http://kompas.com/kompas-cetak/0104/09/DAERAH/para26.htm >Senin, 9 April 2001 Paradigma Baru Indorayon, Bukan Sekadar Ganti Baju? Kompas/surya makmur nasution UPAYA PT Inti Indorayon Utama (PT IIU), Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk membuka kembali operasi perusahaannya mulai awal tahun ini sesungguhnyasudah dilakukan sejakbeberapa bulan yang lalu. Bahwa perusahaan iningotot ingin beroperasi kembali di tengah berbagai tentangan, tentulah ada sebabnya. Dan alasan yang paling bisa diterima akal adalah alasan uang. INVESTASI perusahaan asing Namura International yang konon sebesar 40 juta dollar AS (sekitar Rp 400 milyar kini), jelas sebuah jumlah yang terlalu kecil untuk dibuang dalam bentuk rongsokan pabrik. Bahwa mereka tidak mau melakukan relokasi seperti tuntutan masyarakat Toba Samosir, itu juga semata karena alasan uang. Menurut seorang staf Indorayon yang menolak dikutip namanya, relokasi sama dengan membuat baru. Ongkos memindahkan peralatan pabrik ke tempat lain bisa jadi malah lebih mahal daripada membuat baru. Kompas/surya makmur nasution Dengan isu pencemaran lingkungan yang mereka sandang, maka hal pertama yang dilakukan Indorayon untuk "cuci diri" adalah mengadakan temu para pakar untuk memberikan gambaran bahwa di masa mendatang Indorayon bukanlah pencemar lagi. Pada pertemuan pakar di Parapat, akhir September 2000, Indorayon direkomendasi agar segera mengubah sistem manajemennya yang dinilai gagal, kalau mau beroperasi kembali. Ada lima kesalahan Indorayon yang dikemukakan dalam pertemuan para pakar itu. Kelima kesalahan inilah yang membuat perusahaan ini ditolak masyarakat sekitar. Kesalahan pertama adalah penempatan lokasi pabrik. Letaknya yang di hulu sungai dan di tengah permukiman jelas tidak akrab lingkungan. Kesalahan kedua adalah kesalahan teknologi yang dipakai sehingga membuat limbah tidak terkontrol pembuangannya. Limbah ini sering mencemari lingkungan, seperti terjadinya kebocoran gas klorin beberapa waktu lalu. Kesalahan ketiga adalah kesalahan kepemimpinan yang arogan di mata rakyat. Semasa masih beroperasi dulu, betapa segala hal yang berbau Indorayon sangat menakutkan masyarakat. Kalau ada mobil Indorayon yang berserempeten dengan mobil rakyat, apa pun alasannya mobil Indorayon yang benar. Kesalahan keempat adalah kesalahan manajemen, yaitu terlalu sedikit mengikutsertakan penduduk setempat dalam perusahaan. Sedangkan kesalahan kelima adalah kesalahan merusak budaya lokal. Semenjak PT IIU beroperasi, banyak "pola" baru masuk ke penduduk sekitarnya, seperti misalnya minuman keras dan bahkan wanita panggilan. *** OLEH investor Indorayon, kekurangan-kekurangan yang "ditemukan" dalam pertemuan pakar itu disanggupi untuk diperbaiki. Kemudian, investor melanjutkannya dengan menyurati pemerintah atas kesanggupan dan kesiapan investor untuk memperbaiki kinerja perusahaan sesuai dengan prasyarat yang direkomendasikan. Langkah awal untuk membuktikan janjinya, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 November 2000, Indorayon mengubah namanya menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Perubahan nama itu berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam sidang kabinet dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 10 Mei 2000, menutup pabrik rayon dan membuka pabrik pulp. RUPS menilai nama Indorayon tidak relevan lagi digunakan karena pabrik rayonnya telah ditutup. Atas dasar berbagai rekomendasi itu pula, manajemen mengganti jajaran direksi. Herbun Darlin sebagai Direktur Utama Indorayon diganti oleh Bilman Butarbutar yang putra asli daerah Toba Samosir. Untuk mengonkretkan kesanggupan prasyarat re-operasi tersebut, manajemen pun merumuskan konsep tentang visi dan misi Indorayon yang dituangkan dengan nama mentereng layaknya sebuah partai politik yang juga sedang berusaha meninggalkan atribut lama saat ini: Paradigma Baru PT TPL. Paradigma baru itu berisi antara lain tentang perubahan gaya manajemen yang akrab dengan lingkungan dan tidak arogan. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan masyarakat dengan melakukan tumpangsari yang saling menguntungkan. PT TPL juga menerima dan mendukung lembaga independen yang ahli di bidangnya untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang paling penting, PT TPL akan menyisihkan keuntungan dari hasil penjualan bersih pulp mereka sebesar satu persen. Pengelolaan dana satu persen ini akan dilakukan oleh sebuah badan pengelola keuangan. Maka, jika diasumsikan produksi pulp per tahun 200.000 ton, berarti dengan harga 350 dollar AS per ton (dengan kurs Rp 9.500), warga Toba Samosir memperolah Rp 6,65 milyar setahun. Asumsi produksi pulp sebanyak 200.000 ton per tahun itu berdasarkan kemampuan Indorayon masa lalu yang mampu memproduksi sebanyak 208.631 ton (1995) 181.954 ton (1996) dan 221.712 ton (1997). Jumlah itu diperoleh dari luas total hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Indorayon seluas 269.060 hektar yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara/Toba Samosir 167.943 hektar, Simalungun 22.533 hektar, Tapanuli Selatan 41.818 hektar, Dairi 31.627 hektar dan Tapanuli Tengah 5.139 hektar. Rencana pemberian satu persen dari hasil bersih produksi pulp tersebut lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara/Toba Samosir (sebelum berpisah) pada tahun 1997/1998 sebesar Rp 5,1 milyar. Tentu saja jumlah itu sangat berarti bagi Toba Samosir yang kini telah menjadi kabupaten tersendiri. *** SEJAK Desember 2000 lalu, Indorayon pun mulai menyosialisasikan gagasan paradigma baru tersebut. Dalam sosialisasi ini Gubernur Sumut T Rizal Nurdin diikutsertakan. Ia berupaya membantu dengan mengeluarkan surat imbauan sosialisasi re-operasi Indorayon pada 2 November 2000. Bahkan dalam kaitan sosialisasi itu, Gubernur Sumut meminta Bupati Toba Samosir dan jajarannya mengambil langkah-langkah persiapan re-operasi. Merasa mendapat lampu hijau, Dirut PT TPL Bilman Butarbutar bahkan langsung menyurati Kepala Polda Sumut pada tanggal 13 Februari, yang isinya memohon bantuan pengamanan dalam rangka pengoperasian kembali TPL yang dimulai 31 Maret 2001. Cukupkah itu? Ternyata tidak. Bagi PT TPL, sosialisasi harus ekstra banyak sebab tantangan yang dihadapi sangatlah besar. Selama bulan Maret saja, Butarbutar mengaku sudah enam kali bertatap muka dengan masyarakat di Kabupaten Toba Samosir atas fasilitas pemerintah kabupaten, yaitu di Balige, Laguboti, Porsea, dan Pangururan. Dua pertemuan di Balige tanggal 8 dan 15 Maret lalu, merupakan pertemuan tingkat kabupaten yang diikuti seluruh kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat. Kenyataannya, langkah membuka kembali operasi Indorayon pada tanggal 31 Maret gagal dilaksanakan. Ribuan warga di Toba Samosir melakukan aksi damai bersama menolak dioperasikannya kembali Indorayon. *** HINGGA sekarang ini, di tengah berbagai pro dan kontra, belum ada kejelasan secara tertulis dari pemerintah apakah PT TPL bisa dibuka lagi atau tidak. Butarbutar saat ini sangat heran dengan sikap orang-orang yang mengatasnamakan warga Porsea yang menentang pengoperasian kembali Indorayon. Kalau alasan pencemaran lingkungan yang dikemukakan mereka, saat Indorayon berjanji menyanggupi memperbaiki semua kekurangan, toh masyarakat tetap menentang juga. PT TPL merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang proporsional untuk bisa menyosialisasikan arah PT TPL di masa mendatang. "Bagaimana kami bisa membuktikan janji kepada warga kalau tak diberi kesempatan," ungkap Butarbutar yang juga putra Batak itu. Lebih jauh, Butarbutar meyakini, paradigma baru TPL bukanlah sekadar ganti baju belaka. Dari awal, pihaknya meyakini paradigma baru TPL pasti diterima masyarakat karena benar-benar membuka peluang kepada masyarakat ikut berperan langsung dalam proses produksi sekaligus menikmati hasil-hasil ganda. Gubernur Sumut T Rizal Nurdin sendiri dengan bijak mengusulkan dibentuknya tim independen yang terdiri dari para ahli untuk meneliti layak tidaknya PT TPL beroperasi kembali. "Tetapi, beri dulu kesempatan untuk membukanya," katanya. (smn)
