"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sari Berita: Kamis, 23 Desember 1999
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
@ Gus Dur Bantah Intervensi AS di Paiton
@ Cukup Diadili di Dalam Negeri.
Gus Dur Tolak Mahkamah Internasional untuk para Jenderal
@ Akbar Akan Mengecek Isu Suap di Komisi IX
@ Wiranto Terancam Lagi
Komnas Segera Bentuk KPP HAM Aceh
@ Rp 2,89 Trilyun, Kredit Macet Grup Tirtobumi
--------BERITA LUAR NEGERI---------
@ Albright Janjikan Peranan Muslim AS di Timteng
@ 50.000 Tewas di Venezuela
SELAMAT MEMBACA
===================
Gus Dur Bantah Intervensi AS di Paiton
-----------------------------------------------
Media Indonesia - Umum (12/23/99)
JAKARTA (Media): Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak tegas tuduhan
bahwa pemerintah mendapat tekanan dari AS soal penyelesaian perselisihan
antara PLN dan produsen listrik swasta asal AS yang menggarap PLTU Paiton.
"Tidak ada tekanan-tekanan. Tidak sebagaimana yang dikatakan bekas Dirut
PLN. Itu omong kosong saja dia, ada tekanan. Ndak ada. Saya kan yang ada di
sini. Saya kok ditekan," tegas Gus Dur dalam acara keterangan pers di Bina
Graha, kemarin.
Menurut Gus Dur, kebijakan pemerintah menyelesaikan masalah itu melalui
negosiasi di luar pengadilan didasarkan pada komitmen pemerintah terhadap
kontrak-kontrak perjanjian yang telah dibuat. Di samping itu juga untuk
memperhatikan penanaman modal di sini.
Lengkapnya: http://www.mediaindo.co.id/detail_news.asp?id=1999122300262182
Cukup Diadili di Dalam Negeri.
Gus Dur Tolak Mahkamah Internasional untuk para Jenderal
-------------------------------------------------------------------------
Media Indonesia - Berita Utama (12/23/99)
JAKARTA (Media): Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan proses pengadilan
para jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
pascajajak pendapat di Timtim, sebaiknya dilakukan di dalam negeri.
"Pemerintah tidak ingin pengadilan internasional karena melanggar
kedaulatan bangsa dan negara," ujar Presiden dalam konferensi pers dengan
para wartawan lingkungan Istana Kepresidenan, di Bina Graha, kemarin.
Namun, Presiden mengingatkan agar semua pihak jujur dalam arti pengadilan
tidak dipengaruhi siapa pun dan tidak membela siapa pun. Dalam kaitannya
dengan TNI, menurut Presiden, jelas sekali harus dipisahkan antara
kelembagaan dan perorangan. "Saya yakin yang dipanggil KPP HAM itu untuk
dimintai keterangan," tambah Presiden.
Lengkapnya: http://www.mediaindo.co.id/detail_news.asp?id=1999122300262183
Akbar Akan Mengecek Isu Suap di Komisi IX
------------------------------------------------------
JAKARTA - Meski baru sekali melakukan kunjungan kerja, Komisi IX DPR yang
membidangi masalah keuangan dan perbankan, kini diterpa isu suap. Karena
itu, Ketua DPR Akbar Tanjung akan mengecek berita tersebut.
Isu itu muncul Rabu kemarin melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada
Ketua Unit Wartawan DPR/MPR oleh pengirim yang mengatasnamakan ''masyarakat
reformasi''. Isu itu berkaitan dengan kunjungan kerja tim Komisi IX DPR ke
Bank Mandiri pada masa reses ini. Namun salah seorang anggota komisi, Hamka
Yandhu, mengatakan berita itu tidak benar. Ia menyatakan mengecek
rekeningnya, apakah ada dana yang baru masuk Rp 5 juta - Rp 15 juta itu.
Sebab, menurut isu tersebut, dana itu dimasukkan ke rekening anggota.
Jawabannya tidak ada.
Lengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/9912/23/nas9.htm
Wiranto Terancam Lagi
Komnas Segera Bentuk KPP HAM Aceh
----------------------------------------------
Jakarta, JP.-
Belum tuntas berurusan dengan KPP (Komite Penyelidik Kekerasan) HAM Timtim,
Menko Polkam Jenderal TNI Wiranto terancam akan diseret ke pengadilan lagi.
Sebabnya, Komnas HAM sudah merancang membentuk KPP HAM untuk menyelidiki
pelanggaran HAM Aceh selama pelaksanaan DOM (daerah operasi militer)
1989-1999. Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto kemarin mengatakan,
minggu depan, Komnas HAM akan membahas agenda pembentukan KPP HAM Aceh.
''Minggu depan, akan kami rapatkan bersama semua anggota Komnas HAM untuk
segera merealisasikan pembentukan KPP HAM Aceh,'' kata Djoko kepada Jawa
Pos di kantor Komnas HAM kemarin. Menurut Djoko, sebenarnya ide pembentukan
KPP HAM Aceh sudah cukup lama muncul. Tetapi, itu masih belum bisa
diwujudkan karena kedahuluan KPP HAM Timtim yang memang dirasa lebih
mendesak. Tetapi, kata Djoko, itu bukan berarti persoalan Timtim lebih
penting daripada kasus Aceh. ''Bagi Komnas HAM, semua persoalan itu
penting. Kalau KPP HAM Timtim dibentuk lebih dulu, itu hanya masalah teknis
belaka,'' tandasnya.
Lengkapnya: http://www.jawapos.co.id/
Rp 2,89 Trilyun, Kredit Macet Grup Tirtobumi
* Kodradi Harus Bertanggung Jawab
--------------------------------------------------------
Jakarta, Kompas
Mantan Direktur Utama BankExim, Kodradi, harus bertanggung jawab atas
kredit macet Grup Tirtobumi yang melebihi Rp 2,89 trilyun, yang hanya
melibatkan satu perusahaan, yakni PT Margabumi Matrara-ya (MM). Di masa
kepemimpinan Kodradi, yang kini menjabat Executive Vice President Bank
Mandiri, tahun 1997 BankExim membuka transaksi derivatif untuk PT MM jauh
melampaui limit yang tersedia. Demikian Kepala Divisi Loan Work Out and
Collection Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) Irwan Siregar, dan Kepala Bagian Loan Work Out Bambang LM Soedibjo,
kepada pers, Rabu (22/12), di Jakarta. Jumpa pers dilangsungkan berkenaan
pengumuman kredit macet grup Tirtobumi sebagai obligor terbesar kedelapan
BPPN.
Lengkapnya: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/9912/23/UTAMA/tril01.htm
--------BERITA LUAR NEGERI---------
Albright Janjikan Peranan Muslim AS di Timteng
-----------------------------------------------------------
Washington, JP.-
Menlu AS Madeleine Albright memberi jaminan Muslim AS bahwa suara mereka
pasti diperhatikan. ''Pandangan-pandangan Anda akan kami dengarkan,'' ujar
Menlu AS itu saat berbuka puasa bersama dengan Muslim AS, Selasa. Wartawan
Jawa Pos di Washington DC Ramadhan Pohan melaporkan, Albright ''dipaksa''
mengatakan jaminan tersebut di hadapan umat Islam AS setelah adanya
suara-suara bahwa mereka diabaikan dalam hal kebijakan Paman Sam itu atas
perdamaian di Timur Tengah (Timteng). Menlu Albright menegaskan, tiap
keprihatinan umat Islam di negeri Paman Sam ini akan masuk sebagai
pertimbangan serius bagi pemerintahan Presiden Bill Clinton. Sebagai wujud
konkret janji itu, dia pun mengatakan bila departemen yang dipimpinnya akan
merekrut lebih banyak umat Islam.
Lengkapnya: http://www.jawapos.co.id/
50.000 Tewas di Venezuela
----------------------------------
Caracas, Rabu
Tentara Venezuela hari Rabu mengarungi lumpur setinggi leher agar tim-tim
penyelamat dapat menemukan ribuan jenazah yang terkubur lumpur di kawasan
pantai yang menjadi korban salah satu bencana banjir bandang dan lumpur
longsor terburuk Amerika Latin. Pihak yang berwenang di Venezuela
mengatakan mereka kini mengkhawatirkan antara 30.000 sampai 50.000 orang
tewas dalam bencana itu. Kepala Badan Pertahanan Sipil Angel Rangel
mengatakan antara 30.000 dan 50.000 orang mungkin telah tewas dalam banjir
dan lumpur longsor minggu lalu itu, walau angka tepatnya tak akan bisa
diketahui. Menurut Rangel banyak jenazah masih terkubur di lumpur yang
menyapu daerah pesisir itu.
Lengkapnya: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/9912/23/LN/tewa24.htm
"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
***********************************************************************
Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan
tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED]
Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772
***********************************************************************
Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan:
subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
