-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/18/EKONOMI/saha13.htm
>Kamis, 18 Januari 2001
Saham Sinar Mas Terancam "Delisted" di New York
Jakarta, Kompas
Saham salah satu perusahaan Grup Sinar Mas milik Keluarga Eka
Tjipta Widjaja yang tercacat di Bursa Efek New York (NYSE), Asia
Pulp & Paper (APP), terancam di-delisted (dihapuskan pencatatan
dan dihentikan perdagangannya di bursa), karena hampir 30 hari
harga per lembar sahamnya berada di bawah satu dollar AS.Sampai
dengan Rabu (17/1), saham APP telah 28 hari bernilai kurang dari
satu dollar AS. Komisi Pasar Surat Berharga Amerika Serikat (US
Securities Exchange Commission/US SEC, lembaga sejenis Badan
Pengawas Pasar Modal) menetapkan, saham di NYSE yang selama
30 hari berturut-turut bernilai kurang dari satu dollar AS akan
dikenakan delisted.
Kepala Divisi Corporate Communication and Public Relation Grup
Sinar Mas, Yan Partawijaya, di Jakarta hari Rabu membenarkan,
selama 28 hari harga saham APP di NYSE berada di bawah satu
dollar AS. Namun, tambahnya, dalam hari-hari terakhir harga saham
APP naik mendekati satu dollar AS.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/18/IPTEK/ting10.htm
>Kamis, 18 Januari 2001
Hutan di Jambi Tinggal 18 Persen
Jambi, Kompas
Meski hutan di Provinsi Jambi sekarang ini diperkirakan tinggal 15-18
persen dari luas wilayahnya-baik hutan produksi, hutan konservasi,
maupun hutan di areal penggunaan lain- penjarahan ternyata tetap
merajalela dan tidak terkendali. Di jalan lintas timur di Kabupaten
Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, ratusan truk mengangkut
kayu jarahan/tebangan liar, masuk ke berbagai industri perkayuan di
daerah itu.
Tim Penertiban Industri Pengolahan Kayu (TPIPK) Provinsi Jambi
yang dibentuk Gubernur Jambi Drs Zulkifli Nurdin MBA melalui Surat
Keputusan (SK) Nomor 488 Tahun 2000, yang dikeluarkan tanggal 12
Desember 2000, hingga kini belum operasional di lapangan atau
belum bergerak. Tim dengan penanggung jawab Wakil Gubernur
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Uteng Suryadiatna tersebut
bertugas menginventarisasi bertugas semua industri pengolahan
kayu hulu dan hilir, baik legal maupun ilegal, serta kapasitas
terpasang peralatan dan mesin masing-masing.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/18/IPTEK/kera10.htm
>Kamis, 18 Januari 2001
Kerangka Acuan Amdal untuk Proyek LNG Tangguh
Jakarta, Kompas
Pihak Pertamina dan British Petroleum (BP) selaku kontraktor asing
di bidang perminyakan, sudah melakukan pemaparan yang terkait
dengan kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal) Terpadu. Ini dilakukan Pertamina dan BP di depan Komite
Evaluasi Amdal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terkait
untuk megaproyek eksplorasi dan pengolahan liquefied natural gas
(LNG) di daerah Tangguh, Teluk Berau (Irian Jaya).
Ini dikemukakan Manajer Proyek LNG Tangguh Pertamina Inoenoe
dan Manajer Senior Proyek Tangguh BP Ricard Elliott dalam siaran
pers bersama yang diterima Kompas, Selasa (16/1).
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/18/IPTEK/ditu10.htm
>Kamis, 18 Januari 2001
Ditutup, Perusahaan Minyak yang Tidak Olah Limbahnya
Jakarta, Kompas
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) meminta semua
perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia membuat
laporan mengenai limbah yang dihasilkan dan tentang upaya
pengelolaannya. Bila mereka mengabaikan hal ini sampai waktu
yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan tindakan hukum hingga
ancaman penyegelan tempat pembuangan limbahnya. Selain itu,
sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup, bupati atau gubernur
berwenang untuk menghentikan operasi perusahaan terkait.Demikian
penjelasan Deputi IV Bidang Penataan Hukum dan Manajemen
Lingkungan (Bapedal) yang juga Pelaksana Tugas Deputi II Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapedal Masnellyarti Hilman
kepada Kompas, hari Rabu (17/1) di Jakarta. Hal itu diutarakannya
sehubungan dengan laporan kasus pencemaran limbah bahan
beracun berbahaya (B3) dari penambangan minyak di Tarakan,
Kalimantan Timur, pekan lalu, kepada Menteri Negara Lingkungan
Hidup (Menneg LH)/ Kepala Bapedal Sonny Keraf, di Samarinda.
Tuntutan tentang laporan itu, menurut Masnellyarti (Nelly), harus
dikeluarkan agar kasus pencemaran limbah dari industri migas yang
berupa sludge dari penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia
tidak terulang kembali dan menjadi meluas. Hingga saat ini, katanya,
paling tidak telah muncul tiga kasus pencemaran sludge, dua lainnya
terjadi di Riau dan Irian Jaya.
http://www.surabayapost.co.id/01/01/18/11LOKASI.HTML
JAWA TIMUR Rabu, 18 Januari 2001
Lokasi Eksplorasi Premier Oil di Muara Bengawan Solo
Dua Fraksi Temukan Penyimpangan
Gresik - Surabaya Post
Informasi survei seismic Premier Oil untuk mendeteksi tambang minyak di Ujung
Pangkah
bertentangan dengan fakta yang ditemukan dua fraksi di DPRD Gresik saat
berkunjung ke lokasi
pengeboran minyak itu.
Fraksi Gabungan (F-Gab) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mencermati, lokasi
pengeboran itu tidak di lepas pantai, tetapi berdampingan dengan lahan budi daya
tambak
penduduk.
Posisi pengeborannya juga tepat di mulut (muara) Bengawan Solo, tempat pertemuan
antara
air tawar dan air asin. Pintu pertemuan dua jenis air itu bagi petambak merupakan
pusat
kehidupan ikan yang menghidupi nelayan dan petambak.
http://www.surabayapost.co.id/01/01/18/09MEKABO.HTML
SURABAYA Rabu, 18 Januari 2001
Soal Kasus Limbah Meka Box
Walhi dan LBH Dukung Tuntutan Warga Bambe
Surabaya - Surabaya Post
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya maupun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
Surabaya, mendukung penuh tuntutan warga Bambe atas gangguan limbah pabrik PT
Surabaya
Meka Box (SMB). Selama ini, SMB mempunyai catatan jelek dalam pengelolaan limbah,
sehingga mengganggu lingkungan sekitarnya.
Pernyataan ini dikemukakan Direktur Walhi, Susianto SH, dan aktivis LBH Ulfa SH,
saat
dikonfirmasi, secara terpisah, atas perselisihan antara warga Bambe dengan SMB,
berkaitan
pencemaran lingkungan, Rabu (17/1) siang.
http://www.thejakartapost.com/detailbusiness.asp?fileid=20010118.K01&irec=0
Business News January 18, 2001
Provinces allowed to issue forest concession permits
JAKARTA (JP): In line with regional
autonomy legislation, the Ministry of
Forestry has relinquished some of its
authority regarding the authorization of new
forest concession permits, to provincial
administrations.
According to a ministerial decree dated
Nov. 6, 2000, the provincial administration
is permitted to issue a forest concession
permit covering an area of up to 100,000
hectares.
http://www.surabayapost.co.id/01/01/18/17TAPIOK.HTML
SUPLEMEN Rabu, 18 Januari 2001
Teknologi Nir Limbah untuk Kembangkan Industri Tapioka
Unit Pelaksana Teknis Ethanol, Protein Sel Tunggal dan Gula (UPT-EPG) BPPT
berhasil
menciptakan teknologi sederhana untuk mengembangkan industri tepung tapioka
rakyat dengan
teknologi nir limbah. Konsep ini memanfaatkan limbah proses produksi tepung
tapioka yang
berupa onggok atau elot.
Limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi dan pengendapan pada proses pembuatan
tapioka tersebut belakangan diketahui ternyata masing-masing masih mengandung
pati dan
protein cukup tinggi. Selama ini kedua limbah tersebut dibuang karena tidak
diketahui
manfaatnya.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/18/slo9.htm
Kamis, 18 Januari 2001 Sala
Jika Merapi Meletus, Penduduk Dievakuasi Paksa
BOYOLALI- Pemda Boyolali tidak ingin kecolongan atas perilaku
penduduk Dukuh Stabelan, Desa Tlogolelel, Kecamatan Selo yang
menolak diavukasi guna menghindari semburan awan panas Gunung
Merapi. Jika status gunung terus meningkat dan mengancam
keselamatan jiwa akan dilakukan upaya paksa untuk
mengevakuasi.''Kami akan paksa penduduk naik truk dan itu
dibenarkan untuk mencegah korban jiwa,'' kata Kamawil Hansip, yang
juga Ketua Harian Satlak PB, Subari, kemarin.
Saat ini, pihaknya sudah menyediakan tiga buah angkutan truk dan
berbagai prasarana. Di antaranya, tenda, peralatan dapur dan tenaga
evakuasi. Untuk evakuasi setidaknya telah disiapkan 1 peleton (30
orang) ditambah tim SAR.
http://www.indomedia.com/bpost/012001/18/metropa/metro4.htm
Konglomerat tak Lagi Kuasai HPH
Bundaran Besar, BPost
Dibanding dengan kepemilikan HPH masa lalu, pemohon HPH baru yang ada sekarang lebih
mencerminkan aspek pemerataan kesempatan berusaha dalam bidang pengusahaan hutan.
"HPH-HPH yang ada sekarang tidak lagi didominasi kelompok konglomerat (grup) tertentu.
Jadi
tidak ada lagi konglomerasi di bidang kehutanan, seperti masa lalu," ujar Kadinas
Kehutanan
Kalteng Ir Tuah Pahoe pada gelar potensi dan temu usaha yang diselenggarakan Kapet
DAS-Kakab, kemarin.
Hal ini, jelas Tuah, terlihat jelas dari data pemohon HPH baru yang berasal dari
berbagai
latarbelakang usaha, baik masyarakat setempat yang tergabung dalam bentuk koperasi,
kalangan
swasta daerah lokal maupun swasta nasional, bahkan ada yang dari kelompok perguruan
tinggi.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
