'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""' SARI BERITA : Sabtu, 19 Agustus 2000 ================================== <>BI pertanyakan perpanjangan masa tahanan Syahril <>Gus Dur Tunjuk HB X Pimpin Dewan Pertahanan Nasional <>Tunggu TNI dan Polri Sadar Fraksi Parpol Tolak TNI/Polri di MPR <>Jangan Berlakukan Darurat Sipil di Aceh +++++++++++++++++++++++++ BI pertanyakan perpanjangan masa tahanan Syahril -------------------------------------------------------------- satunet.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mempertanyakan perpanjangan masa tahanan Gubernur BI non aktif Syahril Sabirin. Dalam siaran pers yang dikirim ke satunet.com Jumat malam, BI mempertanyakan dan sangat menyayangkan perpanjangan penahanan atas diri Gubernur BI Syahril Sabirin selama 30 hari, sampai 18 September 2000, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 95/Pen.Pid/2000/PN-JKT.PST. Bank Indonesia berpendapat, perpanjangan penahanan Syahril Sabirin tidak beralasan mengingat selama masa penahanan 60 hari, yang bersangkutan hanya diperiksa sebanyak 2 kali dan selalu menunjukkan sikap kooperatif untuk memperlancar pemeriksaan dimaksud. Lengkapnya: http://satunet.com/artikel/isi/00/08/19/24239.html Gus Dur Tunjuk HB X Pimpin Dewan Pertahanan Nasional --------------------------------------------------------------------- Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan rencananya untuk membentuk lembaga kebudayaan yang akan diketuai Sultan Hamengkubuwono X. "Saya jauh-jauh datang ke Yogya pada malam ini, padahal MPR baru selesai menjalani Sidang Tahunan itu karena saya nggegemangsa (mendahului keputusan, red.) meminta Ngarsa Dalem HB X untuk mengepalai sebuah badan yang belum tahu namanya sambil menjadi gubernur Yogya," kata Gus Dur ketika memberikan sambutan pada "Ruwatan Nasional" di Balairung UGM, Yogyakarta, Jumat (18/8) malam. Menurut Gus Dur, lembaga itu bisa diberi nama Dewan Pertahanan Nasional. "Tapi, kok urusannya malah kok wayang? Apapun namanya... semua ini nanti yang jelas akan mengelola proses modernisasi bangsa ini," tambahnya. Presiden mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia terus menghadapi gempuran hebat, tetapi gempuran tersebut pada waktu dulu bisa dipatahkan. Lengkapnya: http://www.astaga.com/Article/0,4536,29572,00.html Tunggu TNI dan Polri Sadar Fraksi Parpol Tolak TNI/Polri di MPR -------------------------------------------------------- koridor.com [18 Aug, 12:37] Peran politik TNI dan Polri di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak perlu menunggu hingga tahun 2009. Tetapi, tergantung kesadaran TNI dan Polri, melihat tuntutan atau keberatan rakyat Indonesia. Mayoritas Fraksi Partai Politik di MPR dalam persidangan komisi, sebenarnya menolak keberadaan TNI/Polri. Namun sikap Fraksi TNI/Polri, selalu ngotot mempertahankan peran politik mereka di DPR dan MPR. "Partai Golkar dan Partai Politik lainnya sudah mengupayakan agar TNI/Polri, tidak perlu lagi duduk di DPR dan MPR," ujar Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf, di Gedung DPR/MPR, Jumat (18/8). Sayangnya kata Slamet, sikap ngotot Fraksi TNI/Polri di MPR, dalam pembahasan amandemen UUD 45 dan Tap. mengenai TNI/Polri, mengalahkan fraksi dari Partai Politik, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. "Padahal rakyat sudah tidak menghendaki lagi," tandas Slamet. Lengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?token=9b60d871eed797f08d5eeadccf86354e0 &in_no=7496 Jangan Berlakukan Darurat Sipil di Aceh -------------------------------------------------- TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Aguswandi BR, mengatakan, sinyalemen Danrem 012/TU Kol. CZI Syarifuddin Tippe tentang peluang diberlakukan darurat sipil di Aceh merupakan langkah mundur. "Kalau ini (darurat sipil -red) benar dilaksanakan, maka akan membuka peluang praktek kekerasan terbuka. Dan ini sangat kontraproduktif dengan Jeda Kemanusiaan," kata Aguswandi menjawab TEMPO Interaktif, Jumat (18/8) malam. Ia yakin pemberlakuan darurat sipil tidak akan pernah menurunkan tensi kekerasan. Sebab, konflik Aceh adalah konflik antara rakyat Aceh dengan pemerintah yang hingga kini belum selesai. Konflik ini juga merupakan buntut pendekatan keamanan selama berpuluh tahun. Selain itu, Aguswandi juga mengatakan, pemberlakuan darurat sipil karena adanya asumsi rakyat tidak antusias mengibarkan bendera merah putih adalah alasan yang tidak perlu. "Jangan-jangan rakyat memang diprovokasi untuk itu," ujarnya menduga. Sedangkan mengenai lumpuhnya pemerintahan, menurut dia lebih diakibatkan oleh rendahnya kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah. "Hal seperti itu bukan malah dihadapi dengan memberlakukan darurat sipil," katanya lagi tegas. Sementara itu, Ketua DPRD Aceh Tgk Muhammad Yus secara terpisah menyatakan tidak setuju darurat sipil diberlakukan di Aceh. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan guncangan di masyarakat. Lagipula status darurat sipil ini harus mendapat persetujuan DPRD setempat. "Kita tidak ingin membicarakannya," kata Muhammad. Menurut dia, yang diperlukan saat ini adalah kesepahaman dan kesamaan persepsi seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menuntaskan konflik secara menyeluruh (Sumber: Tempo Online) +++++++++++++++++++++++ "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
