'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''' SARI BERITA : Selasa, 12 September 2000 ==================================== <->HMS Diancam Pelanggaran HAM Marzuki: Akan Dibentuk Komisi Khusus <->Peringati 16 Th Priok Berdarah, 4 "Jenderal" Dibakar <->Penyidikan Koneksitas 27 Juli: Penyerbuan Kantor PDI Atas Perintah Soeharto <->Penyitaan Senjata Milisi Pemerintah Harus Dukung DK PBB ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ HMS Diancam Pelanggaran HAM Marzuki: Akan Dibentuk Komisi Khusus ---------------------------------------------- koridor.com [12 Sep, 4:21] Jaksa Agung menyatakan, selain dijerat dengan dakwaan penyelewengan dana yayasan, mantan Presiden HM Soeharto (HMS) juga akan diancam dengan pelanggaran HAM. "Tidak benar jika mantan Soeharto hanya akan diadili karena penyelewengan dana yayasan saja, tapi juga kesalahan yang lain seperti pelanggaran HAM. Kasus penyelewengan dana yayasan ini, hanya sebagai salah satu awal pengungkapan dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Pak Harto," kata Marzuki Darusman kepada wartawan usai kuliah umum mengenai hukum, Sabtu; di Universitas Surabaya (Ubaya). Diakui jika selama ini dakwaan terhadap HMS hanya berkutat di sekitar penyelewengan dana yayasan, tapi hal itu bukan berarti kasus yang lain tidak akan tersentuh. Marzuki juga mengakui selama berkuasa, HMS telah banyak melakukan pelanggaran hukum dan dosa, sehingga perlu tindakan hukum secara konkret terhadap mantan presiden ini. Lengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?token=b677fdcd0ca19be8a0c05609f9a279081 &in_no=101155 Peringati 16 Th Priok Berdarah, 4 "Jenderal" Dibakar ---------------------------------------------------------------- detikcom - Jakarta, Selasa (12/9/2000) bertepatan dengan 16 tahun Peristiwa Priok yang hingga kini masih jadi tanda tanya. Dan untuk mengenang peristiwa berdarah itu, sebuah peringatan akan digelar. Caranya dengan membakar 4 'jenderal'! Peringatan 16 tahun Priok berdaran itu akan digelar oleh keluarga korban dan masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara, pukul 12.30 WIB. Mereka akan melakukan napak tilas yang dimulai dari halaman Perguruan Tinggi Darul Islam (PTDI) Tanjung Priok. Dalam acara itu akan dilakukan pembakaran 4 patung jenderal yang diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian berdarah tersebut. Jenderal-jenderalan yang dibakar itu diantaranya patung LB Moerdani dan Try Soetrisno. Lengkapnya: http://www.detik.com/peristiwa/2000/09/12/2000912-093245.shtml Penyidikan Koneksitas 27 Juli: Penyerbuan Kantor PDI Atas Perintah Soeharto ------------------------------------------------------- TEMPO Interaktif, Jakarta: Penyerbuan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996 berawal dari perintah Presiden Soeharto. Presiden memerintahkan pembubaran mimbar bebas di halaman kantor DPP PDI dalam pertemuan dengan delapan pimpinan TNI/Polri, termasuk Sutiyoso, di kediamannya di Jalan Cendana, tanggal 19 Juli 1996. Pernyataan tersebut dilontarkan mantan Pangdam Jaya, Letjen (Purn) Sutiyoso, usai menjalani pemeriksaan di Puspom TNI, Senin (11/9) malam. Ia menjelaskan, berkumpulnya delapan orang pimpinan itu memang atas permintaan Soeharto. Soeharto menilai mimbar bebas sudah meresahkan. Isinya pun dipandang sangat menghina pemerintah. Selain itu, pelaksanaan mimbar bebas tidak pernah mendapatkan izin dari aparat keamanan. Perintah Soeharto tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Rakor Polkam yang diadakan setelah pertemuan itu. Rakor memutuskan untuk membubarkan mimbar itu. Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam penyerbuan itu, Sutiyoso tidak menyebutkan nama. "Yang jelas Pangdam tidak bekerja sendiri. Ada Pangab, Kapolda," ujarnya sambil memasuki mobilnya. Pernyataan Sutiyoso ini jelas merupakan kesaksian baru dalam pengungkapan kasus ini. Meski sebelumnya pernah diakui ada pertemuan di Cendana, Soeharto tidak pernah disebut-sebut memerintahkan langsung penyerbuan itu. Dalam pertemuan itu, dinyatakan, Soeharto hanya menanyakan kondisi keamanan secara umum. Hal ini dipertegas dengan kesaksikan mantan Kasospol, Letjen (Purn) Syarwan Hamid dan mantan KSAD, Jenderal (Purn) R. Hartono Lengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/9/11/1,1,34,id.html Penyitaan Senjata Milisi Pemerintah Harus Dukung DK PBB --------------------------------------------------------------------- JAKARTA, Mandiri - Pemerintah RI perlu memberi dukungan atas desakan DK PBB untuk melakukan penyitaan senjata terhadap milisi yang ada di Timor Barat. Sikap pemerintah sampai saat ini dinilai belum dalam menanggapi seruan PBB bahkan ancaman isolasi dari AS dan sekutu-sekutunya. Itu perlu dilakukan menyusul penyerbuan terhadap Kantor PBB urusan pengungsi (UNHCR), meski untuk melakukan penyitaan senjata di sana tidak gampang, apalagi dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Australia, dan Amerika termasuk PBB sendiri yang hanya banyak bicara, dalam membantu para pengungsi. "Kita tahu bahwa PBB ingin melucuti, tapi bagaimana sikap pemerintah Indonesia sendiri yang belum jelas hingga sekarang dalam kasus perlucutan senjata itu. Jangan PBB yang menyuruh Indonesia melakukan perlucutan senjata," tegas Ketua BKSAP, sabam sirait, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta, Senin (11/9). Lengkapnya: http://www.mandiri.com/ASPs/Fullstory1.asp?NewsID=POL200009120004 "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
