Itulah Tut, serba repot mengejar internet murah, beras murah, ...
prinsip regulator...kalau bisa mahal knp dibuat murah ?.
mengenai NAP ini juga bukti inkonsistensi regulator.
Denger2...karena kejar setoran (mungkin buat pemilu depan yah)...asal
bisa bayar ISR stasiun angkasa, aman deh NAPnya.
Bukannya asing sdh masuk Tut.
Indosat, XL, 3(hutchitson),ntt-id ? (apa bukan asing).
Menurut aturan PMA yg baru, di bidang telekomunikasi, asing boleh
menguasai berapa persen sih ?
Thanks.
Johan
Meneer Tutut wrote:
misal perusahaan besar/plat merah hanya boleh jadi penyedia backbone, apa ya
ISP MAU di haruskan beli bandwidth ke perusahaan besar/plat merah tsb ?
Mau beli dengan harga mahal ?
Karena cost biaya international akan di tagihkan ke ISP atau end customer?
Pasti nggak akan mau beli dengan harga mahal ?
Lalu selanjutnya apa ?
Nggak akan beli ke perusahaan besar/plat merah itu khan?
Lalu ambil bandwidth sendiri ke luar via satelit , meski itu di larang?
skrg di buat NAP minimum punya bandwidth 45M atau 1 transponder..
berarti hanya yg punya modal kuat yg bisa bertahan..
Nggak bisa memenuhi ketentuan itu..silahkan berubah NAP jadi ISP..
ISP harus beli ke NAP, agar nggak ambil bandwidth sendiri dan juga agar NAP
tsb bisa hidup..
masalah terbesarnya, harga 45M via kabel laut di Indonesia masih
mahal....entah kenapa di pertahankan tetap mahal
jadi NAP belinya mahal, di jual ke ISP lebih mahal..
customer nggak mau beli mahal....nggak usah jualan deh..buka bengkel motor
aja kalo gitu, atau buka tambal ban motor
hehehe..itu lah dilemanya..semoga para orang pinter di dunia IT lebih
mengetahui masalah tsb
apa mungkin regulasi di ubah sehingga asing boleh masuk ?
jika hal itu terjadi, apa provider lokal bisa bertahan ? apa benar harga
bandwidth akan turun ?
siapa yg di untungkan dan siapa yg di rugikan?
makan siang yuk...
----- Original Message -----
From: "johanfirdi" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[email protected]>
Sent: Wednesday, May 02, 2007 11:37 AM
Subject: [dirpji] Re: Postel: Peralatan ISP dan NAP Curang Akan Disita
setuju pak rully,
TELxxx ===> plat merah Jelas, gak usah ditanya. 51% lebih saham milik
pemerintah.
INDxxxx ==> plat apa nih ?, plat merah tapi gambar singa
Xy ====> plat apa lagi nih ?, plat merah tapi gambar siti nurhaliza
Ke 3 perusahaan besar bisa hidup dan memberi internet murah karena ada
subsidi silang dari profit seluler. Lah kalau yang ISP/NAP. hidup dari
subsidi mana yah ?.
Johan
Mhd Rully Sumbayak wrote:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Setuju.
# mrs
AhmadFauzi wrote:
Supaya jangan panjang lagi bahasannya, kalau boleh saya usul gimana
dibuat kalau dibuat aturan Perusahaan Besar/Plat Merah hanya punya ijin
sebagai penyedia Backbone ke International, jadi tidak boleh jualan
bandwidth retail. Untuk retail Perusahaan Besar/Plat Merah bekerjasama
dengan ISP, biar ISP yg jualan retail ke end user/corporate. Jadi untuk
warnet yg sekarang menjual bandwidth lagi agar mengajukan ijin ISP aja.
Dengan pola seperti ini kita harapkan terjadi pembagian yg merata untuk
pebisnis Internet. Jangan seperti yg sekarang Perusahaan Besar/Plat
Merah punya ijin NAP dan ISP juga, kasian dong perusahaan yg kecil
tidak
kebagian pasar untuk usahanya, lama2x yaaa mati semua. Jangan2x nanti
anggota APJII hanya tinggal 3 perusahaan doang.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
iD8DBQFGOBHsr6rBNNxs/2sRAlrOAJ9tRvwTE7qEmnPxSQuoHNyA/ZmpuwCfYVn0
qxIbdO0ToIgRlfyFxhc4wuk=
=tLhf
-----END PGP SIGNATURE-----
-- Informal ISP Technical ( sometimes dirpji :p ) Discussion.
-- Informal ISP Technical ( sometimes dirpji :p ) Discussion.
-- Informal ISP Technical ( sometimes dirpji :p ) Discussion.
-- Informal ISP Technical ( sometimes dirpji :p ) Discussion.
