'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""' SARI BERITA : Sabtu, 12 Agustus 2000 ================================== *> Pengungsi Poso Mulai Kembali *> Ulama Jangan "Berpolitik" dan "Berbisnis" *> Ali Sadikin: Politisi Parlemen Peras Kekuasaan Presiden *> Anwar: Sebaiknya Kwik Dipakai Lagi *> FKB Mengancam Walk Out *> NU Khawatir Supersemar Baru *> Sulut Bentrok Berdarah di Ambon *> NTT Ancam Merdeka jika MPR Mengamendemen Pasal 29 ........................................................................... .. Pengungsi Poso Mulai Kembali Mereka Merindukan Kampung Halaman ---------------------------------------------- koridor.com [12 Aug, 4:28] Upaya pemerintah untuk menyadarkan agar para pengungsi korban kerusuhan di Poso 'pulang kandang' agaknya mulai aada hasilnya. Para pengungsi korban kerusuhan SARA di Poso dan daerah lain di Poso, Sulawesi Tangah, kini telah berangsur-angsur kembali ke daerah masing-masing. Koresponden koridor.com di Makassar, Jumat, langsung turun ke Desa Margalembo, Kecamatan Mangkutana, Luwu Utara perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sekitar 900 pengungsi telah kembali ke daerah asalnya. "Ada yang dari Desa Masari, Pandan Sari, Pandan Yora, Kecamatan Panana Selatan yang tersisa di pondok pesantren sisa 100 orang. Semuanya adalah anak-anak," kata Pimpinan Pondok Muhajirin, Imam Muhajirin, kepada koridor.com, Jumat. Selengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?token=2c41523462c29f92f345ea1af44c00b80 &in_no=7188 Ulama Jangan "Berpolitik" dan "Berbisnis" -------------------------------------------------- 11 Aug 2000 21:11:22 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: "Ulama yang sering ingin turut campur dalam semua hal (politik dan bisnis, red.) harus diakhiri," kata Presiden Abdurrahman Wahid dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (11/8) siang. Gus Dur berpendapat, dalam penataan kembali kehidupan politik, letak ulama tidak lagi dalam politik praktis, tapi dalam soal pemikiran yang mendalam mengenai masalah- masalah politik. "Ulama tidak perlu lagi ikut campur dalam menentukan orang-orang. Kalau memang ada aspirasi yang ingin dititipkan, ya titipkan lewat partai-partai saja, jangan lewat NU" kata Gus Dur. Dengan demikian, lanjutnya, akan jelas mana yang menjadi organisasi publik dan mana yang tidak. Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/8/11/1,1,18,id.html Ali Sadikin: Politisi Parlemen Peras Kekuasaan Presiden ------------------------------------------------------------------- Reporter: Arief Shodiq detikcom - Jakarta, Tokoh Petisi 50 Ali Sadikin menilai sikap politisi parlemen tidak menunjukkan kesungguhannya untuk memberdayakan parlemen, seperti yang sering diucapkan. Tetapi, sesal Ali, mereka justru melakukan tindakan pemerasan politik terhadap kekuasaan presiden. "Fenomena pemerasan politik tersebut semakin tampak, saat sebagian fraksi-fraksi MPR dalam menaggapi laporan pertanggungjawaban presiden. Fraksi-fraksi sengaja menggiring pandangan bahwa ketidakefektifan pemerintahan disebabkan Presiden Gus Dur semata," ujar Ali Sadikin dalam releasenya yang diterima detikcom, Jumat (11/8/2000) malam. Selengkapnya: http://www.detik.com/peristiwa/2000/08/12/2000812-022547.shtml Anwar: Sebaiknya Kwik Dipakai Lagi --------------------------------------------- JAKARTA-Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution berpendapat Kwik Kian Gie sebaiknya dipertahankan dan dipakai lagi dalam kabinet baru kelak. Selain berintegritas tinggi, sosok seperti Kwik juga sulit dicari karena memiliki jaringan luas dan dikenal jujur. "Saya berharap Pak Kwik bisa kembali lagi karena banyak sekali yang positif dari beliau. Selain ahli ekonomi, jaringan dia bagus sekali. Contohnya, Perdana Menteri Belanda adalah teman sekolahnya. Untuk kebaikan bangsa, Pak Kwik harus dipakai lagi," ujar dia, seusai salat jumat di BI, kemarin. Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0008/12/nas2.htm FKB Mengancam Walk Out Menolak Tap Pembagian Tugas Gus Dur: MPR Cukup Bijaksana ------------------------------------- JAKARTA - Tarik-menarik soal usulan membuat Tap MPR tentang pembagian tugas presiden dan wakil presiden semakin menguat. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengancan akan walk out dari persidangan manakala pembahasan soal itu bertentangan dengan konstitusi yang ada. Hal itu dikemukakan oleh Ketua FKB KH Yusuf Muhammad. Sebelumnya, dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi dalam ST MPR, Presiden Gus Dur menyatakan akan memberikan tugas teknis pemerintahan sehari-hari kepada Wapres Megawati. Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0008/12/nas1.htm NU Khawatir Supersemar Baru Indikasi Kian Kuat Menggusur Gus Dur ---------------------------------------------- koridor.com [12 Aug, 7:36] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak bila peralihan tugas pemerintahan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Wapres Megawati diatur dalam Ketetapan (Tap) MPR. Wakil Sekjen PBNU KH Masduki Baidhawi khawatir, adanya Tap yang mengatur peralihan wewenang itu, dibuat MPR mengarah pada peristiwa Supersemar. Ini pernah terjadi saat lengsernya Presidan Soekarno. PBNU melihat, dalam ST kali ini ada upaya yang kuat untuk mengulingkan Gus Dur. Indikasi itu antara lain adanya pihak-pihak yang mendesak untuk mengeluarkan Tap MPR mengenai peralihan sebagian tugas presiden kepada wakil presiden. Selengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?token=2c41523462c29f92f345ea1af44c00b80 &in_no=7189 Gus Dur Mau Dikudeta Halus Tap. MPR Soal Tugas Wapres ----------------------------------------------------------------------- koridor.com [11 Aug, 17:43] Jika anggota MPR, ngotot mengeluarkan ketetapan, menyangkut pembagian tugas atau teknis pemerintahan, yang diberikan Presiden Gus Dur ke Wapres Megawati, maka sama artinya, mengkudeta presiden secara halus. Memang, ada upaya mencabut kekuasaan, dari tangan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), melalui Tap MPR yang mengatur tugas Wapres Megawati. Ini akan berlanjut di Komisi C (sub komisi C-Red), yang membahas progress report penyelenggara negara, sejak Jumat (11/8) sore. "Sebetulnya arahnya, itu supaya ada pelimpahan kekuasaan, bukan tugas. Itu inkonstitusional," tegas anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aberson Marle Sihaloho, kepada koridor.com, Jumat (11/8) sore. Selengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?token=2c41523462c29f92f345ea1af44c00b80 &in_no=7163 Sulut Bentrok Berdarah di Ambon ---------------------------------------- 11 Aug 2000 20:49:22 WIB TEMPO Interaktif, Ambon: Bentrokan antarkelompok di Ambon kembali terjadi Jumat (11/8) sekitar pukul 15.30 WIT. Gara-garanya motor Yamaha Alfa DE 4452 milik Tum, seorang warga Muslim, dirampok dua orang laki-laki tidak dikenal. Ia dirampok ketika sedang melintas di Jalan Mardika Bawah yang merupakan perbatasan antara wilayah pemukiman Muslim dan Kristen di Ambon. Bentrokan tidak terhindarkan setelah Tum melaporkan hal tersebut kepada teman-teman sekelompoknya. Akibat bentrokan tersebut, paling tidak, sudah empat orang diketahui meninggal dunia. Sebagian besar tewas karena tembakan. Sementara belasan orang lainnya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Al Fatah karena menderita luka-luka. Aparat keamanan, dan beberapa panser yang dikerahkan untuk mengatasi pertikaian, kelihatan masih sulit menghentikan massa yang terlanjur marah. Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/8/11/1,1,16,id.html NTT Ancam Merdeka jika MPR Mengamendemen Pasal 29 -------------------------------------------------------------------- Kupang (Bali Post)- Nusa Tenggara Timur (NTT) mengancam akan memilih merdeka dan menjadi negara sendiri, jika Sidang Tahunan MPR di Jakarta menyetujui amandemen pasal 29 UUD 1945. ''NTT dipastikan akan memilih merdeka, jika MPR melakukan amandemen pasal 29 UUD 1945,'' kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT, Anton E. Haba kepada wartawan di Kupang, Jumat (11/8) kemarin. Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/8/12/nt6.htm "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
