|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Layanan Informasi Aktual
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I Petrus 2:11
"Milikilah cara hidup yang baik di
tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu
sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang
baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
September 13, 2002
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI): Polri Diduga Rekayasa Penangkapan Pdt Damanik ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi (PBHI) mencurigai, Polri telah melakukan semacam rekayasa dalam kasus penangkapan Sekum Majelis Sinode GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), Pendeta Rainaldy Damanik. Hal itu ditegaskan Ketua PBHI, Hendardi saat menggelar konperensi pers di kantornya bersama penasihat hukum Pdt Damanik, Johnson Panjaitan SH, Kamis (12/09) kemarin. “Pada dasarnya kami juga harus mencurigai ada
semacam rekaya-sa di dalam kasus penangkapan ini,” tegas Hendardi. Menurut dia,
pola pencarian kambing hitam menyusul terjadinya konflik di daerah-daerah yang
telah dita-ngani aparat keamanan, adalah hal yang lazim digunakan polisi dan
militer untuk membersihkan diri. “PBHI menyampaikan protes yang keras terhadap
Mabes Polri dengan kejadian dan cara-cara semacam ini, yang menurut kami lazim
digunakan polisi dan aparat keamanan, militer dalam menye-lesaikan
persoalan-persoalan di daerah konflik,” lanjut Hendardi.
Menurutnya, konflik Poso yang belakangan kembali
memanas, menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah dengan upaya perda-maian yang
telah dilakukan. Se-mentara aparat keamanan pun tidak pernah melakukan
tinda-kan penegakan hukum sejak awal tindakan kriminal muncul.
“Itu yang seharusnya mutlak di-lakukan. Tapi tidak
pernah dila-kukan. Inilah yang jadi tuduhan masyarakat selama ini, bahwa ada
usaha-usaha provokasi dan kepentingan politik di balik ini. Ini yang tak pernah
diungkap oleh pemerintah,” katanya.
Ia menganggap hal ini terjadi, ka-rena aparat
negara tersediri terli-bat. Setelah
konflik kemudian ber-kepanjangan dan tak
terkendali, pe-merintah melakukan upaya perda-maian. “Kalau tidak bisa juga,
darurat sipil, polanya sama saja. Tapi yang pasti dihindari adalah pe-negakan
hukum,” papar Hendardi.
Hendardi berkesimpulan Polri selalu melakukan
praktik penca-rian kambing hitam dari tokoh masyarakat, sehingga aparat da-pat
bersih dari tuduhan-tuduhan tentang keterlibatan mereka pada konflik tersebut.
“Mereka diang-gap tidak
terlibat, pada dasarnya ini cara yang tidak
menyelesaikan masalah, karena tidak adanya penegakan hukum,” lanjutnya.
Pemaparan Hendardi ini sebelum-nya diawali
penjelasan Johnson Pan-jaitan yang menyebutkan Rainaldy Damanik telah berubah
statusnya menjadi tersangka, meski sebenar-nya proses pemeriksaan sebagai saksi
belum tuntas. Johnson juga me-ngaku belum menerima Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) dan surat perintah penahanan dari polisi.(kcm/*)
http://www.hariankomentar.com/hl001.html Berita lain:
September 13, 2002
GMKI-GP Ansor soal kasus Pdt Damanik Penegakan Supremasi Hukum dan Iman Terus di Uji ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berkaiatan dengan kasus Pdt Rainaldy Damanik ,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Manado dan Gerakan Pemuda (GP)Ansor mengingatkan kepada penegak hukum untuk menegakan supremasi hukum sesuai aturan yang berlaku dan mengecam jika terdapat muatan politik dalam proses peradilan tersebut. ''Ditetapkannya Pdt Damanik
sebagai tersangka kasus pemilikan senjata api oleh Mabes Polri akan menjadi
ujian bagi penegakan supremasi hukum dan juga ujian berat bagi iman percaya umat
Kristen untuk mencermati kondisi negeri ini,'' kata Ketua Cabang GMKI Manado
Jeane Rondonuwu. GMKI Manado menghimbau kepada semua civitas organisasi bermoto
Ut Omnes Unum Sint tersebut untuk tetap tenang dan terus bedoa sambil mencermati
proses peradilan yang sementara berjalan.
http://www.hariankomentar.com/mbr001.html |
