> From: [EMAIL PROTECTED]
> Date: 27 Februari 1999 23:40
> 

>>KJJ:
> > Bukankah yang penting dan prioritas adalah kalahkan dulu rezim orba. 
Soal
> > lain bisa menyusul.  Sebab musang-musang dan para srigala masih
> > berkeliaran nih.  Sebagian malah keliatan semakin lapar saja :-(
> > 
> > 
> 
>     Saya setuju:  "....yang penting dan prioritas adalah kalahkan dulu
>     rezim orba". 
> 
>     Dan rezim orba itu apa? 
> 
>     Bukan (terutama) orangnya, tapi 
> 
>     1. dwi-fungsi
> 

KJJ:
Maaf Angku Jusfiq. 

Kita terpaksa sedikit berbeda pendapat disini.

Dwi-fungsi itu bukan milik orba saja.

Dwi-fungsi itu di konsepsikan dan dicetuskan oleh Jendral Kancil -
A.H.Nasution - bapak fasisme Indonesia - pada th 1950-1951.
Dan konsep dwi fungsi ini dipakai atau diterapkan oleh Soekarno th 1959.
Periode Soekarno 1959 - 1965 itu yang disebut orang : Orde Lama.
Orde Baru - periode Soeharto 1967 - 1999, hanya melanggengkan konsep ini
bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi lagi.

Jadi kurang cocok jika mengidentikkan orba dengan dwi fungsi.

Tapi saya setuju 100% (kalau bisa lebih) - bahwa dwi fungsi HARUS dihapus.

Sekarang ini sudah ada TAP MPR hasil Sidang Istimewa 1999 untuk menghapus
"secara bertahap" peran sospol ABRI (konsep dwi fungsi).

Memang saya kurang puas dgn kalimat "secara bertahap" pada TAP MPR itu.

Tapi itulah yang kita peroleh ketika kompromi terjadi antara para politisi
orba yang masih bercokol di MPR sekarang dengan tekanan arus reformasi
yang datang dari luar gedung MPR.


>     2. UUD45 
> 

KJJ:
Idem dgn diatas, UUD 45 juga tidak identik dengan Orba.
Ia sudah muncul sejak lama dan sudah ditendang keluar kemudian masuk lagi
ke dalam kancah politik Indonesia oleh Soekarno th 1959 -- bersamaan
dengan implementasi konsep dwi fungsi.

Orba hanya meneruskannya dengan tambahan kalimat :
"melaksanakan UUD 45 dan Pancasila Secara Murni dan Konsekwen"

Saya setuju jika UUD 45 di amandemen (dikoreksi) sesuai dengan
perkembangan jaman.

Tapi jika dipaksakan kembali ke UUDS 50 seperti yang sering angku usulkan,
saya juga kurang setuju.  Bikin saja amandemen atau UUD RI yang baru.

Lebih baik menatap masa depan ketimbang merenungi masa silam.


>     3. Pancasila sebagai azas negara atau (setali tiga uang) azas
>     tunggal. 
> 

KJJ:
Ketentuan Pancasila sebagai azas tunggal sudah dicabut dalam UU Politik
yang baru.  Partai-partai dan ormas-ormas yang ada sekarang tidak semuanya
mencantumkan Pancasila sebagai azas.  Ada yang berazaskan keagamaan,
kerakyatan, nasionalisme dll.  

Sudah agak bebas.

Sudah tidak seperti dulu lagi.


>     4. feodalisme abangan dan feodalisme santri . 
> 

KJJ:
Saya setuju penghapusan segala bentuk feodalisme.
Tapi apakah orba menganut feodalisme santri dan abangan ?

>Jusfiq:
>
>     Dan PDI Perjuangan atau partai yang didukung Abdurchman Wahid
>     adalah pendukung orba. 
> 

KJJ:
PDI Perjuangan BUKAN partai pendukung orba.
PDI Perjuangan justru merupakan partai yang ditindas orba.
Megawati justru merupakan ancaman buat Soeharto dan rezim kala itu.
Apa angku Jusfiq lupa peristiwa 27 Mei 1996?
Setelah menindas PDI Mega, rezim orba lalu menguber-uber aktifis PRD.


>     Oleh karena itu saya senang mendengar bahwa PRD berusaha untuk
>     memberikan alternatif bagi elektorat abangan untuk TIDAK mendukung
>     PDI perjuangan. 
> 
>     PRD, terlepas dari kritik saya akan jargon kerakyatan tahun
>     limapuluhan yang masih dipakainya, adalah partai anti-orba. 
> 

KJJ:
Saya mempunyai ganjalan sedikit dengan anak-anak PRD belakangan ini.
Terutama pada kegiatan mereka dalam demo-demo mahasiswa yang terjadi di
Jakarta.   Mereka sering bergabung dengan apa yang dinamakan KBUI
(keluarga besar UI).  Radikalisme mereka yang mengarah kepada
fundamentalis sering membuat marah aparat/petugas keamanan. 

Kerap terjadi para aktifis PRD ini membuat situasi demo damai mahasiswa
menjadi chaos ketika berhadapan dengan aparat.  Dan ketika suasana mulai
kacau, para aktifis PRD ini lalu melarikan diri sambil membuka jaket
almamater   dan meninggalkan rekan mahasiswa lain yang non-PRD menjadi
korban keganasan aparat.

Ini perlu mendapat perhatian dari para pengurus atau aktifis PRD yang
lain.  
Mereka perlu membuka mata, bahwa rekan-rekan mahasiswa lain tidak begitu
suka dijebak dan diperlakukan tidak fair seperti itu.  Simpati kepada
aktifis PRD yang sebelumnya menggunung kini mulai susut akibat kelakukan
mereka sendiri.  Lihat saja, demo mahasiswa KBUI belakangan semakin sepi
pendukung.   Banyak aktifis mahasiswa kini lebih condong bergabung dengan
organisasi macam FORKOT, FAMRED, FKSMJ, KAMMI atau lainnya.

Saya kira strategi PRD itu justru akan membahayakan gerakan mahasiswa yang
lain.  Setidaknya dukungan masyarakat yang begitu besar di Jakarta atau di
daerah lain bisa berbalik menjadi kebencian dan apriori.  Sebab, betapapun
masyarakat umum tidak terlalu jelas membedakan kelompok mahasiswa yang
sedang bergerak, apakah FKSMJ, FORKOT, FAMRED, KBUI atau PRD.  Bagi
masyarakat umum,  mahasiswa adalah mahasiswa, tidak peduli dari kelompok
manapun mereka berasal.

Saya berharap, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Angku Jusfiq, saya kira cukup sekian kritik saya terhadap PRD.
Mudah-mudahan ke depan-- PRD akan menjadi lebih baik dan lebih banyak
mengundang simpati masyarakat.


Salam,

King JoJon

Kirim email ke