"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sari Berita: Jumat, 27 Agustus 1999 """""""""""""""""""""""""""""""" BACA: Habibie seharusnya sudah jatuh; Harta DPR/MPR harus diaudit; Status Suharto kembali menggantung ================================ *Neiss: Penundaan Kasus BB Timbulkan Kehancuran Ekonomi *Siswono: Habibie Mestinya Sudah Jatuh *Sri Mulyani: Laporan PWC Tak Bisa Diharapkan *Kekayaan Anggota DPR/MPR Mesti Diaudit *Muladi tak Tepati Janji @ ''Vonis'' Soeharto belum Putus ++++++++++++++++ Neiss: Penundaan Kasus BB Timbulkan Kehancuran Ekonomi -------------------------------------------------------------------------- JAKARTA (Media): Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Asia-Pasifik Hubert Neiss, kembali menegaskan setiap penundaan dalam investigasi penyelesaian skandal Bank Bali (BB) akan menimbulkan biaya berupa kehancuran ekonomi Indonesia. Sementara 11 anggota DPR mengajukan hak untuk minta keterangan dari Presiden mengenai skandal tersebut. Kemarin, seusai bertemu Presiden BJ Habibie di Istana Merdeka, Hubert Neiss menjelaskan skandal BB ini sangat menentukan dalam menetapkan letter of intens mendatang. IMF, ujarnya, sangat concern terhadap skandal BB dan jika tidak diselesaikan dengan cepat dan memuaskan, maka program IMF dalam kondisi berbahaya sebab kepercayaan akan runtuh. Sementara itu, 11 anggota DPR mengajukan hak meminta keterangan Presiden Habibie soal skandal BB karena skandal itu telah menjadi masalah nasional yang luar biasa dampaknya bagi perekonomian Selengkapnya: http://www.mediaindo.co.id/publik/1999/08/27/UTAMA02.html Siswono: Habibie Mestinya Sudah Jatuh ------------------------------------------------- Jakarta, JP.- Mantan Mentrans dan PPH Siswono Yudohusodo mengatakan, kegagalan Presiden Habibie yang hingga kini belum mampu menyelesaikan kasus Soeharto, Ghalib, Bank Bali, dan kasus lain, seharusnya, dibayar dengan kejatuhannya dari kursi kepresidenan. "Kalau di negara lain, Habibie sudah jatuh. Paling tidak, pemerintahannya sudah menyatakan mundur. Kenapa di sini Habibie tidak segera jatuh?" katanya seusai jumpa pers HKTI di Jakarta, kemarin. Siswono lalu menjawab sendiri pertanyaannya. Habibie, jelas dia, belum jatuh karena moral dan etika politik di Indonesia sudah merosot sangat tajam, sehingga bukan kebenaran lagi yang menang. Selengkapnya: http://www.jawapos.co.id/27ags/de27h13.htm Kekayaan Anggota DPR/MPR Mesti Diaudit --------------------------------------------------- Menyikapi banyaknya kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang tidak tuntas dan transparan penyelesaiannya, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW, WALHI dan INFID membuat suatu forum dengan nama Forum Anti Korupsi. Mereka memandang Sidang Umum MPR merupakan pintu gerbang keluar yang akan menciptakan pemerintahan yang bersih Sebagai langkah awal Forum Anti Korupsi akan memantau calon-calon anggota DPR/MPR. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Anti Korupsi Agus Purnomo yang didampingi wakil ICW dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis siang (26/08). "Pemantaun ini sangat penting dilakukan, karena bukan tidak mungkin kasus pemerasan terhadap Bank Bali guna menyuap anggota DPR/MPR akan dilakukan juga partai lain," ucapnya Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/harian/include/index.asp?file=26081999-ti-1 Sri Mulyani: Laporan PWC Tak Bisa Diharapkan --------------------------------------------------------- Laporan keuangan dari lembaga pemeriksa keuangan internasional Pricewaterhouse Coopers terhadap skandal Bank Bali tak bisa diharapkan untuk menuntaskan skandal itu. Laporan pemeriksaan rekening para tersangka itu hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku saja. Laporan itu tidak akan mampu mengungkap unsur politis skandal bernilai ratusan milyar rupiah yang menyangkut tim sukses Presiden Habibie dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti. Sri Mulyani khawatir Bank Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya tidak memberi kewenangan penuh kepada Pricewaterhouse Coopers. Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/harian/include/index.asp?file=26081999-68h-3 Muladi tak Tepati Janji * ''Vonis'' Soeharto belum Putus --------------------------------------- Jakarta (Bali Post) - Janji Mensekneg/Menkeh mengumumkan ''vonis'' terhadap Soeharto 26 Agustus kemarin, ternyata tidak ditepati. Bahkan, Pejabat Jaksa Agung Ismudjoko yang dihubungi Kamis kemarin menolak berkomentar. Menurut Ismudjoko, hingga kini pihaknya belum mendapat informasi mengenai agenda rencana pengumuman mengenai status hukum penguasa Orde Baru itu. ''Belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari Mensekneg,'' katanya. Ismudjoko membenarkan perihal rencana pemerintah akan mengumumkan final decision status hukum Soeharto pada Kamis kemarin. ''Tadinya memang begitu, mungkin karena ada perubahan,'' ucapnya seraya bergegas memasuki mobil. Sesuai dengan komitmen sebelumnya, kata Imudjoko, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap jenderal besar tersebut pada presiden pada awal September mendatang. Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/1999/8/27/n6.htm +++++++++++++ "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
