************************** Laporkan Situasi lingkungan <[EMAIL PROTECTED]> Atau Hub Eskol Hot Line Telp: 031-5479083/84 ************************** --------------------- Artikel Eskol-Net: --------------------- Benarkah Habibie Berhasil ? (Augustinus Simanjuntak) ------------------------------------ Menarik sekali pernyataan Ekky Syachrudin (Caleg Golkar) dalam acara Pro dan Kontra di TPI beberapa hari yang lalu (Kamis, 1/7/1999). Ekky mengatakan, Habibie mempunyai beberapa kelebihan diantaranya; menyangkut kebebasan pers yang kian terjamin, pemilu yang berjalan sukses, dan tingkat laju inflasi yang cenderung rendah akhir-akhir ini, sehingga Habibie layak untuk dicalonkan sebagai Presiden oleh Golkar dalam Sidang Umum MPR mendatang. Tanpa bermaksud mendiskreditkan Habibie, penilaian semacam itu adalah terlalu dangkal bila dilakukan terhadap suatu negara yang sedang menghadapi banyak persoalan mendasar. Pertanyaannya adalah, apakah betul pemerintahan Habibie bisa dikatakan sudah berhasil dalam mengemban tugas kepresidenan selama ini, terutama dalam mewujudkan cita-cita reformasi ?. Bagaimana dengan peranan faktor-faktor di luar pemerintahan Habibie dibalik suksesnya pemilu dan terjaminnya kebebasan pers tersebut ? Bagaimana pula situasi politik yang mempengaruhi kepemimpinan Habibie pasca pemerintahan Soeharto itu ?. Pertanyaan di atas kiranya perlu mendapat jawaban sebelum langsung memberi penilaian terhadap pemerintahan Habibie. Hendaknya perlu diperhatikan bahwa dalam menilai berhasil tidaknya kepemimpinan seseorang harus dilakukan secara cermat dan komprehensif. Penilaian tidak sekedar dilihat dari hal-hal yang tampak menonjol, tanpa menganalisa secara mendalam hal-hal yang mendasar yang seharusnya menjadi obyek penilaian utama, baik kondisi bangsa akhir-akhir ini maupun persoalan-persoalan sebelumnya yang mempengaruhi situasi saat ini. Persoalan awal, ketika Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan, Habibie langsung menerima jabatan sebagai Presiden baru. Hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra mengenai sah tidaknya Habibie sebagai Presiden ditinjau dari segi konstitusi, karena serah terima jabatan itu dilakukan tanpa Sidang MPR. Dengan demikian, berbagai kalangan, terutama mahasiswa, menilai Habibie tidak lain merupakan kelanjutan dari rezim lama, yaitu kelanjutan pemerintahan Soeharto. Padahal sejak semula, hakekat reformasi yang dimaksud mahasiswa adalah, selain target �melengserkan� Soeharto, juga menyangkut reformasi secara menyeluruh dan menuntut pertanggungjawaban Soeharto. Rakyat dan mahasiswa waktu itu sama sekali tidak langsung menghendaki Habibie sebagai Presiden pengganti Soeharto. Mahasiswa sebenarnya sempat menawarkan dua alternatif solusi pasca Soeharto, yaitu diadakannya agenda Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden baru atau membentuk pemerintahan transisi guna mempersiapkan pemilihan umum. Namun mengingat situasi politik yang memanas waktu itu, akhirnya seolah-olah mahasiswa lebih memilih bersikap arif dengan memberi kesempatan kepada Habibie menjabat sebagai Presiden dengan catatan tugas menjalankan agenda reformasi harus mendapat prioritas utama. Pada awal pemerintahan Habibie berbagai tekanan datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, agar Habibie tetap menjalankan agenda reformasi. Salah satu tugas penting yang ditekankan pada habibie adalah mempersiapkan pemilu yang luber dan jurdil guna membentuk pemerintahan baru yang �legitimate�. Rupanya masyarakat dan pihak luar negeri tidak terlalu berharap banyak terhadap kepemimpinan Habibie berhubung keberadaannya yang dinilai sebagai bagian dari Orde Baru. Bahkan, beberapa tokoh reformis dan mahasiswa menganggap pemerintahan Habibie hanya bersifat sementara (transisi). Suasana politik pasca Soeharto membuat rakyat tidak lagi takut untuk berpendapat atau mengkritik pemerintah. Walaupun Habibie sempat melakukan semacam �test case� terhadap anggota Barisan Nasional (Barnas), Kemal Idris dkk, melalui tuduhan subversi, namun ternyata hal itu tidak lagi membuat masyarakat takut untuk mengkritik. Berbagai kebobrokan pejabat dan mantan pejabat, baik di pusat maupun di daerah, diungkap secara terang-terangan. Demikian juga kalangan pers, yang sejak awal sangat berperan dalam menumbangkan rezim Orde Baru, ikut merasakan �bulan madu� kebebasannya. Tanpa pandang bulu, kalangan pers tidak lagi takut membeberkan berbagai kebobrokan para pejabat maupun mantan pejabat, termasuk mantan Presiden Soeharto. Rasa takut pada masyarakat rupanya sudah hilang seiring dengan tumbangnya pemerintahan Soeharto. Hal yang samajuga bisa terjadi pada Habibie seandainya rakyat tetap diperlakukan seperti di era Soeharto, terutama menyangkut kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Persoalan besar akan menghadang pemerintahan Habibie seandainya Habibie berusaha menghambat kekuatan arus reformasi, yang juga secara otomatis menuntut adanya kebebasan. Reformasi tanpa kebebasan itu adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers itu bukan sepenuhnya hasil kebijakan Habibie, melainkan lebih cenderung sebagai bagian dari tuntutan reformasi. Habibie memang patut dihargai sebagai pengendali dan fasilitator terciptanya kebebasan itu dengan membiarkan rakyat berbicara serta melakukan penyesuaian produk hukum yang ada. Namun hal itu tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kepemimpinan Habibie. Berkaitan dengan pemilu, kebebasan itu pula yang �menuntut� Habibie untuk menyelenggarakan pemilu dengan secepatnya. Ibarat sebuah pesta, Habibie diharapkan dapat bertindak sebagai fasilitator atau panitia. Selain itu, rupanya rakyat sudah lama mengidam-idamkan suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil setelah lima kali pemilu di era Orde Baru selalu diwarnai dengan berbagai kecurangan dan rekayasa politik untuk memenangkan salah satu kontestan pemilu (Golkar). Keinginan rakyat ini tampak pada antusias masyarakat dalam pemilu 7 Juni lalu. Keinginan yang tinggi inilah yang telah melahirkan rasa tanggung jawab pada setiap warga masyarakat untuk menyukseskan pemilu 7 Juni lalu. Walaupun menjelang pemilu disinyalir masih terdapat oknum-oknum dari pro status quo yang bermaksud menggagalkan pemilu, namun sebagian besar masyarakat tetap antusias mendukung suksesnya pemilu itu. Dengan didasari kebebasan dan antusias masyarakat dalam menyukseskan pemilu telah menciptakan bentuk kontrol tersendiri terhadap pelaksanaan pemilu itu. Bila diamati saat pemungutan suara, sebagian besar masyarakat dengan sabarnya menunggu hingga proses penghitungan suara selesai, sehingga di beberapa TPS tidak jarang kedengaran tepuk tangan dan suara riuh ketika partai pilihannya unggul. Masyarakat sendiri ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemungutan suara. Suksesnya pemilu ini juga tidak lepas dari niat yang sungguh-sungguh dari lembaga-lembaga pengawas, seperti UNFREL, Forum Rektor, Panwaslu, pengawas Internasional, saksi-saksi dari masing-masing partai, insan pers, dan juga LSM. Dengan demikian, suksesnya pemilu 7 Juni lebih bersifat �bottom up� daripada bersifat �top down�. Rakyatlah yang paling menentukan suksesnya pemilu itu. Berkaitan dengan perekonomian Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari faktor situasi politik. Apabila pemerintah menilai bahwa perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda membaik beberapa bulan terakhir, yang ditandai dengan semakin rendahnya laju inflasi, belum tentu sepenuhnya akibat dari kebijakan Habibie. Ada beberapa kemungkinan yang dominan mempengaruhi membaiknya perekonomian negara pada masa pra dan pasca pemilu. Pertama, adanya jaminan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagai akibat tuntutan reformasi, yang mendukung agenda reformasi itu sendiri dan menciptakan transparansi. Kedua, janji pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu secara luber, jujur dan adil, yang juga sebagai akibat tuntutan reformasi. Keempat, adanya tekad yang sungguh-sungguh dari partai-partai reformis untuk melanjutkan agenda reformasi bila menang dalam pemilu. Kelima, suksesnya pemilu 7 Juni yang lalu. Dari uraian di atas tampak bahwa sebenarnya Habibie bisa dinilai telah sukses sebagai fasilitator menuju terbentuknya suatu pemerintahan baru hasil pemilu jurdil, sehingga lebih identik dengan suatu pemerintahan transisi. Untuk melakukan agenda reformasi di segala bidang butuh keseriusan dan keberanian pemerintah. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah Habibie dalam mengusut KKN pejabat dan mantan pejabat negara masih diragukan, karena posisi Habibie yang dinilai banyak pihak masih kelanjutan dari sistem Orde Baru. Itu berarti diperlukan pemerintahan baru yang lebih �legitimate�. "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
