-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar :    [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
        http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://kompas.com/kompas-cetak/0012/14/IPTEK/dpr08.htm
>Kamis, 14 Desember 2000

DPR : Cari Solusi untuk Kasus PT IIU
Medan, Kompas 

Konflik berkepanjangan antara sebagian rakyat Porsea, Kabupaten
Toba Samosir, dengan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU), sepatutnya
segera dicarikan jalan keluarnya. Jika keputusan akhir adalah
Indorayon dibuka, hendaknya rakyat jangan sampai dirugikan baik
dari segi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

"Tetapi, kalaupun ditutup, kita juga harus memikirkan berapa banyak
karyawan yang tak bekerja lagi, berapa banyak pula masyarakat
sekitar yang selama ini terbantu dengan adanya Indorayon. Itu
semua harus dipikirkan nasibnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII
Tubagus Haryono, seusai berdialog dengan peneliti dan pakar
lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) yang dipimpin Rektor
USU Prof dr Chairuddin P Lubis DTMH SpA(K), Rabu (13/12). Komisi
VIII berkunjung ke USU dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke
Sumut mencari masukan problem-problem lingkungan yang dihadapi
daerah.

http://www.indomedia.com/bpost/122000/14/index.htm

Selamatkan Hutan Kita yang Tersisa!

Sebelumnya Indonesia mempunyai hutan seluas 113 juta ha. Dari jumlah tersebut 92,4 
juta ha
yang benar-benar tertutup hutan. Sekarang, hanya 20% dari 92,4 juta ha itu yang masih 
perawan
(virgin forest). Yang 80% berupa hutan bekas tebangan dengan kondisi normal dan rusak 
berat.
Keadaan ini telah mengundang kritik internasional yang pada akhirnya adalah ketidak 
percayaan
dunia internasional akan kemampuan bangsa indonesia mengelola hutan sesuai dengan 
prinsif
sustainable forest management (SFM). Ketidak percayaan dunia internasional tersebut 
dapat
dilihat dari terbitnya letter of intent (LOI)-IMF baik yang ditanda tangani oleh 
mantan Presiden
Soeharto (1998) maupun yang ditandatangani mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie (2000),
serta usulan Menhutbun (kini Menhut kembali), Dr Nur Mamudi Ismail (ketika itu) yang 
disetujui
sidang CGI. Semua itu menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki sistem pengolahan
hutannya.

Sistem pengolahan hutan yang dilakukan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dianggap 
gagal
dalam melestarikan hutan. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari data areal Inhutani 
I-V yang
berasal dari eks HPH yang luasnya 5,7 juta hektar. Dari jumlah tersebut hanya 0,25 
juta ha
(4,4%) yang masih perawan. Selebihnya, 2,5 juta ha (43,9%) merupakan kawasan bekas
tebangan dan 2,95 juta ha (51,7%) merupakan kawasan yang rusak berat, ibarat ikan sisa 
tulang
belulang saja.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/dar31.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Jawa Tengah - Banyumas  

           Untuk Cegah Penjarahan
           Warga Usul Dibuat Hukum Adat di Kampung Laut 

Penduduk Kampung Laut kini menyadari bahwa aksi
perusakan hutan mangrove dapat mengancam keselamatan
Segara Anakan. Jika hal itu dibiarkan maka kehidupan
mereka pun ikut terancam. Sayang, aksi-aksi perusakan
hutan mangrove tak pernah tersentuh hukum. Sehingga
timbul kesan, hukum yang ada dianggap tak mampu
mengatasi persoalan tersebut.

Untuk itu, masyarakat Kampung Laut sepakat ikut
berperan dalam mengatasi persoalan Kampung Laut.
Warga minta agar di Kampung
Laut dibuat hukum adat untuk mengingatkan warga. 

http://www.indomedia.com/bpost/122000/14/index.htm

Menkeu Setuju Inhutani II Jadi Swasta
Banjarmasin, BPost

Adanya keinginan konsorsium investor asing yang meminta agar PT Inhutani II dijadikan 
swasta
murni, dalam kerja sama pada pembangunan pabrik pulp (bubur kertas, Red) akhirnya 
disetujui
Menteri Keuangan (Menkeu) Prijadi PS.

Keputusan disetujuinya perubahan status dari perusahaan milik negara (BUMN) menjadi
perusahaan swasta ini, disampaikan Prijadi saat menerima bertemu Gubernur Kalsel Drs HM
Sjachriel Darham, Selasa (12/12) siang.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/dar23.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Jawa Tengah - Kedu & DIY  

           Kena Sanksi Sejumlah Pejabat Perhutani Diduga
           Terlibat Penjarahan

           TEMANGGUNG -Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (Adm KPH)
           Kedu Utara, Ir Untung Mulyadi, mengakui beberapa bawahannya
           diduga terlibat penjarahan hutan di wilayah itu. Mereka telah dijatuhi
           sanksi administratif berupa penurunan pangkat sampai tak diberi
           jabatan.

           Ditemui para wartawan saat membuka Pelatihan Teknik Persutraan
           Alam di Temanggung, kemarin, Ir Untung menyatakan sanksi yang
           dijatuhkan itu ringan, tapi paling berat.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/dar8.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Jawa Tengah - Pantura  

           Lagi, Warga Serahkan Kayu Ratusan Kubik

           SLAWI- Jajaran Polres Slawi kembali mengulang kesuksesan
           mengambil kayu jati ilegal yang secara sukarela diserahkan warga.
           Selasa pagi hingga sore, dalam operasi yang dipimpin Wakapolres Ass
           Supt Drs Komarul Zaman SH, petugas berhasil mengambil dan
           mengangkut kayu dari Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten
           Tegal. 

           Sebelumnya, polisi berhasil mengambil kayu ilegal 27 truk yang
           diserahkan warga Desa Danaraja, Margasari (Suara Merdeka, 10/12).
           Kapolres Superintendent Drs Lutfi Lubihanto kemarin mengatakan,
           pengambilan kayu di Jembayat itu berjalan mulus. 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/dar3.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Jawa Tengah - Pantura  

           Setelah Provokator Ditangkap
           Kapal Pekalongan Aman di Masalembo

           PEKALONGAN -Kapal-kapal nelayan asal Jateng, khususnya
           Pekalongan, kini aman beroperasi di perairan Masalembo, Jawa Timur.
           Nelayan setempat tak mempermasalahkan lagi kehadiran kapal-kapal
           Pekalongan, setelah provokator, H Afandi ditangkap Polda Jatim
           pertengahan November lalu. 

           ''Namun para nelayan harus berhati-hati, jangan sampai melanggar
           dengan memasuki 12 mil wilayah pantai. Kalau hal itu dilakukan akan
           muncul kembali masalah baru,'' kata Ketua DPC HNSI Kota
           Pekalongan, Drs Bazari Chambali kemarin.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/slo6.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Sala  

           Surakarta Pengguna Pestisida Terbesar 

           SALA- Petani di wilayah Karesidenan Surakarta paling banyak
           menggunakan pestisida berbahan aktif karbamat, kumarin, neristoksin
           dan lainnya. Bila daerah lain sebarannya maksimal mencapai 55
           persen, di Surakarta justru 95 persen. 

           ''Sebenarnya tiap daerah memang berbeda besarnya sebaran pestisida,
           karena tergantung kebutuhan petani, karena jenis tanaman yang
           ditanam,'' jelas Ir Supriyadi MS dari Tim Pusat Studi Lingkungan Hidup
           (PSLH) UNS dalam seminar pencemaran pestisida di Kampus UNS,
           kemarin .

http://www.surabayapost.co.id/
JAWA TIMUR  Kamis, 14 Desember 2000
                     
             Komisi D Ancam Merekomendasi Tutup PT SIA
                                Sidoarjo - Surabaya Post 

     Komisi D DPRD Sidoarjo mengancam akan mengeluarkan rekomendasi menutup PT Surya
     Indo Algas (PT SIA) jika sampai tiga bulan ke depan pimpinan perusahaan itu tidak 
memperbaiki
     Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah lama rusak. 
     Pasalnya, dengan tidak difungsikannya IPAL perusahaan produsen bahan baku 
agar-agar itu,
     air sungai dan sumur milik warga Desa Jimbaran Wetan, Jimbaran Kulon dan Ploso, 
Wonoayu
     tercemar. 
     Sikap tegas Komisi D mencuat, karena komisi yang membidangi masalah lingkungan dan
     pembangunan itu sebelumnya telah sempat memperingatkan perusahaan tersebut untuk
     memperbaiki IPAL-nya itu. 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/14/eko6.htm
Kamis, 14 Desember 2000 Ekonomi  

           Program PDM-DKE Siapkan Bantuan Rp 64,8 Miliar 

           SEMARANG-Program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak
           krisis ekonomi (PDM-DKE) tahun 2000 tetap dilanjutkan dengan
           penyediaan dana Rp 64.823.162.000. Bantuan sebesar itu akan
           dialokasikan untuk 31 kabupaten atau kota yang mencakup 490
           kecamatan dan 1.929 desa.

           Ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jateng Prof
           Dr Miyasto selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pengelolaan
           Program Jaring Pengaman Sosial (TKPP-JPS) mengatakan hal itu
           kepada wartawan di kantornya kemarin. 

http://www.indomedia.com/bpost/122000/14/index.htm

Warga Rusak Kantor Dahian Timber
* Kecewa Ganti Rugi tak Dibayar
Bukit Hindu, BPost

Warga Dahian, Kecamatan Sepang merusak kantor PT Dahian Timber (PT DT), Rabu (13/12).
Peristiwa amuk massa yang menghancurkan sejumlah kaca jendela kantor yang berlokasi di 
Jl
Anggrek I itu terjadi sekitar pukul 11:30.

Pada saat kejadian, warga yang jumlahnya mencapai 50 orang itu, sempat menanyakan 
tentang
keberadaan kepala cabang Rahmadi kepada penghuni kantor. Gagal bertemu Rahmadi karena
tidak berada di tempat, beberapa warga melempari kantor dengan batu untuk menumpahkan
kekesalannya.


---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]

Kirim email ke