Jawaban atas Pertanyaan yang
Sering Diajukan
1. PEMERINTAH
MENGATAKAN, AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA, SUBSIDI BBM YANG MENINGKAT
DRASTIS AKAN MENGANCAM DEFISIT ANGGARAN NEGERI KITA.
BENARKAH?
TIDAK BENAR.
Naiknya harga minyak dan gas dunia
memang meningkatkan jumlah subsidi BBM. Tapi, juga meningkatkan pendapatan
ekspor Indonesia dari
sektor minyak dan gas. Artinya: naiknya pengeluaran untuk subsidi diimbangi oleh
naiknya pendapatan ekspor migas. Anggaran akan aman karenanya. Menteri ESDM
Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pendapatan ekspor migas kita akan meningkat
bersama naiknya harga minyak di pasaran
internasional.
2. APAKAH
SUBSIDI BBM MELEBIHI PENDAPATAN KITA DARI EKSPOR MIGAS?
TIDAK BENAR.
Pendapatan ekspor migas lebih
besar dari subsidi minyak. Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
pendapatan ekspor migas kita tahun 2005 ini mencapai Rp 175 triliun. Tahun 2004
lalu, pendapatan dari sektor migas ini hanya Rp 122 triliun. Artinya ada
kenaikan lebih dari 40%. Sementara itu, masih menurut departemen yang sama,
subsidi BBM yang dihitung dengan harga minyak dunia sekarang hanya sebesar Rp
135 triliun. Artinya ada surplus dari ekspor migas. Dengan kata lain, subsidi
tidak akan mengancam defisit anggaran.
3. BENARKAH
SUBSIDI BBM MERUPAKAN PENGELUARAN TERBESAR NEGARA, SEHINGGA JIKA DIPERTAHANKAN
BAKAL MENGANCAM KEUANGAN NEGARA?
TIDAK BENAR.
Di luar belanja rutin (gaji
pegawai, Pembelian barang dan belanja pembangunan), pengeluaran terbesar
pemerintah pusat ditempati oleh pembayaran utang negara. Pada hakikatnya
pembayaran utang ini adalah subsidi pemerintah kepada orang-orang kaya
pengemplang utang BLBI dsb.
4. BERAPA
BESARNYA UTANG PEMERINTAH
INDONESIA?
Indonesia
merupakan salah satu negeri pengutang terbesar di dunia. Menteri Keuangan
melaporkan pada pertengahan September 2005, utang pemerintah Indonesia mencapai
Rp 1.200 triliun (seribu dua ratus triliun rupiah), atau 52% dari Pendapatan
Domestik Bruto. Indonesia juga
salah satu negeri yang paling berat beban utangnya. Sekitar 30-40% pengeluaran
pemerintah pusat beberapa tahun terakhir dipakai untuk membayar cicilan pokok
dan bunga utang negara. Makin sedikit yang tersisa untuk belanja kesehatan dan
pendidikan. Pembayaran utang akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang: dari Rp
108,7 triliun pada 2004 menjadi Rp 118,5 pada 2006
depan.
5. WAKIL
PRESIDEN JUSUF KALLA MENGATAKAN, KENAIKAN HARGA MINYAK MERUPAKAN SATU-SATUNYA
JALAN INDONESIA KELUAR DARI KEBANGKRUTAN. BENARKAH PERNYATAAN
ITU?
TIDAK BENAR.
Pencabutan subsidi bukan
satu-satunya jalan keluar untuk mencegah kebangkrutan. Ada alternatif
lain:
a. Mengurangi kebocoran belanja
rutin, yang selama ini banyak dikorupsi. Tahun 2003 saja BPK mengumumkan
kebocoran APBN mencapai 150 trilyun.
b. Mengurangi pembayaran utang
dengan cara meminta pemotongan jumlah utang. Anehnya pemerintah menolak tawaran
moratorium utang
6. MENTERI
ABURIZAL BAKRIE MENGATAKAN: ”PILIH MEMBAKAR RP 60 TRILIUN DI JALAN, ATAU SEKOLAH
DAN RUMAH SAKIT GRATIS”. APA ARTI PERNYATAAN
ITU?
PERNYATAAN ITU MENYESATKAN.
Sekolah dan rumah sakit gratis hanya janji kosong. Pemerintah tidak akan
mengalihkan Rp 60 triliun tadi, jika ada, untuk belanja pendidikan dan
kesehatan. Tahun 2005, belanja sektor kesehatan hanya Rp 9,9 triliun, sementara
pendidikan Rp 30,8 triliun. Bandingkan dengan pengeluaran untuk pembayaran
utang, sebesar Rp 93,9 triliun. Tidak hanya pendidikan kesehatan yang makin
merana. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih dan perumahan juga
menyusut. Belanja pembangunan terus merosot, sementara pembayaran utang terus
meningkat.
(Dalam Triliun
Rupiah) 2004
2005
2006
Belanja Pembangunan
Rp 71,9
Rp 49,6
Rp 45,0
Bayar
Utang
Rp 108,7 Rp 93,9
Rp 118,5
7. BENARKAH
SUBSIDI BBM HANYA DINIKMATI ORANG KAYA, YAKNI ORANG-ORANG YANG MEMAKAI BENSIN,
SOLAR DAN LISTRIK LEBIH BANYAK?
TIDAK BENAR.
Baik orang kaya maupun orang
miskin menikmati subsidi BBM. Subsidi BBM adalah subsidi tidak langsung. Artinya
bukan bensin, solar atau minyak tanah itu sendiri yang mempunyai arti. Subsidi
BBM menopang daya beli masyarakat. Jika subsidi dicabut, daya beli masyarakat
akan jatuh. Bahan bakar merupakan komponen setiap barang dan jasa yang kita
konsumsi (pangan, sandang, perumahan, obat-obatan, layanan pendidikan). Jika
subsidi dihapus, maka harga pangan, sandang, perumahan, obat dan layanan
pendidikan meningkat drastis. Orang miskin akan semakin sulit menjangkau
kebutuhan pokok dan layanan dasar yang harganya melambung. Dampak kenaikan harga
lebih besar bagi orang miskin ketimbang bagi orang
kaya.
8. TAPI,
BUKANKAH ORANG KAYA MENGKONSUMSI ENERGI (MINYAK, SOLAR DAN BENSIN) LEBIH BANYAK
KETIMBANG ORANG MISKIN, ARTINYA MEREKA MENERIMA SUBSIDI LEBIH BANYAK DARI ORANG
MISKIN?
BENAR.
Orang
kaya memang mengkonsumsi minyak dan energi lebih banyak karena mereka punya
rumah lebih besar (listrik lebih banyak, untuk penerangan, kulkas dan AC) dan
punya mobil yang haus bensin. Itu memang tidak adil. Harus ada cara untuk
mengoreksi ketidakadilan itu. Pencabutan subsidi bukan cara satu-satunya. Kita
tak perlu membakar rumah untuk menangkap tikus.
9. ADAKAH CARA
LAIN UNTUK MENGOREKSI KETIDAKADILAN ITU?
ADA.
Ketidakadilan dalam konsumsi
minyak bersubsidi bisa dikoreksi dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi pada
mobil pribadi, kulkas, AC, peralatan elektronik dan sebagainya, untuk
mengkompensasi tingginya pemakaian bahan bakar
mereka.
10. TAPI,
BUKANKAH ORANG MISKIN DIBERI KOMPENSASI?
BENAR.
TAPI JUMLAHNYA SANGAT SEDIKIT.
Kompensasi pencabutan subsidi pada
Oktober 2005 ini hanya sebesar Rp 4,7 triliun untuk sekitar 15,5 juta keluarga.
Bandingkan angka itu dengan pembayaran utang negara yang mencapai lebih dari Rp
90 triliun.
11. BUKANKAH
SUBSIDI BBM MENYEBABKAN PENYELUNDUPAN?
BUKAN.
Penyelundupan disebabkan oleh
rendahnya kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum, di samping merajalelanya
korupsi. Gaji pegawai pemerintah terus meningkat, tapi mengurus penyelundupan
tidak bisa.
(Dalam Triliun
Rupiah)
2004
2005 2006
Belanja Pegawai
Rp 54,2
Rp 61,1
Rp 77,7
12. BUKANKAH
HARGA MINYAK DI INDONESIA PALING
MURAH?
TIDAK.
Masih
ada negara yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Saudi Arabia,
Brunei Darussalam dan Venezuela.
