''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sari Berita: Rabu, 16 Juni 1999 """""""""""""""""""""""""""""""""""""" *KISDI Demo Polri, Tagih Kasus Theo Syafei *Etnis Tionghoa masih Jadi Persoalan Horizontal *Penonaktifan Ghalib Ada Kepentingan Formal *Penonaktifan Ghalib Ada Kepentingan Formal *23 Parpol Sepakat tak Tanda Tangani Hasil Pemilu *PKB Bentuk Tim Bahas Presiden Wanita *Feisal Tandjung Ditolak Ramai-Ramai *Sekjen Dan Ketua Harian PGSI Beri Keterangan Berbeda --------English Section------------------- **Indonesia Revives Memory of Sukarno ............................................................... S E L A M A T M E M B A C A ============================= KISDI Demo Polri, Tagih Kasus Theo Syafei ---------------------------------------------- Jakarta, Jawa Pos.- Partainya menang pemilu, tak berarti Ketua DPP PDI Mayjen (Pur) Theo Syafei bisa bersenang hati. Sebab, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) mulai mengungkit lagi kasus tuduhan penghinaan umat Islam yang diduga menjadi pemicu kerusuhan Kupang beberapa waktu lalu. Kelompok Islam beraliran keras ini kemarin menggelar demo di Mabes Polri, Jakarta. Aksi itu langsung dipimpin H Ahmad Sumargono. Mereka meminta laporannya yang menuding Theo Syafei telah menghina umat Islam tak dipetieskan. Aksi tersebut berlangsung dua jam sejak pukul 11.00 WIB. Langkah yang dilakukan Gogon �demikian Sumargono biasa dipanggil� dan rombongannya ini sempat memacetkan jalan Trunojoyo (di kawasan Blok M). Namun, secara keseluruhan, aksi yang melibatkan ratusan peserta dari API (Asosiasi Pembela Islam) itu berlangsung tertib. Selengkapnya: http://www.jawapos.co.id/16jun/de16jn2.htm Etnis Tionghoa masih Jadi Persoalan Horizontal ----------------------------------------------- Surabaya (Bali Post) - Etnis Tionghoa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Namun, hingga kini persoalan etnis Tionghoa, tampaknya masih menjadi persoalan horizontal masyarakat Indonesia yang serius. Hal itu dikemukakan beberapa pakar seperti Dr. Lukas Musianto, Sosiolog Universitas Kristen (UK) Petra, Dr. Anita Lie dan Ir. Lukito Kartono yang dihubungi secara terpisah, di Surabaya, Selasa (15/6) kemarin. Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/1999/6/16/n3.htm Penonaktifan Ghalib Ada Kepentingan Formal ---------------------------------------------- Surabaya (Bali Post) - Direktur LBH Surabaya Indro Sugianto, S.H. mengatakan, dinonaktifkannya Jaksa Agung Andi M Ghalib, oleh Presiden Habibie, sebagai buntut kasus korupsi Rp 9,2 milyar dinilai ada kepentingan formal. Artinya, Habibie ingin membuktikan bahwa pemerintahannya memiliki keinginan untuk memberantas KKN seperti yang diamanatkan dalam TAP MPR 1998. ''Selain ada bukti kuat ICW, penonaktifan itu memiliki kepentingan politis,'' katanya kepada Bali Post di Surabaya, Selasa (15/6) kemarin. Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/1999/6/16/n2.htm 23 Parpol Sepakat tak Tanda Tangani Hasil Pemilu --------------------------------------------------- Surabaya (Bali Post) - Sedikitnya 23 parpol di Jatim sepakat tak akan menandatangani berita acara hasil pemilu 7 Juni lalu. Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan di sekretariat PPD I Jatim, di Surabaya, Selasa (15/6) kemarin. Ke-23 parpol yang sepakat tak akan menandatangani berita acara itu adalah Partai Persatuan, Partai KAMI, Partai Abul Yatama, Partai Islam Demokratis, Partai Rakyat Indonesia, Partai Pilihan Rakyat, PSII, PSII 1905, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Umat Muslim Indonesia, PRD, PKP, PDR, PNI Supeni, PDI (Budi Hardjono), Partai Indonesia Baru, Partai SPSI, Partai Buruh Nasional, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Cinta Damai, Partai Nasional Bangsa Indonesia, dan Partai Krisna. Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/1999/6/16/n1.htm PKB Bentuk Tim Bahas Presiden Wanita PPP Putuskan Capres Harus Putra Indonesia Islam --------------------------------------------------- Jakarta, Jawa Pos.- Diam-diam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk tim khusus yang bertugas mencari dalil-dalil fikih yang bisa memberikan legitimasi hukum bagi keberadaan presiden wanita. Tim khusus ini beranggota lima orang: Matori Abdul Djalil, Muhaimin Iskandar, Dr Alwi Shihab, KH Ma�ruf Amin, dan KH Yusuf Muhammad dari Jember. Selengkapnya: http://www.jawapos.co.id/16jun/de16jn3.htm Feisal Tandjung Ditolak Ramai-Ramai Kelanjutan Pemeriksaan Soeharto Makin Kabur ------------------------------------------------ Jakarta, Jawa Pos.- Baru diumumkan sehari dan belum sempat duduk di kursi jaksa agung, Menko Polkam Feisal Tandjung, jaksa agung ad interim, sudah dihujani kritik dan ditolak banyak kalangan. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), misalnya, menyatakan menolak keras penunjukan Feisal. Alasannya, Feisal tidak kredibel. ��Track record Feisal selama Orde Baru tidak terpuji,�� ujar Direktur PBHI Hendardi dalam jumpa pers kemarin. Pengacara senior Luhut M.P. Pangaribuan menganggap pengangkatan Feisal tidak tepat karena seharusnya posisi jaksa agung diserahkan kepada Ismudjoko yang sekarang menjadi wakil jaksa agung. Selengkapnya: http://www.jawapos.co.id/16jun/de16jn5.htm Sekjen Dan Ketua Harian PGSI Beri Keterangan Berbeda -------------------------- JAKARTA (Waspada): Sekjen PGSI, Chairuman Harahap, dan Ketua Harian PGSI, Endro Sumarjo, yang ditemui wartawan secara terpisah usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus Jaksa Agung Andi M Ghalib yang juga ketua umum PGSI, memberi keterangan berbeda mengenai pembukaan rekening PGSI. Andi Ghalib dilaporkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menerima uang suap dari sejumlah pengusaha, namun Jaksa Agung yang menonaktifkan diri sementara itu mengatakan, dana tersebut merupakan sumbangan bagi PGSI. Endro mengatakan dia menghadiri rapat pleno pembentukan pengurus besar PGSI pada 22 Maret 1999 namun tidak mengetahui adanya kesepakatan membuka rekening organisasi atas nama Andi M. Ghalib. Selengkapnya: http://www.waspada.com/ -------English Section----------------- Indonesia Revives Memory of Sukarno --------------------------------------- By Geoff Spencer Associated Press Writer Tuesday, June 15, 1999; 3:48 p.m. EDT JAKARTA, Indonesia (AP) -- Sukarno boldly declared Indonesia's independence at the end of World War II and became a hero. But he died in disgrace a quarter century later, his chaotic anti-Western policies having brought the sprawling island nation to its knees. Now, his eldest daughter, Megawati Sukarnoputri, is a front-running candidate for president. And, bitter memories of starvation, economic disaster and social calamity under his erratic authoritarian rule have given way to nostalgia. His memory no longer suppressed as a matter of government policy, Sukarno -- known as ``Bung,'' or Brother Karno -- is once more a national icon. Selengkapnya: http://search.washingtonpost.com/wp-srv/WAPO/19990615/V000255-061599-idx.ht ml "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
