh terjadi
lagi di masa depan. Ini memperlemah energi untuk
menumbuhkan kebaikan publik.


Terakhir, segera melakukan program aksi kebijakan yang
prorakyat bahkan kalau perlu mengambil risiko
terberat, misalnya, mempergunakan dana cadangan devisa
untuk mendorong putaran sektor riil dan proyek padat
karya. Selain itu, juga berani menurunkan pajak,
membuka akses kredit seluas-luasnya untuk usaha kecil
dan industri rumah tangga serta menjamin biaya
pendidikan dan kesehatan rakyat.


Jika Presiden karena alasan-alasan politis tidak
berani mengambil langkah-langkah tersebut? Ibu saya
pasti akan menjawab, "Ya, sudah, tidak apa-apa. Toh
Gusti ora sare (Tuhan tidak tidur)."


(Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi
Syndicate) 



 
____________________________________________________________________________________
Don't pick lemons.
See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.
http://autos.yahoo.com/new_cars.html 

Kirim email ke