'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
SARI BERITA : Rabu, 14 Juni 2000
================================
*Agus Akan Dipertahankan Sebagai Pangkostrad
*TNI LIHAT ASPIRASI MERDEKA PAPUA SEBAGAI GERAKAN SEPARATISME
*Delegasi RI-GAM Capai Kesepakatan
*Kenapa PDI-P Tidak Ngotot dalam Kasus 27 Juli?

Agus Akan Dipertahankan Sebagai Pangkostrad
-------------------------------------------------------
Teka-teki kemungkinan pergantian Pangkostrad Letjen TNI Agus
Wirahadikusumah dalam mutasi yang berlangsung Juni 2000 ini, terjawab.
Kabarnya, Agus Wirahadikusumah akan dipertahankan. Sebelumnya dikabarkan,
dengan munculnya kontroversi penemuan dokumen pertemuan Bulak Rantai, AWK -
demikian panggilan Pangkostrad ini - ia bakal di-Dankodiklat-kan ke
Bandung. Sementara posisinya bakal ditempati Pangdam Jaya Mayjen TNI
Ryamizard Ryacudu, kawan seangkatan AWK di Akabri 73.
Dua nama lain yang juga disebut-sebut masuk bakal jadi Pangkostrad dalam
sidang wanjakti, Selasa malam pekan lalu, adalah Danjen Kopassus Mayjen
Syahrir MS dan Komandan Pusat Teritorial Mayjen Ismed Yuzairi.
Sumber-sumber Astaga.com menyebutkan, Aster Kasad , Mayjen Saurid Kasi Kadi
yang disebut-sebut menggelar pertemuan Bulak Rantai dibebastugaskan sebagai
Pati AD. Posisi Saurip akan digantikan oleh Mayjen Nyoman Suisma yang kini
menjabat staf Kostrad.
Lengkapnya: http://www.astaga.com/Article/0,4536,20425,00.html

TNI LIHAT ASPIRASI MERDEKA PAPUA SEBAGAI GERAKAN SEPARATISME
---------------------------------------------------------------------------
--
Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana Widodo AS menegaskan,
jajaran TNI cenderung melihat aspirasi merdeka yang dihasilkan Kongres
Rakyat Papua II sebagai gerakan separatisme yang hendak melepaskan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Berdasarkan hukum nasional maupun internasional, gerakan separatisme itu
sebenarnya dapat ditindak tegas. Karena pemerintah mengedepankan
penyelesaiannya melalui pendekatan persuasif, maka TNI-Polri akan
menyesuaikan penanganannya sesuai kebijakan politik pemerintah," katanya
menanggapi pertanyaan anggota dewan dalam Raker TNI-Komisi I DPR, di
Jakarta, Selasa.
Di Irian Jaya saat ini terdapat 5.557 prajurit TNI, dan mereka membantu
pengamanan perbatasan, membantu Polri memelihara keamanan, serta membantu
Pemda Irian Jaya dalam membangun kecintaan rakyat terhadap NKRI.
Widodo menegaskan, Irja adalah masalah Indonesia, dan TNI tidak ingin pihak
asing terlibat dalam penyelesaiannya. "Kita harus berusaha maksimal
menyelesaikan masalah Irian Jaya oleh kita sendiri," katanya.
Lengkapnya: http://www.antara.co.id/topstory.asp?id=20000613200026D130523

Delegasi RI-GAM Capai Kesepakatan
------------------------------------
Delegasi Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya mencapai
suatu kesepakatan soal prosedur tetap (protap) Komite Bersama Modalitas
Keamanan (KBMK) selama berlakunya jeda kemanusiaan di Aceh. Mereka berharap
para personil - baik TNI/Polri maupun GAM - yang ada di lapangan mematuhi
apa yang telah disepakati.
"Kesepakatan bersama ini dicapai demi menciptakan situasi kondusif agar
bantuan kemanusiaan sampai kepada sasaran," kata Juru bicara Delegasi GAM
Tgk Nashiruddin bin Ahmad kepada wartawan Selasa (13/6) kemarin - saat
penandatanganan Protap KBMK di Hotel Kuala Tripa. Ia menyatakan Protap ini
disusun lewat suatu proses dialog yang sangat alot.
Sementara juru bicara Delegasi RI Kol Drs Ridhwan Karim menyatakan dengan
adanya protap ini diharapkan kedua pihak - baik TNI-Polri dan GAM - dapat
segera menghindari konflik dan upaya provokasi, seperti penaikan bendera
GAM, intimidasi kepada masyarakat. "Mari kita kontrol masing-masing anggota
melalui pejabat masing-masing," kata Ridwan
Lengkapnya: http://www.jawapos.com/hotnews/20000614-091831.htm

Kenapa PDI-P Tidak Ngotot dalam Kasus 27 Juli?
---------------------------------------------
Pengamat masalah politik dari LIPI, Dr. Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan
sikap PDI-P yang memberi kesan tidak ngotot lagi dalam menyelesaikan kasus
27 Juli. "Ini memang sinyalemen saya. Tapi kalau ini betul, maka ini
membuktikan bahwa orang sipil yang berada di tampuk kekuasaan sering
melupakan keadilan," katanya ketika dikontak di rumahnya semalam.
"Dulu sebelum berkuasa, PDI-P mencitrakan sebagai partai di mana wong cilik
merasa bisa bergantung menemukan keadilan. Tapi setelah berkuasa, mereka
seakan-akan melupakannya," kata Ikrar yang mengaku dalam Pemilu lalu
mencoblos tanda partai bergambar sapi gemuk itu.
Ia melihat bahwa ketidak-ngototan PDI-P dalam kasus ini, ada kaitannya
dengan sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri setelah duduk sebagai
Wakil Presiden, yang terkesan tidak ingin cari perkara dengan cara
menghindari konflik.
Padahal menurut Ikrar, ketika kasus ini pertama kali mencuat, Megawati
mengatakan, bahwa Kasus PDI itu menyangkut masalah penegakan hukum di
Indonesia sehingga ia menginginkan penyelesaian kasus PDI secara hukum,
bukan dengan cara politik
Lengkapnya: http://kompas.com/berita-terbaru/0006/14/headline/10.htm
+++++++++++++++++++++++++

"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
***********************************************************************
Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan
tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED]
Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772
atau
BCA Cab. Darmo Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838
***********************************************************************
Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan:
subscribe eskolnet-l    ATAU    unsubscribe eskolnet-l

Kirim email ke